Ditapis dengan
Tanggung Jawab Hukum Tokopedia Terhadap Penjualan Miracle Herbal Palsu
Tanggung jawab hukum dalam perlindungan konsumen adalah bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang berarti perlindungan hukum yang menggambarkan perlindungan terhadap konsumen yang dapat menghindari konsumen dari kerugian yang dapat ditimbulkan pada kemudian hari. Oleh karena itu hadirlah peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen untuk meng…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.924 MUH t
Penyelesaian Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Ambon
Isbat Nikah merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai Akta Nikah, sehingga dapat kembali menetapkan pernikahan mereka. Hal ini tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah di langsungkan. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka memberikan kepastian dan perlindungan kepada para p…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.923 KEL p
Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Perkara …
Pemeriksaan dalam tindak pidana pada proses peradilan hakekatnya yang dicari adalah kebenaran materil perkara tersebut. Dalam proses perkara tindak pidana penganiayaan memerlukan pembuktian melalui alat-alat bukti yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Salah satu alat bukti yang diperlukan dalam tindak pidana penganiayaan ialah alat bukti surat. Tujuan dari penelitian ini yaitu, 1…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1675 MAA k
Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara…
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN (selanjutnya disebut PP 79/2021) menjadi tindak lanjut atas permasalahan sengketa kepegawaian pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PP 79/2021 menunjukkan bahwa perubahan aturan dasar dalam penyelesaian sengketa kepegawaian khususnya di ranah peradilan tata us…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.554 HIM p
Legalitas Penarikan Retribusi Pada Angkutan Laut Speed Boat Leti-Moa Dan Lako…
Angkutan laut, danau dan penyebrangan yang terdiri atas puluhan atau bahkan ratusan armada kapal besar atau kecil seperti Speed Boat yang mampu mengangkut penumpang, barang dan kendaraan untuk berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain yakni Letti-Moa dan Lakor-Moa di Kabupaten Maluku Barat Daya telah memperlancar arus barang dan manusia. Hal ini bukan jaminan bagi pengguna transporta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.553 LEK l
Pengawasan Pemerintah Maluku Tengah Dalam Penerbitan Izin Dibidang Lingkungan…
Dalam Penegakan Hukum Administrasi terdapat salah satu instrumen konkrit yaitu izin. Izin dapat di bagi menjadi dua jenis yakni: satu, izin lingkungan Kedua, izin usaha dan/atau kegiatan Dalam penegakan hukum administrasi juga terdapat dua unsur pokok yaitu, pengawasan dan sanksi. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, pengawasan dapat dikategorikan menjadi pengawasan preventif dan pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.552 LAG p
Pengaturan Tentang Ojek Konvensional Kendaraan Bermotor Di Kota Ambon
Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai 1). Apakah ojek konvensional konvensional dapat dikategorikan sebagai kendaraan angkutan umum dan 2). Bagaimana pengaturan hukum ojek konvensional konvensional. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang didapat dari penulisan ini a…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.551 NAU p
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Pekerja Anak
Pekerja anak merupakan isu yang penting dan kompleks di banyak negara, termasuk di Indonesia. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam melindungi hak dan kesejahteraan pekerja anak menjadi perhatian utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan pekerja anak. pemerintah daerah dapat memainkan peran yang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.550 NAT t
Kajian Hukum Administrasi Negara Dalam Tilang Surat Tanda Nomor Kendaraan Ber…
Temuan dalam Operasi Gabungan Kantor SAMSAT adalah legalitas STNK akibat terbukti tidak memiliki keabsahan karena pemiliknya atau yang menguasainya belum membayar PKB. Proses tilang yang dilakukan merupakan kewenangan Polisi sebagai yang menerbitkan STNK. Dalam hal ini pengemudi tidak dapat diberikan surat tilang, karena peristiwa hukum yang terjadi tergolong sebagai peristiwa Hukum Ad…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.549 YUS k
Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Ambon Terhadap Penarikan Tarif Kendaraan Um…
Keputusan Walikota tersebut juga menetapkan tarif untuk pelajar serta mahasiswa dan tidak dikenakan tarif penuh. Bayararan untuk mahasiswa serta pelajar hanya 50 persen dibanding penumpang umum. Namun hanya seringkali pengemudi angkutan umum, menarik ataupun menetapkan besaran tarif sendiri yang tidak sesuai dengan besaran tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Ambon …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.548 LAI p
Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2022 Tentan…
Kesehatan lingkungan di Indonesia masih menjadi permasalahan yang sangat beragam dan dari tahun ke tahun belum dapat terselesaikan dengan baik. Masalah yang terjadi antara lain permasalahan pencemaran, baik pencemaran air, pencemaran udara, maupun pencemaran tanah. Pokok permasalahan yang diangkat dalam studi ini adalah bagaimana pengelolaan sampah di daerah pesisir Kecamatan Kota Masohi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.547 SAM p
Peran Pemerintah Daerah Kota Ambon Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Ana…
Anak terlantar merupakan anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. pemerintah pun memang telah diamanatkan untuk mengurus anak-anak terlantar, yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritiual, maupun sosial. dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.546 KAD p
Pengaturan Hak Parenta Yang Ada di Negeri Paperu
Mata rumah parentah adalah matarumah atau keturunan yang berdasarkan hukum adat, adat istiadat setempat, dan sejarah merupakan keturunan yang secara genealogis menjadi pemegang kekuasaan dan melaksanakan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Negeri. Yang berhak menjadi pemimpin atau kepala pemerintahan negeri adalah orang yang berasal dari matarumah parentah yang sudah di…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.545 LAW p
Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 …
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah bagian dari sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perppu didefinisikan sebagai undang-undang yang sebagian besar harus ditulis dalam undang-undang, tetapi digunakan sebagai peraturan pemerintah karena kebutuhan mendesak. Undang-undang/perppu berada pada urutan ketiga dalam hierarki undang-undang, menurut Undang-Undang Nomor …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.544 HEH k
Penegakan Sanksi Disiplin Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Menjalankan Tugas
Perlunya sanksi disiplin diterapkan terhadap ASN yang tidak menjlankan tugas karena ASN di Kabupaten Kepulauan Aru Banyak yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk-bentuk penegakan sanksi disiplin bagi ASN yang tidak menjalankan tugas dan untuk menganalisa akibat hukumnya. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.543 LAI p
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Dalam Proses Pengadaan Tan…
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan serta bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kema…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.528 PAT p
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Menyediakan Aksesibilitas Bagi Penyand…
Disabilitas”sering diartikan seperti sakit atau cedera yang merusak dan membatasi kemampuan mental dan fisik seseorang atau keadaan tidak mampu melakukan hal-hal dengan cara yang tidak biasa. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang”non disabilitas. Sesuai dengan ketentuan UndangUndang No.8 Tahun 2006 tentang perlindungan terhada…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.542 LOU t
Pengaturan Obyek Pajak Restoran Di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 T…
Perkembangan proses bisnis pajak di daerah harus diatur dalam pengaturan pelaksanaan perpajakan yang jelas guna menghindari terjadinya mis interpretasi di lapangan. Hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memperjelas pengaturan obyek pajak restoran di daerah. Akan tetapi, permasalahan yang kemudian muncul ialah sampa…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.541 LOU p
Pengajuan Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Melewati Tenggan…
Tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5/86 yaitu 90 hari menjadi hal yang penting untuk diperhatikan bagi setiap penggugat yang merasa dirugikan atas diterbitkannya/diumumkannya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 60/G/…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.540 MAS p
Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap Tenaga Kerja Wanita Di Malam Hari
Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai : 1.pengaturan tenaga kerja wanita ditempat hiburan malam dilihat dalam, Pasal 76 menjelaskan bahwa pekerja yang tidak memenuhi usia yang ditentukan (kurang dari 18 tahun) tidak diperkenankan bekerja sebelum atau sesudah waktu yang ditentukan dalam undang-undang ini, dimana yang dimaksudkan agar keamanan dari pekerja wanita di malam hari dija…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.539 WAR p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara