Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Hutan Adat di Desa Waekat…

Konsep perlindungan Hukum dalam pengelolaan sumber daya Hutan merupakan kewajiban pemerintah yang harus yang di penuhi sebagimana yang di atur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-undang NKRI 1945 menyetakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pri…

Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Izin Pengelolaan Sampah

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kota Ambon, yang berakibat semakin banyak timbulan sampah. Pertambahan jumlah volume sampah adalah berbanding lurus dengan pertambahan jumlah penduduk. Pengelolaan sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke tempat pemprosesan akhir. Berdasarkan uraian di a…

Kewenangan Pemerintah Kota Ambon Dalam Pengelolaan Sampah Di Teluk Ambon

Pengelolaan sampah merupakan hal yang sangat penting untuk memahami peluang perubahan, maka secara regulasi Kota Ambon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Namun dengan melihat kenyataan yang tejadi dilapangan, mengindikasi bahwa terdapat kekurangan dalam kewenangan tersebut sehingga belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat tentan…

Akibat Hukum Terhadap Limbah Sampah Plastik Di Teluk Ambon Berdasarkan Undang…

Berdasarkan data dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total sampah di Indonesia tahun 2019 mencapai 68 juta ton dan sampah plastik diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah, seringkali menyebabkan mereka membuang sampah sembarangan tempat, seperti membuang sampah di selokan, kali, dan bahkan di lautan. Di Kota Am…

Penegakan Hukum Pidana Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup khususnya di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan resiko bencana alam. Sumber daya alam yang merupakan bagian dari lingkungan hidup itu sendiri memiliki kerusakan yang umu…

Efektivitas Penengakan Hukum Terhadap Mayarakat Dalam Membuang Sampah Di Kabu…

Efektivitas pengakan hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam membuang sampah di Kabupaten Kepulauan Aru. Dimana fokus kajianya di lakukan di Kelurahan Siwalima Jln. Cendrawasih Dobo tingkat kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah masih sangat kurang mereka membuang sampah di sembarang tempat. Sehingga menganggu penguna jalan baik para pejalan kaki maupun para pengendara seh…

Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1…

Larangan membuang sampah dibadan jalan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, tetapi masih banyak masyarakat yang membuang sampah dibadan jalan. Maka memunculkan masalah apakah penerapan sanksi pidana Pasal 57 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah telah diterapkan secara efektif ?. Metode penelitian ya…

Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa (St…

Tindakpidanakorupsidikategorikansebagai extraordinary crime (kejahatanluarbiasa), karenadampak yang ditimbulkanmemangluarbiasa, yang selamainiterjadisecarasistematikdanmeluas, merugikankeuangannegara, mengganggustabilitasdankeamananmasyarakatsertamelemahkannilai-nilaidemokrasi, etika, keadilandankepastianhukum, jugatelahmelanggarhakhaksosialdanekonomimasyarakatsecaraluas, namundalamkenyata…

Tanggung Jawab Produsen Di Kota Ambon Dalam Pengelolaan Sampah Terhadap Produ…

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dalam Pasal 15 menyatakan bahwa produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Dengan adanya aturan ini tentu membantu untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang ada khususnya sampah minuman berkemasan plastik. Namun, pada realitanya untuk kota Ambon pen…

Kajian Yuridis Tentang Berakhirnya Pengelolaan Hak Guna Usaha

Kegiatan pengelolaan Hak Guna Usaha yang dilakukan oleh Perusahaan PT.WAI TALA secara hukum jangka waktunya telah berakhir proses pengelolaan Hak Guna Usaha tersebut. Akan tetapi PT. WAI TALA masih terus melakukan proses pengambilan atau masih tetap beroprasi di atas tanah atau lahan tersebut dan masih mengambil hasil dari lahan tersebut. Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 28-34 Undang-Undang No…

Penyelesaian Sengketa Terhadap Batas Tanah Adat Antara Masyarakat Arma Dan Wa…

Tanah bagi kehidupan Manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Arti penting tanah bagi Manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesarbesarnya bagi kemakm…

Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Wilayah Ulayat Masyarakat Hukum Adat …

Negara Hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki ole…

Tugas Dan Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terkait …

Tujuan penulisan Skripsi ini adalah untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa terkait pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa. Berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan…

Pengelolaan Sampah Di Kota Ambon Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2…

Pengelolaan Sampah di Kota Ambon Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”. Berdasarkan hasil tinjauan langsung di kota Ambon dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dan pihak pemerintah dalam menangani sampah secara mandiri masih kurang. Masyarakat masih enggan melakukan pemilahan sampah, akibatnya sampah semakin hari semakin sulit dikelol…

Tinjauan Yuridis tentang Pengaturan Pengelolaan Limbah Cair Domestik Menurut …

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan perekonomian semakin meningkat yang menimbulkan kekhawatiran terhadap merosotnya kualitas lingkungan hidup atas ancaman dari pencemaran akibat buangan limbah yang dilakukan oleh pelaku usaha meskipun pengaturan pengelolaan limbah cair domestik telah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingk…

Pengelolaan Wisata Bahari Serta Implikasinya Bagi kualitas Lingkungan Laut (K…

Hampir dua pertiga bagian dari permukaan bumi merupakan wilayah yang tertutupi oleh air, baik berupa samudera, laut, danau maupun sungai, sedangkan wilayah daratan hanyalah sepertiga bagian dari planet ini. Indonesia merupakan wilayah yang dua pertiganya didominasi oleh laut. Potensi laut Indonesia sangatlah besar dengan kekayaan hayati, non hayati dan jasa-jasa lingkungan. Olehnya pengelolaan …

Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

348 FOK h

Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan

Edisi

1

ISBN/ISSN

978-979-769-180-6

Deskripsi Fisik

xxii, 224 hlm., 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

354.34 HUT k