Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Emas Ilegal (Studi Kasus Digunun…

Penilitian ini bertujuan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertambangan emas ilegal digunung botak, dan membahas penegakan hukumnya sehingga kita dapat mengetahui bahwa tindakan apa saja yang dilakukan oleh pihak aparat kepolilisan selain menjaga keamanan dan ketertiban diarea pertambangan emas ilegal digunung botak. Metode Penilitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Tipe …

Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Prajurit Tentara Nasi…

Peredaran Narkotika sudah menjadi darurat, sehingga perlu untuk dilakukan pemberantasan dan penanganan yang tepat dalam menghentikan peredaran Narkotika. Yang menarik adalah, peredaran Narkotika dikalangan Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada saat ini, di pengadilan Miliiter sudah menangani kasus-kasus Narkotika yang dilakukan oleh oknum dari TNI baik sebagai penggedar mau…

Penerapan Pidana Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pe…

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika harus mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Namun, hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pid.Sus/ 2021/PN Jakarta Barat. Justru penyalahguna atau korban penyintas narkotika diberikan hukuman penjara,…

Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa/Laporan Berdasarkan Restorative J…

Adanya keinginan masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana agar berakhir dengan damai, sehingga penyidik Polri mengambil suatu keputusan berdasarkan diskresi untuk menghentikan penyidikan karena keinginan para pihak. Pada Penelitian ini, menggunakan Teori Keadilan Restorative Justice. Metode yang digunakan yuridis empiris yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum yang diper…

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan S…

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, oleh karena itu aparat kepolisian sebagai penyidik memegang peranan sentral dan penting guna untuk melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelaku tindak pidana terutama dalam hal ini adalah anak sebagaiman diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 T…

Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Ditinjau Da…

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang melanggar perintah, dan apa bila perbuatan tersebut dilanggar maka akan diberikan sanksi pidana. Dalam kaitannya dengan itu, maka terdapat tindak pidana yang berhubungan dengan tidakan perkosaan serta penganiyaan terhadap seorang siswi SMA yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Tindakan ini sudah tentu tidak seara…

Pertanggungjawaban Pidana Oleh Oknum Polisi Dalam Tindak Kekerasan Seksual (D…

Pelecehan sering dianggap sebagai perilaku menyimpang karena memaksa seseorang untuk berhubungan seks atau membuat seseorang menjadi objek perhatian yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, pelecehan seksual dapat berupa perbuatan yang tidak senono, seperti menyentuh anggota tubuh vital atau bisa juga berupa kata-kata atau pernyataan yang mengandung nuansa cabul. Sedangkan orang/korban y…

Perlindungan Hukum Kepada Tersangka Pada Tahapan Pra Adjudikasi

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan maka, permasalahan dalam penulisana ini adalah Terhadap berbagai ketentuan pelaksanaan pra adjudikasi itu maka, jika kita melihat prosedur penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaaan Negeri Maluku Barat Daya di Wonreli Nomor : B-123/Q.1.18.8/Eoh.1/…

Penerapan Sanksi Pidana Kepada Anak Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus PSB…

Penyalahgunaan narkotika bagi para pengguna maupun pengedar pada saat ini merupakan persoalan yang terjadi secara nasional hingga internasional dan belum terselesaikan sampai saat ini. Penyalahgunaan narkotika dapat menganggu fisik, kesehatan mental serta emosi seseorang dalam lingkup masyarakat. Sehingga anak harus berhadapan dengan dengan hukum. Penerapan sanksi pidana kepada anak yan…

Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Na…

Pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana media sosial memang mudah dilakukan dan tersebar dengan cepat dan diketahui oleh banyak orang. Hal tersebut berdampak merugikan orang lain yang berdampak hukum seperti terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 36 sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pa…

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Lalai Pengemudi Becak (Studi Putus…

Seiring dengan perkembangan zaman, bertambah pula berbagai macam transportasi yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia salah satunya kendaraaan becak tradisonal . Becak tradisional adalah salah satu kendaraan tidak bermotor yang masih bertahan dalam melakukan pengangkutan bagi masyarakat. di indonesia banyak kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara becak dengan transporta…

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terkandung tujuanDalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurangkurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan, serta dapat mengajukan permo…

Upaya Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Pengendara Kendara…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1709 WAH u

Kajian Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Pada Slip Gaji Buruh Pela…

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang terlihat dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesugguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan surat pemalsuan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP yaitu pasal 263KUHP. Tujuan dari penelitian ini ada…

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putus…

Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi nomor 451/Pid.B/2021/PN.Amb, dalam memutuskan perkara, kebebasan hakim akan dibatasi dengan dengan peraturan perundang-undangan (hukum acara pidana), layaknya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga dalam memutuskan perkara tindak pidana perkosaan haruslah dengan mempunyai dasar pe…

Aspek Hukum Pidana Dari Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi Ya…

Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia, salah satu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yakni dengan melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian keuangan negara merupakan dasar pembenaran dari akibat nyata untuk dilakukannya kriminalisasi berdasarkan pada kebijakan perundang-undangan pidana terhadap berb…

Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Togel Online Pada Polres Maluku Tengah

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Togel Online Pada Polres Maluku Tengah serta upaya penanggulangan perjudian togel online pada Polres Maluku Tengah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian Polres Maluku Tengah. Populasi, sampel dan responden Penyidik POlres Kabupaten Maluku Tengah dan 5 anggota masya…

Tinjauan Yuridis Studi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Psikologis Terhadap Istri

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang merasa kuat terhadap anggota keluarga yang lemah atau dilemahkan yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada lingkup rumah tangga. KDRT sering terjadi didalam lingkungan masyarakat. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang sering di jumpai adalah pada kaum wanita (Istri) karena wanita s…

Penerapan Restorative Justice oleh Jaksa dalam Penegakan Hukum DiIndonesia

Restorative Justice oleh Jaksa dalam penyelesaian perkara tindak pidana pada penerapannya perlu memperhatikan dan memenuhi Syarat-Syarat dalam Perja No. 15 Tahun 2020. sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan restorative justice oleh jaksa dalam penyelesaian perkara tindak pidana serta bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam penerapan resto…

Analisa Yuridis Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan N…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1702 IZA a