KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEG…

Penelitian ini bertujuan untuk bertujuan mengkaji putusan hakim pada Pengadilan Negeri Ambon Dalam Perkara Nomor:9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb. (Kasus DD dan ADD Kabupaten Seram Bagian Barat)Apakah Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 4 Januari 2018 telah sesuai berdasarkan alat bukti yang sah?Salah satu fakta persidangan adalah Perkara…

“Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Warisan Melalui Jual Beli Tanpa Pe…

Praktik jual-beli tanah warisan yang tidak menimbulan permasalahan atau keberatan antara para ahli waris dikemudian hari seyogyanya harus ada sepengetahuan dan/atau persetujuan sesama ahli waris, namun dalam kenyataannya Penomena Praktik jual-beli tanah warisan seringkali menimbulkan akibat hukum terhadap proses jual-beli tersebut hal ini disebabkan karena, ketika para ahli waris yan…

Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kelangkaan Bahan Bakar Minyak Tanah D…

Pengawasan pemerintah daerah sangatlah penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan minyak tanah untuk masyarakat secara memadai. Di dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2001 Tentang minyak dan gas yang mengatur bahwa Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak …

Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-979-538-380-2

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

333 SJA a

Penyelesaian Sengketa Jual Beli Hak Atas Tanah warisan Dibawah Tangan

Tanah mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia. Mengingat keberadaan tanah yang demikian, maka masyarakat senantias berusaha untuk mendatkan tanah dengan berbagai macam cara salah satunya adalah peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang Jual beli tanah termasuk tanah warisan, namun sampai saat ini masih terdapat jual …

Keabsahan Tindakan Pemerintah Melakukan Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan Qu…

Pertambangan Quarry di Desa Wadas kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah merupakan proyek infrasturktur pendukung yang dilaksanakan berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah No. 590/20 Tahun 2021 Tentang Pembaharuan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan surat keputusan yang dikeluarkan …

Sengketa Tanah Marga Yang Berstatus Hak Guna Usaha

Sengketa pertanahan yang terjadi dilahan HGU pada tanah marga ipanama adalah kurangnya pemahaman pada masyarakat serta tidak adanya keterbukaan dan kejujuran dari pihak pengelolah terhadap penggunaan lahan. Dengan tidak adanya batas pemanfaatan/penggunaan lahan dari PT.SDW pada surat pernyataan dan keterangan yang dibuat pada tahun 1987 yang mengakibatkan sengketa pertanahan berlanjut h…

Peralihan Hak Milik Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Negeri Soya)

Tanah Adat merupakan milik dari suatu kesatuan masyarakat hukum Adat, yang pemanfaatannya dapat digunakan dan dinikmati oleh pemiliknya atau bahkan orang lain, baik terhadap hak-hak yang tedapat dibawah maupun di atas tanah tersebut. Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Maka dengan dialihkannya suatu ha…

Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Hitu Di Negeri Hit…

Di Indonesia, masalah hak atas tanah masyarakat hukum adat sering terjadi di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan atau pusat kekuasaan pemerintahan, di mana banyak masyarakat tetap mempertahankan adat istiadat mereka. Salah satunya adalah Negeri Hitu lama di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. Hak atas tanah masyarakat Hitu telah digunakan secara turuntemurun…

Tanah Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Pengadaan tanah adalah tindakan pengalihan tanah dengan membayar ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan untuk memperoleh tanah melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat, negara dan masyarakat, serta memastikan kepentingan yang hukum kepada pihak yang berwenang. Penelitian in…

Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Negeri Kabauw Kecamatan Pulau Haruku Kabu…

Tanah merupakan sumber terpenting dalam masyarakat hukum adat termasuk masyarakat adat di negeri kabauw maluku tengah demikian pentingnya tanah bagi masyarakat sehingga kerap kali menimbulkan sengketa di antara masyarakat hukum adat itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Sumber data penelitian meliputi sumber data primer dan sumber dat…

Studi Kasus Penyelasian Sengketa Tanah Adat Melalui Meja Adat Di Kabupaten Bu…

Masyarakat Hukum adat di indonesia merupakan bagian dari masyarakat Hukum indonesia yang dalam perkembanganya Zaman masyarakat hukum adat dalam hukum positif indonesia mendapat pengakuan, serta penghormatan terhadap hak-haknya.namun dalam kenyatanya banyak terjadi pelangaran terhadap hak – hak dari masyarakat Hukum adat tersebut.Pelangaran terhadap hak –hak masyarakat hukum adat d…

Surat Alas Hak Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pengaturan tanah di Indonesia yang secara yuridis diatur dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peratutan Dasar Pokok Agraria (UUPA), Ketentuan tentang kepastian hukum hak atas tanah ini diatur oleh Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, Kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun sengketa t…

Penyelesaiaan Sengketa Transaksi Tanah Adat

Transaksi tanah adat dalam persekutuan masyarakat adat masih banyak terjadi kasus sengketa atas tanah adat, tentunya cara penyelesaian yang dipilih oleh masyarakat adat bertujuan untuk dapat dengan mudah menyelesaikan sautu sengketa/masalah yang dihadapi, sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dengan kedua cara (litigasi da…

Pemegang Hak Atas Tanah Yang Menelantarkan Tanah

Tanah telantar berawal dari adanya pemberian hak atas tanah kepada orang-perorangan maupun badan hukum. Dengan adanya pemberian hak maka kewenangan negara dibatasi untuk penguasaan. Hal ini, berarti setiap pemegang hak dapat menggunakan tanahnya sesuai amanat Pasal 20 – Pasal 45 UU No. 5 Tahun 1960 dan peraturan pelaksana lainnya. Hal ini dikecualikan jika pemegang hak atas tanah ti…

Akibat Hukum Jual Beli Tanah Warisan Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan J…

Jual beli tanah pada prinsipnya merupakan suatu perjanjian baik dalam bentuk Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli maupun dalam bentuk Akta Jual Beli dimana pihak yang mempunyai tanah berjanji dan mengikatkan diri untuk menyerahkan haknya atas tanah yang bersangkutan kepada pihak pembeli, baik terhadap tanah hak milik pribadi maupun terhadap Tanah warisan. Tanah warisan adalah tanah yang …

Sewa Menyewa Tanah Warisan Tanpa Izin Ahli Waris yang Lain

MenurutPasal 832 ayat (1) KUHPerdata,yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, selanjutnya dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata Ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Oleh karen…

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sebagai Syarat Peralihan Hak Atas T…

Masuknya ketentuan BPJS sebagaimana yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2022 sebagai syarat peralihan hak atas tanah ditengah masyarakat menuai beberapa kontroversi serta kritikan, sebab hal ini tidak ada kaitannya antara jual beli tanah dengan BPJS kesehatan. Pemerintah seharusnya meningkatkan transparansi pengelolaan dan pelayanan BPJS kesehatan jika ingin menarik masyarakat menjadi…

Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Marefenfen Kepulauan Aru (Studi Kasus Putusa…

Tanah adat yang merupakan hak dari persekutuan hukum adat atas wilayahnya termasuk segala sesuatu (kekayaan) yang ada diatasnya. Adanya Permasalahan karena meningkatnya kebutuhan atas tanah untuk pembangunan sehingga tanah adat dipergunakan demi kepentingan pembangunan sehingga berakibat keberadaan masyarakat lokal semakin terpinggirkan. Dalam perkembangannya semakin banyak pembanguna…

Akibat Hukum Praktek Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Di Bawah Tangan (Studi Di…

Berdasarkan hukum adat perjanjian jual beli tanah merupakan perjanjian yang bersifat riil adalah sah, namun terkait dengan jual beli tanah seharusnya dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, agar objek tanah tersebut dapat didaftarkan untuk memperoleh hak milik, bukan dilakukan melalui perjanjian di bawah tangan dengan bukti kwitansi dan surat pernyataan sebagai dasar telah terjadi perbu…