Ditapis dengan
Tanggung Jawab Penyedia Jasa Catering Dalam Pengadaan Makanan Bagi Siswa SMA …
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan program penting yang dilakukan setiap tahun. Salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan makanan melalui jasa catering. Proses pengadaan makanan pada dasarnya diwajibkan untuk mengikuti standirisasi kesehatan serta haruslah memperhatikan hak-hak dari konsumen. Menyimpang dari hal tersebut fakta yang terjadi bahwa CV F…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.894 HUW t
Status Dan Hak Waris Anak Dari Orang Tua Yang Membatalkan Perkawinan
Konsekuensi hukum pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak tanggal perkawinan dilangsungkan sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 28 UU Perkawinan. Jika perkawinan dinyatakan batal demi hukum, artinya perkawinan dianggap tidak pernah ada. Namun, keputusan tersebut tidak berdampak pada status anak-anak yang lahir dar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.893 RAM s
Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi
Perlindungan hukum bagi saksi dalam tindak pidana korupsi merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada saksi untuk memberikan rasa aman sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberanta…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1672 FRE p
Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak…
Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka permasalahan dalam penulisana ini adalah adanya dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang telah sampai pada penyidikan dan gelar perkara pada tanggal 15 Februari 2020, kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan surat penetapan Nomor : S.Tap/02/III/2020/POLSEK namun tidak ditindklanjuti sampai pada pengadilan ataupun dih…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1671 GAR p
Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum K…
Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksana sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Dalam beberapa kasus terdapat oknum Polisi yang menyalahg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1668 MUS p
Analisis Putusan Tindak Pidana Pengaiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang D…
Putusan pengadilan nomor 289/Pid.B/2021/PN.Ambon dalam putusannya hakim tidak teliti dan jeli dalam melihat fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan sehingga berpengaruh pada putusan hakim tersebut. Hakim memutus perkara dengan menggunakan Pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (10 ke-1 tentang pengaiayaan yang jika diteliti dalam ajaran penyertaan (turut serta) harus adanya kesepakatan terlebi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1667 SEL a
Kompensasi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan
Perlindungan kepada korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian korban tindak pidana sehingga lebih diperhatikan oleh Negara salah satunya adalah korban Tindak Pidana Perkosaan karena korban berhak untuk mendapatkan kompensasi yang diberikan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1665 LAR k
Diversi Dalam Kasus Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak
Diversi dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 7 (tujuh) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Tetapi nyatanya ketika kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak ini sampai ke tahap pengadilan hakim beranggapan bahwa diversi dapat dilakukan dan tela…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1664 RES d
Penanganan Tindak Pidana Narkotika Dengan Melibatkan Informan Oleh Ditresnark…
Pemberi informasi yang membantu dalam penengakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang disebut dengan informan, meskipun kedudukan informan (legal standing) dan informan secara eksplisit tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan, hanya kebijakana yang membuat infroman ini tetap di pakai oleh pihak kepolisian untuk membantu dalam mengungkap tindak pidana peredaran narkotika. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1663 SAL p
Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilaku…
Salah satu kasus pencurian kendaraan bermotor adalah putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 12/Pid.Sus-Anak/2021 /PN Amb, yang menyatakan bahwa AMMAR PEISAMAL alias AMMAR dipidana karena “pencurian berat” sebagaimana dijelaskan dalam KUHP Pasal 363 (1). Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif. Pendekatan Penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan pen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1662 ALF p
Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor…
Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyelidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Fungsi penyelidikan ant…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1661 HEL p
Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Alat Tangkap Yang Di …
Penilitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas penerapan hukum terhadap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang di larang. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative tipe penelitian yang bersifat deskriftif analitis.sumber data yang di gunakan data Primer dan data sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan analisa b…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1659 FAI p
Eksistensi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 TAHUN 2009 Tentang Lalu Lintas Dan…
Peraturan Perundang – undangan menegaskan kalua hanya pihak Polisi Republik Indonesia yang boleh melakukan penyelenggaraan terhadap registrasi kendaraan bermotor dan identifikasi pengemudi, menegakkan hukum berlalu lintas, dan melakukan operasional serta rekayasa lain. pada peraturan tersebut dijelaskan menggunakan tegas bahwa kalangan sipil yang tidak berkepentingan tidak boleh buat me…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1658 LEN e
Upaya BNN Provinsi Maluku dan Direskrim Narkoba Polda Maluku Dalam Penanggula…
Peredaran dan penyalahgunaan narkotika (narkoba) merupakan permasalahan yang ada diseluruh belahan dunia. Diantara kejahatan transnasional lainnya, peredaran narkotika bisa dikatakan paling menghawatirkan karena tidak hanya terjadi di negara tertentu, melainkan merata persebarannya. Narkotika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan, baik sintesis maupun semi si…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1654 PAR u
Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Berkemasan Plastik Yang Mengandu…
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak-hak konsumen sehingga bisa tercapai perlindungan hukum bagi konsumen. Diantara hak-hak konsumen salah satunya adalah yang tertera pada Pasal 4 Angka 1 sebagaimana tertulis: “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;”. Berdasarkan salah satu hak konsumen tersebu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.892 MET p
Pembatalan Sepihak Oleh Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Online
Pada awalnya masyarakat melakukan transaksi jual beli secara konvensional dimana pihak penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Namun, dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat membuat masyarakat modern lebih cenderung untuk melakukan transaksi jual beli secara online tanpa bertatap muka secara langsung Hal ini berdampak positif tetapi juga negatif karena kenyataan yang terjadi d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.890 LAS p
Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Marefenfen Kepulauan Aru (Studi Kasus Putusa…
Tanah adat yang merupakan hak dari persekutuan hukum adat atas wilayahnya termasuk segala sesuatu (kekayaan) yang ada diatasnya. Adanya Permasalahan karena meningkatnya kebutuhan atas tanah untuk pembangunan sehingga tanah adat dipergunakan demi kepentingan pembangunan sehingga berakibat keberadaan masyarakat lokal semakin terpinggirkan. Dalam perkembangannya semakin banyak pembanguna…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.889 SAN p
Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penebangan Hutan Mangrove
Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Salah satu fungsi utama hutan mangrove adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. di Desa Halong Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon terjadi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.887 UMA p
Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Telur Infertil
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas peredaran telur infertil ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/permentan/pk.230/9/2017 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras dan telur k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.880 BAR p
Tanggungjawab Negara Arab Saudi Dalam Pelanggaran Terhadap Hukum Diplomatik
Pemenuhan kebutuhan setiap negara yang tidak dapat dilakukan sendiri membuat negara-negara di dunia yang hidup berdampingan harus menjalin hubungan kerja sama satu dengan yang lain. Jalinan hubungan antar negara ini membutuhkan berbagai aturan sehingga melahirkan ketentuan diplomatik dan konsuler yakni di dalam Vienna Convention on Diplomatic Relation dan Vienna Convention on Consular…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.401 RUT t
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara