Penganiayaan merupakan tindakan yang akan menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat, penganiayaan bahkan sering terjadi diawali dengan permasalahn sepele misalnya hanya karena bersenggolan dengan orang lain di jalan raya atau hanya karena tersinggung dengan perkataan dan perilaku seseorang. Sering juga beralasan karena dendam lama yang di lakukan oleh korban yang memberikan doronga…
Pertimbangan hakim terhadap kasus penelantaran rumah tangga sangat penting mengingat penelantaran rumah tangga merupakan bagian dari kekerasan dalam rumah tangga, karena kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi. Sehingga dibutuhkan pertimbangan hakim yang…
Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur secara spesifik mengenai tindakan persetubuhan terhadap anak tetapi dalam kenyataanya Putusan Pengadilan Negeri Saumlakki memutuskan pidana terhadap anak yang kedapatan melakukan hubungan suam…
Saat ini banyak pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang membuat anak mudah dipengaruhi sehingga melakukan tindakan yang tidak berkenan. Salah satu faktanya dapat dilihat dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Rahman Bahari Ramadhan Alias Babang terhadap korban bernama Firman Alias Tole yang disidangkan di pengadilan negeri Ambon…
ndang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, negara menjamin hak dan keamanan bagi anak-anak di bawah umur dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim terhadap anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ibu kepada anak (Putusan Nomor : 326 / Pid.Sus / 2019 / PN.Amb). Anak yang menga…
Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi nomor 451/Pid.B/2021/PN.Amb, dalam memutuskan perkara, kebebasan hakim akan dibatasi dengan dengan peraturan perundang-undangan (hukum acara pidana), layaknya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga dalam memutuskan perkara tindak pidana perkosaan haruslah dengan mempunyai dasar pe…
Narkotika merupakan obat yang sangat bermanfaat dalam bidang pelayanan kesehatan karena zat yang dimiliki oleh narkotika sangat efektif untuk menghilangkan rasa sakit dan mengobati penyakit kronis lainnya sehingga negara harus menjamin ketersediaan narkotika baik melalui produksi dalam negeri maupun import bagi masyarakat. Narkotika beredar luas dalam kehidupan masyarakat, dan menembus …
Penelitian ini membahas mengenai kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan No 1/Pid.B/2022/Pn Amb. Dimana meninggalnya Schwarcof Etus Kainama dengan pelaku ialah Heron Dominggus Pattiwael yang di vonis penjara 4(empat) tahun oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon karena terbukti melanggar pasal 351 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Dalam kasus ini, terdapat unsur …
Disparitas pidana merupakan masalah yang telah lama menjadi pusat perhatian kalangan akademisi. Putusan PN Ambon Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb dengan putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb, formasi majelis hakim sama. Perbuatan pidana yang dilakukan sama pada waktu dan tempat yang sama namun, pada putusannya berbeda. Pada Putusan Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb a.n terdakwa RMS, j…
Salah satu kasus pencurian kendaraan bermotor adalah putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 12/Pid.Sus-Anak/2021 /PN Amb, yang menyatakan bahwa AMMAR PEISAMAL alias AMMAR dipidana karena “pencurian berat” sebagaimana dijelaskan dalam KUHP Pasal 363 (1). Metode Penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum normatif. Pendekatan Penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan pen…
Laporan palsu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 220 KUHP tidak sertamerta membuat masyarakat patuh dan tidak melakukannya, melainkan masih saja dilakukan dengan salah satu contoh kasus dengan putusan Nomor: 60/Pid.B/2020/PN Blora. Penelitian ini guna menjawab permasalahan dari kasus yang ada dengan ditemukannya dua hal yakni apa saja kualifikasi laporan palsu sebagai tindak pidana d…
Penelitian kemasyarakatan (LITMAS) merupakan salah satu tugas pokok dari Balai Pemasyarakatan (Bapas). Tugas ini dilakukan oleh petugas Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Litmas ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam proses penyelesaian perkara anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) pasal 60 ayat (4) menyatakan bahwa haki…
Penangkapan adalah salah satu upaya paksa yang diberikan oleh undangundang kepada Kepolisian dalam rangka melanjarkan tugasnya, Namun terkadang penangkapan ini disalah gunakan dalam Tindakan penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian sebagai upaya paksa maka penangkapan ini harus sesai dengan prosedur yang diatur di dalam KUHAP, Menangkap seseorang harus didukung oleh bukti wala yang…
Terdapat beberapa jenis kejahatanpencurian mulai dari kejahatan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), kejahatan pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), kejahatan pencurian dengan pemberatan atau berkualifikasi (Pasal 363 KUHP), kejahatan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), kejahatan pencurian di dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP) dengan maksimal hukuman 7 Tahun penjara tetapi dala…
Penguasaan atas tanah secara fisik merupakan salah satu faktor utama dalam rangka pemberian hak atas tanahnya. Sengketa atas tanah sering timbul dalam kehidupan masyarakat antara lain disebabkan adanya masalah yang ada dalam hak atas tanah itu sendiri. Dalam menangani permasalahan tersebut salah satu cara menyelesaikan sengketa pertanahan yaitu melalui jalur Litigasi namun dalam penera…
Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Terbitnya Sertifikat dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah agar pemegang hak dapat menjadikan sertifikat sebagai tanda bukti kepada pemegang hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian …
Maraknya kasus pemerkosaan yang terjadi, membuat semakin banyak anakanak, remaja, anak mudah bahkan orang yang sudah lanjut usia sekalipun menjadi korban pemerkosaan. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang optimal dalam memberikan efek jera kepada pelaku khususnya dalam putusan hakim. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan defenisi tentang Putusan pengadilan adala…
Anak dan perempuan merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan, terutama anak-anak. Macam-macam kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan fisik, psikologis, ataupun kekerasan seksual. Kasus yang terjadi yakni bertempat di Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya dekat rumah anak atau setidak-tidaknya pada suatu …
Korupsi merupakan (extra ordinary crime) maka penanganan pemberantasan tindak pidana koruspi membutuhkan cara yang extra salah satunya tentang Pembuktian terbalik yang merupakan pembuktian diluar kelaziman hukum acara pidana (Formil) dan memiliki potensi memudahkan penegak hukum dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi melalaui pembuktian terbalik, lalu apa yang melatarbelakangi s…
Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 3. …