Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Atas Pengenaan Biaya Tambahan Transportasi …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.970 TET p

Perkawinan Adat Anak Dibawah Umur Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perkawinan

Kehidupanberumahtanggamelaluiperkawinanmerupakansalahsatulembaran hidupyangakandilaluiolehsetiapmanusia.Saatitulahkedewasaanpasangansuamiistri sangatdituntutdemimencapaikesuksesan dalam membinabahterarumah tangga. Perkawinandibawahumuradalahperkawinanyangdilakukanolehpriadanwanitayang usianyabelum mencapaibatasumuruntukmenikahyangdimanabatasanumuruntuk menikahsudahdiaturdidalamundang-undan…

Tanggung Jawab Pengedar Film Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Tanpa Izin Pe…

Saat ini banyak pelaku pengedar film yang dengan mudah mendapatkan informasi melalui media sosial yang berkembang di kalangan masyarakat, khususnya sinimetografi. Sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UndangUndang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No 33 Tahun 2009 tentang perfilman dan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang N…

Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut

Pengangkutan barang melalui laut merupakan faktor terpenting dalam mendistribusikan barang yang telah diproduksi agar sampai ke pihak yang menggunakan barang tersebut. Dalam pengangkutan barang melalui laut, ada perjajian antara pengirim dan pengangkut barang yang dinamai perjanjian pengangkutan antara pengirim barang dengan pengangkut yang kemudian melibat pihak-pihak yang lain seper…

Tinjauan Perjanjian Internasional Terhadap Kerja Sama Mikro (UMKM) ASEAN

Perjanjian Internasional merupakan sumber hukum internasional yang memiliki dasar kekuatan hukum internasional. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara bersepakat untuk menciptakan suasana aman dan damai untuk kawasannya dengan membentuk suatu organisasi yang bernama ASEAN. ASEAN membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan sebuah bentuk intergrasi ekonomi di kawasan Asia Tengg…

Penyitaan Harta Milik Perorangan Dalam Tindak Pidana Narkotika

Kasus yang melibatkan antara Erna Manuputty (Penggugat) dan Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku (Tergugat), yaitu penyitaan terhadap harta milik yang diduga di dapat dari hasil Tindak Pidana Narkotika. Namun pada kenyataannya penggugat dan harta kekayaannya tidak ada kaitannya dengan kasus narkotika yang di alami sang adik. Karenanya tindakan Tergugat tersebut bertentangan dan meny…

Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Jam Kerja

Sebagai bentuk perlindungan hukum kepada tenaga kerja pemerintah telah membatasi pemberlakuan jam kerja lembur hanya selama 4 jam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Di sisi lain para pengusaha di sektor UMKM yang memiliki pemasukan lebih rendah akhirnya memberlakukan jam kerja lembur berlebihan untuk bisa meraup keuntungan yang lebih besar. Dilema baru kemudian muncul ketika sulitnya m…

Sengketa Tanah Marga Yang Berstatus Hak Guna Usaha

Sengketa pertanahan yang terjadi dilahan HGU pada tanah marga ipanama adalah kurangnya pemahaman pada masyarakat serta tidak adanya keterbukaan dan kejujuran dari pihak pengelolah terhadap penggunaan lahan. Dengan tidak adanya batas pemanfaatan/penggunaan lahan dari PT.SDW pada surat pernyataan dan keterangan yang dibuat pada tahun 1987 yang mengakibatkan sengketa pertanahan berlanjut h…

Analisa Putusan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pembunuhan Yan…

Saat ini banyak pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang membuat anak mudah dipengaruhi sehingga melakukan tindakan yang tidak berkenan. Salah satu faktanya dapat dilihat dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Rahman Bahari Ramadhan Alias Babang terhadap korban bernama Firman Alias Tole yang disidangkan di pengadilan negeri Ambon…

Peralihan Hak Milik Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Negeri Soya)

Tanah Adat merupakan milik dari suatu kesatuan masyarakat hukum Adat, yang pemanfaatannya dapat digunakan dan dinikmati oleh pemiliknya atau bahkan orang lain, baik terhadap hak-hak yang tedapat dibawah maupun di atas tanah tersebut. Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Maka dengan dialihkannya suatu ha…

Tanggungjawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM berat telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tetapi dalam kenyataanya pelanggaran ham berat masih terjadi di Indonesia salah satunya yang terjadi di Aceh Selatan yang dikenal sebagai tragedi Jambo Keupok Peristiwa Tragedi Jambo Keupok berawal dari inform…

Analisis Yuridis Terhadap Tiindak Pidana Kekerasan Seksual Tehadap Anak

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian Hukum Normatif. Penelitian memiliki dua rumusan masalah inggin mencari tahu pertanggung jawab pidana pelaku tindak pidan kekerasan seksual terhadap anak.Untuk mengganlisi dan menggetahui peran dari pada penegak hukum dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap anak. Dan untuk menggetahui upaya huku…

Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Melalui Robot Trading Sebagai Suatu Kej…

Pasar modal tidak luput dari penyalagunaan oleh pihak tertentu untuk memperkaya dirinya secara melawan hukum. Kejahatan di bidang pasar modal tergolong rumit dan sulit untuk dibuktikan. Penggunaan Robot Trading dalam pasar modal seringkali disalahgunakan sehingga berkakibat terjadinya tindak pidana penipuan. tindak pidana penipuan oleh Robot Trading belum diatur secara jelas pada Undang…

Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap Terhadap Tanah Komunal…

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menurus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tan…

Embargo Terhadap Negara Dalam Keadaan Darurat Dan Pemenuhan HAM

Hukum internasional melakukan embargo kepada suatu negara dengantujuan mempersulit negara dalam mendapat berbagai komoditas, utamanya berupabarang-barang kebutuhan. Hal ini dipicu oleh konfik yang dibuat oleh suatu negara,dimana beberapa negara pelaku embargo berharap kebijakan embargo ini mampu memaksa negara lain untuk mau bersama menyelesaikan konflik yang terjadidisuatu negara yang m…

Hambatan Dalam Penindakan Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana…

Sebagai pilar dalam menjaga ketertiban dunia dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Polri dituntut untuk dapat menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku. Namun pada kenyataannya masih ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Anggota Polri, salah satunya ialah pelanggaran Asusila. Sistem Penegakan Hukum dipertanyakan dalam perka…

Upaya Pencegahan Kekerasan Fisik Terhadap Istri Oleh Suami (Studi Kasus Pada …

Tindak kekerasan dalam rumah tangga, terutama terhadap istri, adalah tindakan hukum yang sering terjadi. Menurut UU PKDRT, KDRT terhadap istri bukan hanya terjadi di tempat umum, namun juga sangat umum di rumah. Peristiwa terjadinya beberapa tindakan kekerasan dalam rumah tangga, terutama pada isteri, bisa dikatakan sebagai korban. Terkait kekerasan terhadap perempuan ialah di ranah pri…

Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pem…

Tindak pidana merupakan perbuatan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Dewasa ini semakin marak terjadinya kenakalan anak yang termasuk tindak pidana salah satunya yaitu pemerkosaan dan sangsi hukum bagi pelaku pemerkosaan sesuai KUHP pasal 285 adalah hukuman penjara selama 12 tahun. Akan tetapi penanggulangan perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus dibedakan dengan penanga…

Penerapan Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu-Lintas

Kecelakaan lalu-lintas menjadi bukti lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu-lintas yang ada dijalan. Walaupun ada faktor lain selain faktor manusia, seperti faktor kendaraan (sarana), faktor jalan (prasarana) dan faktor lingkungan (alam). Diantara faktor-faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan …

Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Penyebar Ancaman Melalui Media Sosial

Teknologi merupakan sesuatu yang bersifat netral, dalam hal ini diartikan bahwa teknologi itu bebas, teknologi tidak dapat dilekati sifat baik dan jahat akan tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang berniat jahat atau untuk menyalahgunakannya, dengan demikian teknologi biasa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbuln…