Tanggungjawab PT ASDP Indonesia Ferry Galala - Namlea Dalam Perjanjian Peniti…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.958 TES t

Kriminalisasi Penyidik Polsek Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman

Kriminalisasi adalah proses di mana suatu perbuatan atau tindakan dianggap sebagai tindakan kriminal dan diberlakukan sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI). Aparat …

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putus…

Pencabulan adalah suatu perbuatan pelanggaran seksual terhadap kesusilaan. Kitab UndangUndang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana pencabulan saat sangat memperhatinkan, Sudah selayaknya memberikan sanksi yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian penulis dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan s…

Efektivitas Pidana Mati Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indon…

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan. Sanksi Pidana mati sebagaimana diatur dalam pasal 114 undang-undang Nomor 35 …

Fenomena Pelanggaran Hukum di Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di…

Hukum merupakan suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat, baik itu masyarakat yang masih bersifat tradisional maupun masyarakat modern. Hukum yang berkembang dalam masyarakat bukanlah hukum yang statis melainkan hukum yang dinamis. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian yuridis normatif, penelitian hukum (legal research) ini dilakukan untuk mene…

Keabsahan Pengusulan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Haya

Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saniri negeri merupakan wahana demokrasi yang dibentuk berdasarkan adat istiadat yang berlaku pada negeri adat tersebut. Saniri negeri sebagai wadah yang menyelen…

Kekuatan Pembuktian Dalam Pemeriksaan Setempat Sebagai Pendukung Alat Bukti D…

Pemeriksaan Setempat adalah sarana yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan kepada Hakim atau Majelis Hakim guna memperjelas suatu fakta atau objek yang sedang disengketakan, yang mana pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh Hakim atau Majelis Hakim Perdata di tempat objek yang sedang disengketakan berada. Pemeriksaan Setempat ini sendiri di…

Perubahan Gugatan Pada Perkara Perdata Dalam Putusan Kasasi Nomor 1745 K/Pdt/…

Dalam perkara perdata gugatan merupakan hal yang utama dan menjadi titik tolak dalam pemeriksaan sebuah perkara. Sebagai sebuah dokumen hukum tentulah sebuah gugatan tidak bisa dibuat dan disusun dengan sembarangan. Meskipun demikian tidak jarang terjadi, sebuah gugatan yang didaftrakan belum disusun dengan sempurna meskipun secara formal sudah memenuhi syarat. Perubahan gugatan diatu…

Keabsahan Penetapan Bakal Calon Raja Oleh Matarumah Parentah Di Negeri Ureng

Sistem Pemerintahan Desa di Maluku dikenal dengan Pemerintah Negeri Pada umumnya. Salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan itu adalah sistem pemerintahan adat yang eksistensinya masih berlaku dan dipegang oleh masyarakat adat di Daerah Maluku. Akan tetapi banyak masalah terkait dengan pemilihan kepala desa antara matarumah atau keturunan raja yang ada pada…

Pemanfaatan Media Sosial Dalam Transaksi Jual - Beli Dihubungkan Dengan Undan…

Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economic atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau electronic commerce (ecommerce) sebagai media transaksi. Kema…

Pelanggaran Batas Negara Oleh Warga Negara Indonesia Di Papua Nugini

Pelanggaran Batas Wilayah Negara Oleh Warga Negara Indonesia Di Papua nugini seringkali teradi dan itu dilakukan oleh masyarakat di perbatasan papua dan Papua Nugini. Apabila ditinjau dari segi hukum internasional artinya pelanggaran tersebut telah melanggar pengesahan Kepres Nomor 6 tahun 1980 dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (…

Pertanggungjawaban Pidana Kebebasan Pers

Pers sebagai pilar demokrasi keempat mempunyai peranan yang sangat penting sebagai alat kontrol sosial dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pers merupakan media untuk menyatakan pendapat maupun pikiran, maka dalam kebebasan menyatakan pikiran maupun pendapat termaksud di dalamnya pula kebebasan pers. Dalam melaksanakan akti…

Peran Association of South East Asian Nations (ASEAN) dalam Menyelesaikan Sen…

ASEAN, sebagai organisasi regional yang beranggotakan sebagian besar negara yang terlibat dalam sengketa ini, memiliki peran penting dalam mencoba meredakan ketegangan dan menjaga stabilitas di wilayah tersebut. Adanya ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 di mana reklamasi RRC yang menimbulkan berbagai macam interprestasi. Pengadilan menemukan bahwa tidak ada bukti sejarah bahwa China mengua…

Peran Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Kekera…

Keterangan ahli adalah keterangan dari dokter yang dapat membantu penyidik dalam memberikan alat bukti.keterangan dokter yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut Visum Et Repertum.Tujuan Visum et repertum adalah untuk memberikan kepada hakim suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan…

Pembentukan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kebijakan desa yang berlaku di Indonesia mengacu pada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 merupakan salah satu subtansi perubahan yang di henbuskan pada era saat ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakaan daerah untuk memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakrat. Penelitian ini adalah Yurid…

Pengancaman Dalam Pelantikan Kepala Desa Ketty-Letpey Kecamatan Pulau Lakor

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka permasalahan dalam penulisana ini adalah Pada chanel youtube “Suara Kalwedo” di dalam video tersebut pelaku pengancaman melontarkan perkataan yang mengatakan bahwa: “Jika terjadinya pelantikan Kepala Desa Ketty-Letpey dan Letoda Wewawan maka akan ada pembunuhan di desa tersebut”. Berita pada video ini mengakibatkan masyaraka…

Kajian Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pa…

Tindak Pidana Penganiyaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon tindak pidana penganiayaan yang diperiksan oleh Polresta P.Ambon dan P.P Lease dalam 3 tahun Terakhir mengalami peningkatan, Pasal 351 KUHP. Maka menimbulkan masalah apakah aspek kriminologis diperhatikan dalam pen…

Kebijakan Formulasi Unsur Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Pre…

Kebebasan berpendapat di depan umum, merupakan hak asasi manusia yang dilindungi dalam UUD NRI 1945. Kebebasan berpendapat dibatasi oleh martabat setiap warga negara Indonesia, perlindungan hukum terhadap harkat dan mertabat warga negara dalam berpendapat dalam KUHP seperti pencemaran nama baik (310 KUHP), Fitnah (311 KUHP), Penghinaan kepada Presiden/Wakil Presiden Pasal (134, 136 bi…

Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Proses Pemeliharaan Peternakan Dan Kesehat…

Kasus kejahatan semakin marak terjadi di kalangan masyarakat. Salah satunya adalah kejahatan dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Penganiayaan tidak hanya dialami manusia saja tetapi hewan juga dapat mengalaminya.”Hewan termasuk salah satu mahkluk ciptaan Tuhan yang ada di bumi dan hidup berdampingan dengan manusia oleh karenanya hewan juga mempunyai hak untuk hidup tanpa disa…

Akibat Hukum Materi Muatan Peraturan Negeri Yang Tidak Sesuai Dengan Judul Pe…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Materi Muatan Peraturan Negeri yang tidak sesuai dengan Judul Peraturan Negeri, pembentukan peraturan negeri harus berpatokan pada UU. Nomor,12. Tahun 2011.dan Akibat Hukumnya. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan kemudian data ya…