Ditapis dengan
Kajian Yuridis Penolakan Uang Logam Oleh Pelaku Usaha Di Kota Saumlaki Kab. K…
Pasal 1 ayat 1, dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa: “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Dan “Uang adalah alat pembayaran yang sah”.Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1724 RAN k
Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Prajurit Tentara Nasi…
Peredaran Narkotika sudah menjadi darurat, sehingga perlu untuk dilakukan pemberantasan dan penanganan yang tepat dalam menghentikan peredaran Narkotika. Yang menarik adalah, peredaran Narkotika dikalangan Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada saat ini, di pengadilan Miliiter sudah menangani kasus-kasus Narkotika yang dilakukan oleh oknum dari TNI baik sebagai penggedar mau…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1720 NIN p
Penerapan Pidana Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pe…
Sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika harus mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Namun, hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pid.Sus/ 2021/PN Jakarta Barat. Justru penyalahguna atau korban penyintas narkotika diberikan hukuman penjara,…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1719 ARF p
Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Ditinjau Da…
Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang melanggar perintah, dan apa bila perbuatan tersebut dilanggar maka akan diberikan sanksi pidana. Dalam kaitannya dengan itu, maka terdapat tindak pidana yang berhubungan dengan tidakan perkosaan serta penganiyaan terhadap seorang siswi SMA yang berujung pada hilangnya nyawa korban. Tindakan ini sudah tentu tidak seara…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1716 REN t
Pertanggungjawaban Pidana Oleh Oknum Polisi Dalam Tindak Kekerasan Seksual (D…
Pelecehan sering dianggap sebagai perilaku menyimpang karena memaksa seseorang untuk berhubungan seks atau membuat seseorang menjadi objek perhatian yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, pelecehan seksual dapat berupa perbuatan yang tidak senono, seperti menyentuh anggota tubuh vital atau bisa juga berupa kata-kata atau pernyataan yang mengandung nuansa cabul. Sedangkan orang/korban y…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1715 ANT p
Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian
Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terkandung tujuanDalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurangkurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan, serta dapat mengajukan permo…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1710 PAT t
Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putus…
Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi nomor 451/Pid.B/2021/PN.Amb, dalam memutuskan perkara, kebebasan hakim akan dibatasi dengan dengan peraturan perundang-undangan (hukum acara pidana), layaknya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga dalam memutuskan perkara tindak pidana perkosaan haruslah dengan mempunyai dasar pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1707 NAM p
Aspek Hukum Pidana Dari Pelaku Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi Ya…
Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia, salah satu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yakni dengan melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian keuangan negara merupakan dasar pembenaran dari akibat nyata untuk dilakukannya kriminalisasi berdasarkan pada kebijakan perundang-undangan pidana terhadap berb…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1706 MOR a
Tinjauan Yuridis Studi Kasus Tindak Pidana Kekerasan Psikologis Terhadap Istri
Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang merasa kuat terhadap anggota keluarga yang lemah atau dilemahkan yang menyebabkan rasa tidak nyaman pada lingkup rumah tangga. KDRT sering terjadi didalam lingkungan masyarakat. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang sering di jumpai adalah pada kaum wanita (Istri) karena wanita s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1704 JEL t
Pertanggungjawaban Pidana Influencer Sebagai Afiliator Dalam Kasus Binary Opt…
Kemajuan teknologi telah berkembang pesat dan perbuatan pidana pun bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, dari kejahatan berbasis, perjudian online, penipuan, investasi bodong. Ramai diperbincangkan belakangan ini yakni judi berkedok investasi, atau lebih dikenal dengan binary option, hal ini dikarenakan banyaknya iklan yang di publish oleh influencer mengenai keuntungan besar …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1700 RAH p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara