Ditapis dengan
Penanganan Tindak Pidana Narkotika Dengan Melibatkan Informan Oleh Ditresnark…
Pemberi informasi yang membantu dalam penengakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang disebut dengan informan, meskipun kedudukan informan (legal standing) dan informan secara eksplisit tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan, hanya kebijakana yang membuat infroman ini tetap di pakai oleh pihak kepolisian untuk membantu dalam mengungkap tindak pidana peredaran narkotika. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1663 SAL p
Upaya BNN Provinsi Maluku dan Direskrim Narkoba Polda Maluku Dalam Penanggula…
Peredaran dan penyalahgunaan narkotika (narkoba) merupakan permasalahan yang ada diseluruh belahan dunia. Diantara kejahatan transnasional lainnya, peredaran narkotika bisa dikatakan paling menghawatirkan karena tidak hanya terjadi di negara tertentu, melainkan merata persebarannya. Narkotika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan, baik sintesis maupun semi si…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1654 PAR u
Problematika Legalissi Ganja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20…
Legalisasi ganja merupakan diskursus yang terus berkembang dalam beberapa decade terakhir. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, ganja mulai dilihat sebagai komoditas yang memiliki potensi lain diluar dari statusnya sebagai obat-obatan terlarang. Namun, di Indonesia sendiri penggunaan ganja masih dilarang meskipun untuk kebutuhan pengobatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1618 MAT p
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang dilakukan dengan Pemuf…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan permufakatan jahat dan untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 467/Pid.Sus/2019/PN Amb. Penelitian ini dilaksanakan di BNN Kota Ambon dengan menggunankan data primer dan sekunder. Pengumpulan Data primer …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1616 HIT t
Tinjauan Yuridis Atas Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan oleh Anak (Stud…
Penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika, dan apa saja pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana narkotika terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Kasus ini di ambil berdasarkan Studi kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon No…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1605 TAM t
Putusan Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 (Satu) Menurut…
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan untuk pengobat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1602 HEH p
Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Ambon Oleh Direktorat Reserse Nark…
t menekan angka penyalahgunaan narkotika khususnya di Kota Ambon tetapi dalam kenyataanya data statistik penyalahgunaan narkotika di Kota Ambon mengalami peningkatan mulai dari tahun 2018-2021 seperti yang tertera pada data rekapitulasi Tindak Pidana. Narkotika Tahun 2018-2021 yaitu: pada Tahun 2018 terdapat 140 kasus, Tahun 2019 tedapat 123 kasus, tahun 2020 terdapat 143 kasus sedang…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1592 ANT p
Tindak Pidana Penggunaan Ganja Untuk Keperluan Pengobatan
Ganja merupakan narkotika golongan I memuat Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai bahan pengobatan apapun. Hanya Narkotika Golongan II dan III yang dapat dijadikan sebagai bahan obat. Lebih lanjut dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur soal pengunaan Narkotika II dan III dalam jumlah terbatas dapat digunaka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1579 KAY t
Manfaat Pemindanaan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika
Pemindanaan terhadap pelaku penanggaran narkotika sering dikenakan pidana berat, namun bagi para calon pelaku tidak ada efek jera, bahkan pelaku residivis atau pengulangan juga tidak pernah merasa jera. Oleh sebab itu perlu dicari alternative penyelesaian penyalahgunaan narkotika secara lebih efektif agar dapat menimbulkan efek jera baik kepada pelaku maupun calon pelaku. Penelitian in…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1573 LIL m
Kajian Hukum Pidana Terhadap Kedudukan Informan Sebagai Saksi Menurut Undang-…
Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya dalam menyampaikan informasi. Adanya intimidasi dan dikucilkan dalam lingkungan masyarakat sekitarnya terhadap seorang informan tersebut mengancam terhadap perlindungan diri informan itu sen…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1566 LAI k
Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan
Latar Belakang penulisan skripsi ini adalahLembaga Pemasyarakatan atau lebih dikenal sebagai Lapas merupakan tempat untuk membina narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun ironisnya Lembaga Pemasyarakatan dijadikan sebagai tempat peredaran narkoba…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1549 RUM p
Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri dan BNN …
Narkotika tentunya menjadi musuh bangsa kita dalam hal mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkotika.Penanganan tindak pidana narkotika perlu kordinasi antar lembaga penegak hukum.Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajatuntuk saling memberi informasi dan menga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1530 MAN p
Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narko…
Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana khususnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang merupakan wujud kewenangan Polri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara tindak pidana narkotika pada tahapan penyidikan dengan pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1528 LAW p
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Stud…
Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh BNN Provinsi Maluku. Mengingat bahwa Maluku adalah Provinsi dengan wilayah kepulauan, dibangunlah satu kantor utama di Provinsi Maluku untuk bersama- sama dengan Polda menangani berbagai kasus tindak pidana narkoba di dalam Provinsi Maluku yaitu Badan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1522 LOP f
Penerapan Double Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Persp…
Masalah double track system dalam sistem pemidanaan merupakan masalah yang selalu mengalami perubahan dan menjadi perdebatan dikalangan para ahli hukum pidana. Perdebatan yang terjadi adalah seputar pertanyaan mengenai apa yang menjadi tujuan dan manfaat pemidanaan itu (hakikat pemidanaan). Adapun Tujuan Penilitian ialah Menganalisis dan membahas bentuk penerapan Double Track system da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1513 WAE p
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana. Anak Tindak pidana narkotika merupakan masalah yang terus meningkat serta membahayakan ma…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1505 REN a
Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Kepulauan Aru
Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Kepulauan Aru mengalami kendala bentuk wilayah hukum kepulauan dan sarana prasarana seperti pemeriksaan labotorium barang bukti sitaan yang harus sudah ada hasil 3 x 24 Jam. Tujuan penelitian Menganalisa dan membahas tentang proses penyidikan Tindak Pidana Narkotika di kabupaten Kepulan Aru. Menganalisa dan membahas tentang akibat hukum yang terjadi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1484 MUH p
Penggunaan Sarana Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika Di Maluku
Upaya non penal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan po…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1416 MUS p
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Badan Narkoti…
Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus.Sebagaimana tindak pidana khusus, hakim diperbolehkan untuk menghukum dua pidana pokok sekaligus pada umumnya hukuman badan dan pidana denda. Hukuman badan berupa pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara. Tujuannya agar pemidanaan itu memberatkan pelakunya supaya kejahatan dapat ditanggulangi di masyarakat, karena tin…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1407 PAT t
Kajian Yuridis Pemberian Rehabilitasi Bagi Pengguna Sebagai Upaya Pencegahan …
Penenelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pemberian rehabilitasi bagi pengguna sebagai upaya pencegahan penggunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan dengan jenis penelitian yuridis Normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi ke…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1403 SOU k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara