Perampasan Harta Terpidana Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri Oleh Pemerintah…

Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari, korupsi hampir terjadi di setiap aspek kehidupan masyarakat yang kemudian berkembang dan tidak hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala internasional sehingga terbentuklah United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang kemudian telah diratifikasi oleh Indonesia. UNCAC dibentuk untuk membantu negara mengambil aset hasil korupsi yang …

Perlindungan Hukum Akibat Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya Yang D…

Penegakan Hukum pada dasarnya harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan operasi pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya oleh aparat penegak hukum merupakan salah satu bentuk penegakan hukum dalam bidang lalu lintas sebagai sebuah upaya dari pemerintah untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keselamatan serta ketaataan hukum masyarakat dalam bidan…

Analisis Yuridis Penjualan Pakaian Bekas Di Tinjau Dari Undang – Undang Nom…

Pengaturan impor pakaian bekas ini diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dinyatakan dalam Pasal 47 ayat (1) setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Kemudian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor dalam Pasal 2 dinyatakan …

Pertanggung Jawaban Hukum Dalam Kasus Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penam…

Pengrusakan lingkungan hidup dalam penelitian ini berawal dari penggalian bahan tambang golongan C berupa Pasir Laut secara illegal oleh warga masyarakat disekitar Desa Wangel di Kabupaten Kepulauan Aru. Perusakan lingkungan hidup di Desa Wangel, yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan penambangan tambang golongan C berupa Pasir Laut secara illegal ini dikategorikan perbuatan melawan huku…

Implementasi Perjanjian Internasional Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomo…

Sebagai negara merdeka yang berdaulat, Indonesia telah aktif berperan dalam pergaulan hubungan internasional dan mengadakan perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara lain, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum in…

Kajian Yuridis Hak Cipta Terhadap Hak Siar Piala Dunia Tahun 2014

Perlindungan Hak Cipta dilakukan dalam rangka pencegahan pelanggaran terhadap hak cipta itu sendiri. Pemegang hak cipta dapat dibedakan antara orang secara individu dan juga badan hukum. Sengketa yang terjadi dalam hal ini adalah mengenai pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki oleh perusahaan PT. INTER SPORT MARKETING. Perusahaan ini adalah perusahaan pemegang hak cipta berupa lisensi…

Tanggung Jawab Negara Bendera Kapal Terhadap Kerusakan Lingkungan Laut Indone…

Padatnya lalu lintas kapal-kapal besar di selat Malaka, sehingga memiliki kemungkinan besar terjadinya tabrakan kapal dan menyebabkan tumpahan minyak ke laut yang berakibat terjadinya pencemaran lingkungan laut. Tentu saja hal ini menimbulkan tanggung jawab negara dan ganti rugi dari pemilik kapal terhadap pihak yang dirugikan atas pencemaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Me…

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota…

Pertimbangan hakim adalah hal – hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangan hakikm dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal – hal penting dalam suatu persidangan. Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, Hakim dalam menj…

Perlindungan Tawanan Perang Di Iraq Dan Suriah Berdasarkan Konvensi Jenewa III

Dalam Hukum Humaniter Internasional, Kombatan adalah status hukum seseorang yang memiliki hak untuk terlibat dalam peperangan selama konflik bersenjata internasional. Bagi kombatan yang jatuh atau tertangkap oleh pihak musuh, membuat status kombatan tersebut berubah menjadi tawanan perang. Namun terkadang sebagai tawanan perang, mereka belum tentu diperlakukan sengan baik sesuai aturan. Kasus L…

Persona Non Grata Berdasarkan Konvensi Wina 1961 (Kasus Dubes Inggris di Iran)

Konvensi Wina 1961 mengatur tentang Hubungan Diplomatik antar negara. Dalam pasal 41 ayat (2) diatur komunikasi diplomatik, dan pasal 29 tentang hak kekebalan perwakilan diplomatik. Dalam hubungan diplomatik Inggris dan Iran terjadi penahanan Dubes Inggris, Rob Macaire pada 11 Januari 2020 yang kemudian dipersona non gratakan oleh Pengadilan Iran. Adapun rumusan masalah dalam penelitian in…

Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara Sebuah Pengantar (Tinjauan Khusus Peme…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-99473-2-4

Deskripsi Fisik

xix, 262 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.13 SAR p

Pertanggungjawaban Pidana Karyawan Koperasi Dalam Tindak Pidana Penipuan Terh…

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak koperasi yang tidak menjalankan usahanya dengan menggunakan asas kekeluargaan. Koperasi yang mengusung membantu perekonomian masyarakat miskin malah bergerak hanya untuk mencari keuntungan saja dan melupakan tujuan untuk mensejahterakan seluruh anggota koperasi. Hal ini memunculkan masalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana karyawan koperasi dalam tinda…

Kontrak Dagang Ekspor (Seri Bisnis Internasional No.2)

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-442-087-5

Deskripsi Fisik

x, 143 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 AMI k

Pertanggungjawaban Pidana Media Atas Pemberitaan Hoax

Hoax merupakan sebuah pemberitaan palsu dalam usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu hal atau peristiwa, padahal sang pembuat berita tahu bahwa berita yang ia keluarkan belum sepenuhnya benar. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan Undang – undang nomor 40 tahun 1999 tent…

Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak No:173/Pid.B…

Tindak pidana penipuan secara online merupakan salah satu bentuk perubahan tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya media sosial. Kejahatan ini dilakukan dengan menyebarkan informasi yang tidak benar melalui media sosial yang bertujuan untuk menipu korbannya guna mendapat keuntungan. Rumusan permasalahan yang dijadikan sebagai dasar penulisan skripsi…

Analisis Yuridis Pemberian Wajib Lapor Sebagai Upaya Non Penal Dalam Penegaka…

Wajib lapor merupakan salah satu syarat penangguhan penahanan dari bentuk penangguhan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHAP Yang dimaksud dengan “syarat yang ditentukan” dalam pengaturan tentang wajib lapor berdasarkan penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP yaitu tersangka/terdakwa melakukan wajib lapor, tidak keluar rumah, dan/atau tidak keluar kota. Non Penal merupakan up…

Eksistensi Lembaga Adat (Rate) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Negeri As…

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sehingga setiap aktivitas warga masyarakatnya selalu berlandasakan hukum,tindakan atau perbuatan masyarakat Indonesia khusunya yang berkaitan dengan hukum adat dasarnya adalah undang-undang. Mengenai konsep masyarkat hukum adat telah di atuar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18 B Ayat (2). Permasalahan dalam…

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Program Sriwijaya Air Travel Pass

Travel Pass merupakan suatu program dari maskapai penerbangan Sriwijaya Air yang menyediakan penerbangan selama 1 tahun penuh hanya dengan membayar hanya dengan membayar Rp.12 juta. anggota dari program tersebut mengeluhkan cara kerja dari pihak Sriwijaya Air yang telah merugikan pihak konsumen karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang…

PENELITIAN HUKUM : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel

Perkembangan keilmuan hukum dapat diukur melalui sebuah penelitian, sekaligus menguatkan ciri khas atau karakteristik keilmuan hukum yang bersifat normatif, preskriptif, dan praktis

Kajian Yuridis Penyimpanan Benda Sitaan Negara Oleh Kepolisian Republik Indon…

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Provinsi Maluku telah ada Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara klas I Ambon (selanjutnya disingkat Rupbasan Klas I Ambon) maka secara otomatis menurut Pasal 44 ayat (1) KUHAP seluruh barang sitaan yang berada pada kantor Polri harus disimpan dalam Rupbasan, namun yang terjadi Polri masih menyimpan benda sitaan yang merupakan barang bukti dengan dasar hukum…