Penerapan Hukum Adat Dalam Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Laut Di De…

Penerapanhukum adatsasilautmerupakanupayameningkatkansumberdaya alam lautagardapatberkembangbaiksumberdayahayatimaupunnabatiyang dilestarikan dalam periode tertentu untukmengembangkan pertumbuhuan dan perkembangandemihasilyangmemuaskan. Penelitian inibertujuan untuk mengetauhidan menelititentang bagaiman pengaturan hukum adatsasilautdalam penerapannya terhadap perlindungan kelestariansumb…

Perlindungan Ham Pekerja Migran Di Qatar Terhadap Sistem Kafala Berdasarkan K…

Pekerja migran mempunyai hak-hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi. Namun mengingat posisi tawar mereka yang rendah menyebabkan mereka sering berada pada kondisi termarginalkan. Oleh sebab itu, International Labour Organization (ILO) merupakan badan khusus PBB yang berfungsi untuk melindungi hak-hak mendasar dari setiap migrasi perburuhan internasional telah menetapkan Konvens…

Peran Korban Pemerkosaan Dalam Membantu Proses Penyidikan

Pemerkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang marak terjadi dikehidupan bermasyarakat. Korban pemerkosaan menjadi objek yang sangat dirugikan karena dampak pemerkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan psikis atau dampak mental, dampak kehidupan pribadi dan sosial. Maka daripada itu penegak hukum menggunakan KUHP Pasal 28…

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Narkotika Jenis New Psychoactive Su…

NPS atau new psychoactive substance merupakan narkotika jenis baru yang dimana jenis zat atau kandungan yang terdapat didalamnya belum diatur atau belum diklasifikasikan di dalam peraturan hukum di Indonesia khususnya UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Golongan Narkotika. Peredaran dan penyalahgunaan n…

Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat GeNose Pada Masa Pandemi Cov…

Pemalsuan surat disebabkan oleh perubahan yang tidak sah (tanpa izin yang sah) pada surat atau dokumen.. Ancaman terhadap pelaku perjalanan apabila ditemukan melakukan pemalsuan surat keterangan bebas Covid-19 dengan tujuan berpergian di tengah wabah Covid-19, dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan Pasal 263 KUHP. Tujuan Penelitian saat ini ialah menganalisis dan membahas bagaimana proses …

Zona Netral Dan Akibat Hukum Menurut Hukum Internasional

Wilayah suatu negara mengacu pada kedaulatan, hak berdaulat, dan penguasaan suatu negara atas wilayahnya secara nyata. Perbatasan negara memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pemerintah, baik dari segi kepentingan nasional maupun hubungan internasional (internasional). Zona netral adalah wilayah di sepanjang perbatasan antara dua atau lebih negara di mana tidak ada pasukan atau bent…

Penerapan Sanksi Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan P…

Faktor penyebab tidak dipatuhinya putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berupa uang paksa yakni lemah/ tidak berkualitas putusan hakim Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri. Putusan hakim yang berkualitas, yakni dirumuskan secara baik, benar dan adil adalah sebuah tuntutan, Tingkat kesadaran hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan adanya kepentingan para Badan/Pejabat Tata Usaha N…

Kudeta dalam Perspektif Hukum Internasional

Pasal 33 ayat (1), 52 Piagam PBB dan Pasal 2 ayat 2 huruf (f) Piagam ASEAN memberikan ruang terhadap Hukum Internasional untuk turut terlibat dalam upaya penyelesaian Permasalahan Sengketa (Kudeta) dengan menggunakan pendekatan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang melibatkan suatu Negara namun dalam kenyataanya sampai dengan saat ini Hukum Internasional tidak pernah ikut serta dalam upa…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Penerbitan Izin Lingkungan Kegiatan Bud…

Penerbitan izin lingkungan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tidak disertai pengawasan menyebabkan ketidaktaatan terhadap izin lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan Sehingga permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai wewenang Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan yang dikeluarkan dan sanksi adminis…

Tinjauan Yuridis Atas Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak (Stud…

Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, dan apa saja pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana narkotika terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Kasus ini di ambil berdasarkan Studi kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon No…

Aspek Yuridis Unsur Pemberatan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosa…

Hukuman atau sanksi yang baik tergantung pada tata pelaksanaan serta pada manusianya sebagai pelaksana dan pendukung dari hukum itu sendiri bukan hanya tergantung pada asas-asas, sistematik perumusan pasal-pasal, dan sanksi-sanksi yang ada, oleh karena itu peranan aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pemerkosaan anak dituntut profesional yang disertai kema…

Penolakan Pasien Dalam Keadaan Darurat Karena Belum Divaksin

Tanggung jawab pidana muncul ketika kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian staf medis rumah sakit memenuhi tiga faktor: Ketiga faktor tersebut adalah ada tidaknya kelalaian, kesalahan, dan sanksi lain yang relevan. Selain itu, di bawah sistem peradilan pidana, jika perusahaan melakukan kejahatan, pemiliknya dapat dipenjara atau didenda. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adal…

Putusan Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Satu) Menurut…

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan untuk pengobat…

Pajak Penghasilan Sebagai Sumber Keuangan Negara Dalam APBN di Masa Corona Vi…

Sebagai salah satu bentuk pajak dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan di mana Pajak Penghasilan untuk Pasal 21 saat ini pada Covid 19 hendak menjadi masalah dan tantangan yang mana kepatuhan wajib pajak pada masa Covid 19 berpengaruh terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara yang akan tida…

Keterbukaan dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Lermatang…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.492 BUL k

Wewenang Penggunaan Aset Desa Dalam Bentuk Rumah Kepala Desa Oleh Mantan Kepa…

Desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mimiliki puncuk pimpinan yang disebut Kepala Desa yang kewenangannya diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) yaitu “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”, hal ini tentunya tidak dilepas pisahkan dari …

Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Melindungi Anak Korban Tind…

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap anak berupa perlindungan dari tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, bahkan sampai dengan kejahatan seksual yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20…

Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Perkara Pen…

Terdapat beberapa jenis kejahatanpencurian mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan atau berkualifikasi (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP) dengan maksimal hukuman 7 Tahun penjara tetapi dala…

Tanggung Jawab Panitia Adjudikasi Terhadap Kepastian Hak Atas Tanah Dalam Kai…

Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, maka pendaftaran tanah perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa: “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penelitian ini bertujuan un…

Pembinaan Terhadap Anak Binaan Residivis Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kel…

Anak merupakan amanat Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat manusia seutuhnya. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum secara menyeluruh, mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pembinaan. Undang-undang menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana diberikan pembinaan di…