“Tinjauan Yuridis Penolakan praktik dokter asing di Indonesia dalam presp…

Kehadiran dokter asing di Indonesia menjadi isu yang kompleks, melibatkan kebutuhan akan peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pemerataan distribusi tenaga medis, khususnya di daerah terpencil. Meskipun jumlah dokter asing yang teregristasi masih sangat terbatas keberadaan mereka dapay membantu melalui transfer pengethuan teknologi dan keahlian medis spesifik yang belum banyak diku…

ImplementasiConvention OnThe Rights Of Persons With Disabilities (CRPD Terh…

Implementasi Convention OnThe Rights Of PersonsWith Disabilities (CRPD) di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengakuan hak Pendidikan bagi penyandang disabilitas. Meskipun telah ada kemajuan dalam pengakuan hak-hak penyandang disabilitas, tantangan yang dihadapi masih cukup besar seperti diskriminasi, stigma sosial, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak pe…

Penyelesaian Unresolved Segment Wilayah Naktuka Segment NoelBesi-Citrana Di…

Penetapan batas wilayah negara baik dengan negara yang berbatasan langsung maupun yang berhadapan, merupakan hal yang penting untuk diselesaikan guna menjamin kepastian hukum dan stabilitas kawasan. Dalam hal ini, Republik Indonesia berkepentingan untuk menyelesaikan penetapan batas darat dengan negara-negara tetangga, termasuk dengan Republik Demokratik Timor Leste pada segmen Noel Be…

Tinjauan Yuridis Undang-Undang keimigrasian Dalam Penanganan Kasus Penyelud…

Praktek penyelundupan manusia (people smuggling) menjadi marak dalam beberapa tahun terakhir. Penyelundupan tersebut dilakukan melalui jejaring kejahatan internasional yang terorganisasi baik melalui jalur negara perantara maupun langsung. Praktek penyelundupan manusia merupakan kejahatan transnasional yang bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lem…

Penggunaan Drone Misterius Dalam Konflik Antar Negara,

Perkembangan teknologi militer, khususnya penggunaan drone atau pesawat tanpa awak, telah menghadirkan tantangan baru dalam hukum humaniter internasional. Salah satu isu utama yang muncul adalah penggunaan drone misterius, yaitu drone yang digunakan dalam konflik bersenjata tanpa mencantumkan identitas atau bendera negara. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait p…

Analisis penerapan Hukum Humaniter dalam konflik bersenjata antara palestina …

Edisi

terbaru

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

Analisis penerapan Hukum Humaniter dalam konflik bersenjata antara palestina dan israel

No. Panggil

SI.598 EMI i1

Deportasi Warga Negara Asing Yang Terlibat Kegiatan Makar Dalam Perspektif …

Perkembangan yang sangat pesat pada berbagai aspek didalam kehidupan manusia di era Globalisasi pada saat ini turut mempengaruhi aktivitas kehidupan manusia. Perkembangan ini mempengaruhi pula aktivitas perpindahan penduduk antar Negara yang semakin dipermudah dan proses yang cepat. Warga Negara Asing yang melakukan perpindahan tersebut memiliki tujuan yang bermacam macam mulai dari be…

Analisis trade and cooperation agreement pasca-brexit terhadap penyelesaian s…

Edisi

terbaru

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

Analisis trade and cooperation agreement pasca-brexit terhadap penyelesaian sengketa perikanan inggris perancis

No. Panggil

SI.596 CIO i1

Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Tanggungjawab Negara Pengirim.

Pekerja migran merupakan kelompok rentan yang sering menghadapi permasalahan pelanggaran hak asasi, diskriminasi, dan eksploitasi selama proses migrasi hingga masa kerja di luar negeri. negara pengirim memiliki kewajiban hukum, moral, dan politik untuk melindungi warga negaranya di luar negeri, sebagaimana diatur dalam instrumen internasional seperti International Convention on the Prot…

Kejahatan perang pemerintah Israel terhadap penduduk sipil Palestina : anal…

Konflik antara Israel dan Palestina telah menunjukkan kenyataan adanya pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional, khususnya dalam perlindungan terhadap warga sipil. Keadaan ini menuntut adanya penegakan hukum yang adil dan efektif guna menghentikan kejahatan perang serta memberikan perlindungan kepada korban konflik bersenjata. Penelitian ini bertujuan untuk menganali…

Perlindungan Hukum Terhadap Obyek Sipil Dalam Bentuk Kewajiban Negara Dalam K…

Hukum humaniter internasional menegaskan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi obyek sipil selama konflik bersenjata, ini termasuk melindungi mereka dari serangan yang tidak proporsional atau tidak perlu, dan juga melindungi mereka dari tindakan yang merugikan seperti penyiksaan, perampasaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi. Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan …

Fungsi Dan Akibat Hukum Pengakuan Terhadap Negara Somaliland Menurut Kajian H…

Dalam Hukum Internasional, Negara merdeka terbentuk oleh setidaknya empat unsur yang tertuang dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Adapun permasalahan yang dikaji terkait hal tersebut yaitu bagaimana pengaturan dan fungsi pengakuan menurut Hukum Internasional, serta apa akibat hukum yang timbul jika suatu negara tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain. Penilitian ini menggunaka…

Tinjauan Perjanjian Internasional Terhadap Kerja Sama Mikro (UMKM) ASEAN

Perjanjian Internasional merupakan sumber hukum internasional yang memiliki dasar kekuatan hukum internasional. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara bersepakat untuk menciptakan suasana aman dan damai untuk kawasannya dengan membentuk suatu organisasi yang bernama ASEAN. ASEAN membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan sebuah bentuk intergrasi ekonomi di kawasan Asia Tengg…

Pemenuhan HAM Perempuan Bersifat Universal Dan Kewajiban Negara

Mendefinisikan hak asasi manusia sebagai segala hak ciptaan Tuhan yang melekat pada diri manusia, sehingga negara wajib menghormati, melindungi, dan mempertahankan hak tersebut. Negara harus melindungi mereka sebagai otoritas untuk mengeluarkan peraturan untuk melindungi hak asasi manusia tersebut. Menghormati martabat manusia dengan menjamin bagi semua, laki-laki dan perempuan, hak unt…

Tawanan Perang Yang Dijadikan Budak Seksual Ditinjau Dalam Hukum Internasional

Penilitian ini membahas tentang tawanan perang yang dijadikan budak seksual ditinjau dalam hukum internasional berkaitan dengan Salah satu kasus kekerasan seksual yang dilakukan kepada tawanan perang adalah kasus yang mengungkapkan adanya kekerasan seksual, berupa perkosaan dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tiga serdadu/tentara Serbia, yaitu Kunarac, Kovac, Vukovic pada perempuan…

Suksesi di Afganistan Menurut Hukum Internasional

Suksesi merupakan suatu perubahan atau penggantian subjek hukum oleh subjek hukum yang lain. Sama halnya dengan pendapat Garner, hal ini juga dituangkan dalam hukum perdata bahwa suksesi berarti pergantian suatu subyek hukum oleh subyek hukum yang lain . Misalnya, karena subyek hukum yang pertama itu meninggal dunia. Meskipun tidak terlalu tepat, perngertian suksesi itu dipakai dalam huk…

Pengaturan Kelompok Militan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter …

Militan atau disebut sebagai kelompok radikal adalah suatu kelompok penduduk sipil ini memiliki tujuan yang dapat berfungsi sebagai suplemen untuk militer reguler atau dapat pula sebagai penantang untuk melawan kudeta militer. Proses terbentuknya militan terjadi karena adanya pertentangan antara Taliban dan pemerintah Afganistan yang didukung oleh Amerika Serikat sehingga terjadinya k…

Pengaturan Tentang Standar Minimum Bagi Pelaku Spionase Dalam Hukum Internasi…

Pengaturan tentang spionase yang dilakukan pejabat diplomat negara pengirim yang melakukan praktik pengumpulan informasi secara rahasia yang sangat sensitif dari negara penerima dapat dikategorikan sebagai tindakan spionase, maka itu praktik yang dilakukan oleh pejabat diplomat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomat dan spionase …

Kedudukan Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter In…

Eksistensi wartawan perang dalam hukum humaniter internasional memiliki peran yang sangat penting berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 tentang tindakan-tindakan perlindungan terhadap wartawan yang bertugas di medan perang. Wartawan merepresentasi profesi yang sangat berimplikasi terhadap setiap liputan perang. Akan tetapi seringkali wartawan menjadi korban saat terjadi konflik bersenjata. S…

Hak Penuntutan Perserikatan Bangsa-Bangsa Berdasarkan Hukum Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni salah satu organisasi internasional yang berstatus global terpenting masa sekarang. Seorang petugas keamanan di kantor perwakilan PBB di Distrik Guzara, Provinsi Herat ketika bangunan itu menjadi sasaran serangan di tengah pertempuran antara kelompok milisi Taliban dan pasukan Afghanistan. Serangan terhadap warga sipil sekaligus anggota PBB dan fas…