Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online Dengan Sistem Cas…

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan Jual Beli Online dengan sistem COD yang merupakan metode pembayaran paling diminati masyarakat dalam transaksi Jual Beli Online belakangan ini, Akan Tetapi Jual Beli Online dengan Sistem COD ini masih Belum dipahami betul oleh para pihak hal ini di dikarenakan masih seringkali timbul perselisihan dari para pihak saat melakukan transak…

Tanggung Jawab Pengangkut Terkait Dengan Ketersediaan Fasilitas Penumpang Dia…

Dalam pengangkutan laut, penumpang berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perusahaan pengangkutan. Namun sekarang ini pengangkut mengabaikan tanggung jawabnya dalam menyediakan fasilitas penumpang diatas kapal seperti tempat duduk walaupun sudah membeli karcis atau tiket dikarenakan tempat duduk diatas kapal yang sudah penuh. dimana hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 17…

Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Jual Beli Tiket Pesawat Secara Online

Pekembangan Transportasi khususnya transportasi udara kini berkembang sangat pesat dengan didukung oleh teknologi masa kini hal ini juga menimbulkan berbagai macam masalah khususnya dalam kegiatan jual beli tiket pesawat secara online (e tiket) banyak keluhan dari konsumen seperti keterlambatan dalam mengkonfirmasikan e tiket yang sudah di beli, pembatalan keberanngkatan secara sepihak d…

Persaiangan Usaha Antara Pelaku Usaha Ojek Konvensional Dengan Ojek On-Line D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.800 LAT p

Perlindungan Konsumen Terkait Ketidaksesuaian Harga Barang Yang Tertera Pada …

Pembimbing I. Th.I. Pesulima, Pembimbing II Ny. Agustina Balik.,. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajibn antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen mengambil sendiri barang belanjanya di etalase yang telah disediakan, dimana telah tertera lebel harga yang harus…

Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Ulayat Antara Desa Imroin Dan Desa Pota …

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya pada hakekatnya telah dirumuskan di dalam Pasal 18 B ayat (2) Desa Imroing merupakan sengketa hak atas tanah ulayat yang sampai saat ini belum ada upaya Penyelesaian. Pada dasarnya UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitase Penyelesaian sengketa, telah memberikan pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan …

Perceraian Menurut Hukum Adat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Putusnya perkawinan karena perceraian mengakibatkan adanya pembagian anak menurut ketentuan hukum adat yang berlaku di desa Klis, sehingga tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan, perlidungan dan pendidik anak tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dalam pembagian harta bersama pada masyarakat adat desa Klis. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis seberapa jauh u…

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami Human Traff…

Human Trafficking atau perdagangan adalah bentuk dari kejahatan transnasional dengan cara perekrutan, pengangkutan, pemaksaan, penculikan dan penyalagunaan kekuasaan. Dalam praktinya perdagangan orang sering terjadi pada negara yang sedang berkembang dan yang mempunyai kesulitan ekonomi dan sosial yang cukup tinggi yang salah satunya Negara Indonesia. Pada tahun 2018 Markas Besar Poli…

Perlindungan Hukum Bagi Pegawai Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang No. …

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5. Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara status pegawai honorer ini kemudian dihapuskan dan yang hanya diakui dalam undang-undang ini yakni PPPK dan PNS. Sehingga yang menjadi rumusan masalah disini yakni bagaimana pengaturan hukum tentang kedudukan pegawai honorer? dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pegawai honorer? Penelitian i…

Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Sistem COD (Cash On Delivery

Metode Cash On Delivery sering digunakan masyarakat dalam pembelian secara online, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem pembayaran Cash On Delivery menimbulkan masalah baru ketika pembelian barang tidak sesuai, pembeli tidak mau membayar pesananya dan melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap kurir. Dalam hal ini perlu adanya perlindungan terhadap kurir yang merupakan p…

Kewenangan Kepala Desa Dalam Melakukan Pemungutan Desa

Metode Penelitian yang digunakan dalam menganalisis dan membahas Permasalahan yaitu Normatif. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji Penerapan Kaidah-kaidah atau norma-norma dalam Hukum Positif. Kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilatar belakangi pertimbangan bahwa Peraturan Tentang Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kedudukan…

Pelanggaran Kedaulatan Negara Irak Dalam Konflik Bersenjata Antara Amerika Se…

Negara menjadi subjek hukum par Excellence dalam hukum internasional adalah karena negara memiliki kedaulatan (sovereignty). Begitu pentingnya makna kedaulatan negara dalam relasi antar negara, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional yang menghimpun negaranegara berdaulat sebagai anggotanya, dalam Pasal 2 Ayat (1) Piagam PBB disebutkan bahwa : “The organi…

Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narko…

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang merupakan wujud kewenangan Polri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika pada tahapan penyidikan dengan pe…

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dalam Tindak Pidana …

Penegakan hukum di bidang perbankan diantaranya masalah regulasi di bidang teknologi informasi dan aspek lainnya adalah kemampuan aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan sarana prasarana yang mendukung penegakan hukumnya khususnya dalam mengkaji pertanggungjaban pidana pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas mengkaji dan membahas pengaturan hukum p…

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar Di Kota Ambon

Merek adalah suatu tanda pembeda pada suatu produk, hak atas merek dapat diperoleh setelah melakukan pendaftaran merek. Namun masih banyak terdapat Pelaku UMKM yang belum mendaftarkan mereknya karena kurangnya pemahaman tentang merek, Apakah sistem pendaftaran dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek tidak terdaftar? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji…

Pengaturan Tentang Visa Kunjungan Dan Dampaknya Bagi Pekerja Yang Unprosedural

Visa kunjungan merupakan visa yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke suatu bagian negara untuk kunjungan dengan tujuan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, prainvestasi, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau berhenti sejenak untuk melanjutkan perjalanan ke Negara lain. namun, faktanya visa kunjungan sering disalahgunakan oleh para oknum d…

Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak-Anak

Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga dapat menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, tersinggung, marah, dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban. Faktor-faktor penyebab berkembangnya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, ya…

Tanggung Jawab Netease Sebagai Developer ROS (Rules Of Survival) Terhadap Pub…

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang, tanggung jawab netease sebagai developer ros (rules of survival) terhadap pubg corporation atas tindakan plagiarisme hak cipta playerunknouwn’s battleground, tanggung jawab pelaku plagiarisme terkait penggandaan hak cipta game pubg dari segi grafik/atau gambar, game play hingga teks winner chike dinner, tindakan plagiat yang terjadi dalam ha…

Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Kajian Dari Perspektif Und…

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan kekerasan terhadap fisik, psikis, seksual dan penelantaran dalam keluarga. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) telah mengatur tentang perlindungan bagi korban, akan tetapi tidak sepenuhnya dapat memenuhi hak-hak korban. Dalam undangundang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan …

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Stud…

Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh BNN Provinsi Maluku. Mengingat bahwa Maluku adalah Provinsi dengan wilayah kepulauan, dibangunlah satu kantor utama di Provinsi Maluku untuk bersama- sama dengan Polda menangani berbagai kasus tindak pidana narkoba di dalam Provinsi Maluku yaitu Badan…