Ditapis dengan
Perlindungan Hukum Terhadap ABK WNI Yang Dipekerjakan Di Kapal Asing
HAM sebagai hak universal dan hak absolut bagi manusia, hak yang universal tersebut diberikan sebagai akibat dari martabat seseorang sebagai manusia yang berlaku dimana saja, kapan saja dan dalam situasi apapun. Dalam upaya memproteksi hak- hak asasi manusia, PBB membuat badan khusus yang mengeluarkan konvensi-konvensi Internasional seperti Universal Declaration of Human Right 1948, Cov…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.206 LEW p
Perlindungan Hukum Anggota Eks ISIS Oleh United Nations High Commissioner For…
Hukum pengungsi internasional mengatur bahwa tidak semua orang atau kelompok yang berpindah dari satu wilayah ke wilayah negara lainnya dengan serta merta dikaterogikan sebagai pengungsi. Merupakan fakta bahwa anggota eks ISIS mereka ini juga telah meninggalkan wilayah konflik dan ditampung di kamp pengungsian Al-Hol. Namun demikian kebanyakan dari eks anggota ISIS meninggalkan negara …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.205 AUL p
Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pemerintah Negeri Atas Tanah Dati Pusaka
Pemerintah Negeri Tawiri melakukan pengakuan dan pengalihan tanah Dati Pusaka yang pemiliknya masih memiliki hak atas tanah tersebut. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Pasal 27 di mana pemilik tanah Dati Pusaka tersebut masih ada dan tanah tersebut belum pernah dialihkan kepada pihak manapun. Pengakuan juga merupakan suatu tindakan yang dapat d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.727 HAL p
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tin…
Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum pemerintah Indoensia telah meletakan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam penetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1380 LAT p
Perjanjian Kerja Penetapan Upah Oleh PT. Reminal Utama Sakti
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Keputusan Gubernur Maluku Nomor 268 Tahun 2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Maluku, yang mewajibkan perusahaan dalam menetapakan upah buruh minimal Rp 2.604.961 (dua juta enam ratus empat ribu sempilan ratus enam puluh satu rupiah) Selanjutnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 88 ayat (2) dan (3), selanjutnya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.726 SEL p
Keabsahan Jual Beli Tanah Petuanan di Kei Kecil
Tanah sangat erat sekali hubungannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya. Tanah dianggap sebagai satu-satunya sumber untuk mendapatkan pendapatan dan kekayaan sebab tanah diyakini dapat menghasilkan produksi dalam jumlah dan mutu yang melebihi bahan mentah. Keabsahan jual beli tanah dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.723 KOE k
Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Karya Fotografi Yang Diedarkan Tanp…
Karya fotografi merupakan salah satu bentuk hak cipta yang dilindungi hukum sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) huruf k UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga memberikan kepastian hukum kepada pencipta karya fotografi sebagai bentuk nyata dari perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah. Namun dalam prakteknya banyak terjadi pelanggaran terhada…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.725 NOY p
Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Atas Penahanan Yang Tidak Sah Disertai …
Proses penegakan hukum di Indonesia didasarkan pada KUHAP yang menjamin adanya kepastian hukum sebagai bentuk dari perlindungan hukum kepada tersangka. Hal tersebut merupakan bagian dan konsekuensi Indonesia sebagai Negara hukum yang mana wajib menjamin adalah perlindungan Hak Asasi Manusia yang di implementasikan dalam kehidupan berbangsa dan benegara. Dalam proses penegakan hukum pidana,…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1378 SOA p
Upaya Penyidik Dalam Menangani Kasus Penipuan Berkedok Arisan Online ( Studi …
Arisan online Merupakan salah satu dampak positif hasil dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, ternyata dalam perkembangan juga telah membawa dampak negative bagi manusia dan lingkungannya, yaitu dalam bentuk perbuatan kejahatan dari pelanggaran, yang kemudian muncul istilah cybererime, yang merupakan perkembagan lebih la…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1379 DOM u
Kajian Penyelesaian Sengketa Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di De…
Tanah merupakan sumber daya yang menopang kehidupan manusia tidak jarang dengan kedudukan tanah yang sangat penting menyebabkan sengketa tanah antar manusia, akibat dari proses pemberian/ hibah bersadarkan surat pelepasan hak yang dibatalkan oleh salah satu pihak yang mengkleim bahwah objek/ tanah yang berikan/ dihibakan oleh salah satu pihak bukan merupakan miliknya yang mengakibatkan obj…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.724 LES k
Mengefektifkan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Di Wilayah Kepul…
Dalam tahapan penanganan tindak pidana perikanan, Undang-undang Perikanan memberikan kewenangan kepada 3 (tiga) instansi yang berwenang melakukan proses penyidikan, yakni Penyidik Perwira TNI AL, Polri dan PPNS Perikanan, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Pengaturan dan pembatasan kewenangan penyidikan ini tentu berdampak pada efektif atau tidak efektifnya …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1376 ADR m
Pungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanpa Objek Retribusi Oleh Di…
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberizn izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Ciri-ciri retribusi daerah adalah dipungut oleh Daerah berdasarkan prestasi yang diberikan daerah secara langsung, dan dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang dise…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1375 HAR p
Kedudukan Pemerintah Negeri Amahai Sebgai Pembari Hibah Terhadap Hak - Hak Ta…
Tanah adalah objekhukum agraria dalam aspek yuridis yang berkaitan dengan hak atas tanah, hak tanah dapat dialihkan dan beralih. Hibah adalah salah satu bentuk hak atas tanah yang dialihkan tentunya dengan syarat tertentu, namun salah satu syarat hibah tidak dilaksanakan. Apakah hibah tersebut sah dengan salah satu syarat yang tidak dilaksanakan? Tujuan penelitian ini adalah menganalisis d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.722 SAP k
Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dalam Kasus Pencabulan Anak
Anak sangat rentan terhadap kekerasan, baik yang dialaminya di ranah privat maupun publik. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru harus mengalami berbagai tindakan kekerasan, termasuk dari orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan baginya. Meskipun dalam berbagai peraturan yang memberikan perlindungan terhadap anak, dirumuskan ancaman pidana yang berat, khususnya ya…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1374 TUH p
Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Wilayah Kepulauan (Studi Pada …
Realitasnya proses penegakan hukum di wilayah kepulauan berbeda dengan wilayah kontinental. Meskipun dengan mempergunakan teori-teori penegakan hukum yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh, seperti undang-undang, aparat penegak hukum maupun budaya masyarakat, namun faktor wilayah kepulauan merupakan masalah tersendiri di luar faktor-faktor tersebut. Peneliti…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1372 LAS u
Tanggung Jawab CV Nelayan Makmur Atas Pencemaran Lingkungan Hidup Di Desa Fid…
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 28H ayat (1) menyatakan, “Bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, juga memiliki kewajiban se…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.721 MAR t
Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Pengguna Jasa Pekerja Anak Di Kabupate…
luarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Isu hukum dalam penulisan ini antara lain bagaimana pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya terhadap pekerja anak dan bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap pengguna jasa pekerja anak. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (st…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.386 AWI p
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Mencabut Izin
Izin merupakan instrument hukum yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, karena izin digunakan untuk mengendalikan masyarakat dalam melakukan suatu tindakan. Isu hukum yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap izin yang sudah dikeluarkan, dan apakah pemerintah daerah berwenang mencabut izin yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.389 UNW k
Penegakan Hukum Administrasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tiakur
taan sangat dibutuhkan mengingat pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pembangunan yang meningkat secara pesat pada wilayah perkotaan, sehingga memang sangat dibutuhkan penegakan hukum terhadap ruang terbuka hijau. Penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau menjadi kendala yang sangat banyak mengingat tidak horminsnya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara deatail akan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.392 SOR p
Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa
Apakah BPD berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan DD dan apakah pengawasan BPD terhadap pengelolaan DD bersifat mengikat secara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan statute approach atau pendekatan peraturan perundang - undangan dan conseptual approach atau pendekatan konseptual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dit…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.395 MAI p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara