Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Jika dilihat dalam kenyataan sehari-hari, korupsi hampir terjadi di setiap aspek kehidupan masyarakat yang kemudian berkembang dan tidak hanya dalam skala nasional tetapi juga dalam skala internasional sehingga terbentuklah United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang kemudian telah diratifikasi oleh Indonesia. UNCAC dibentuk untuk membantu negara mengambil aset hasil korupsi yang disembunyikan di negara-negara maju dengan menggunakan mekanisme-mekanisme yang ada dalam UNCAC. Untuk itu permasalahan yang diteliti adalah dapatkah aparat penegak hukum melakukan perampasan kekayaan hasil kejahatan korupsi dan terpidana korupsi yang berada di luar negeri, Apakah mekanisme perampasan kekayaan hasil kejahatan korupsi terpidana korupsi di luar negeri telah diatur secara jelas berdasarkan United Nations Convention Against Corruption. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian “Yuridis Normatif” dengan pendekatan masalah yakni perundang-undangan, kasus dan historis. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier.
Hasil penelitian menunjukan bahwa UNCAC sangat penting untuk diimplementasi dalam peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam memaksimalkan upaya pengembalian aset negara. Lahirnya Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 membuat upaya penanggulangan tindak pidana korupsi semakin diperketat. Kemudian ditandatanganinya UNTOC, 2000 dan UNCAC, 2003 menimbulkan konsekuensi untuk dilakukannya penyesuaian terhadap peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia.