Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pem…

Tindak pidana merupakan perbuatan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Dewasa ini semakin marak terjadinya kenakalan anak yang termasuk tindak pidana salah satunya yaitu pemerkosaan dan sangsi hukum bagi pelaku pemerkosaan sesuai KUHP pasal 285 adalah hukuman penjara selama 12 tahun. Akan tetapi penanggulangan perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus dibedakan dengan penanga…

Penerapan Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kecelakaan Lalu-Lintas

Kecelakaan lalu-lintas menjadi bukti lemahnya tingkat disiplin dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap tata tertib dan peraturan lalu-lintas yang ada dijalan. Walaupun ada faktor lain selain faktor manusia, seperti faktor kendaraan (sarana), faktor jalan (prasarana) dan faktor lingkungan (alam). Diantara faktor-faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan …

Tinjauan Yuridis Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi…

Pengaturan sanksi pidana mati terhadap para pelaku tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Un dangundang Nomor 20 Tahun 2001. Penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi di Indonesia masih sangat kontroversial dalam pelaksanaannya karena adanya kontradiksi antara penegakan hukum tindak pidana korupsi serta penegakan hak asasi manusia (HAM) yang sali…

Legalitas Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Perkara…

Hasil audit kerugian negara merupakan alat bukti utama dalam tindak pidana korupsi maka yang berwenang menetapkan unsur kerugian negara itu harus lembaga yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Karena jika hasil audit kerugian negara yang ditetapkan untuk dijadikan alat bukti oleh lembaga yang tidak berwenang maka akan berdampak terhadap kekuatan alat bukti tersebut dal…

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putus…

Pencabulan adalah suatu perbuatan pelanggaran seksual terhadap kesusilaan. Kitab UndangUndang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana pencabulan saat sangat memperhatinkan, Sudah selayaknya memberikan sanksi yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian penulis dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan s…

Efektivitas Pidana Mati Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Indon…

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan. Sanksi Pidana mati sebagaimana diatur dalam pasal 114 undang-undang Nomor 35 …

Pertanggungjawaban Pidana Kebebasan Pers

Pers sebagai pilar demokrasi keempat mempunyai peranan yang sangat penting sebagai alat kontrol sosial dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pers merupakan media untuk menyatakan pendapat maupun pikiran, maka dalam kebebasan menyatakan pikiran maupun pendapat termaksud di dalamnya pula kebebasan pers. Dalam melaksanakan akti…

Kajian Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Pa…

Tindak Pidana Penganiyaan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Di Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon tindak pidana penganiayaan yang diperiksan oleh Polresta P.Ambon dan P.P Lease dalam 3 tahun Terakhir mengalami peningkatan, Pasal 351 KUHP. Maka menimbulkan masalah apakah aspek kriminologis diperhatikan dalam pen…

Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Disertai Keke…

Kejahatan terhadap tindak pidana pencabulan anak dikategorikan sebagai tindakan kriminal terhadap kesusilaan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 289 KUHP dan Pasal 4 ayat (2b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual. Tindak pidana pencabulan sebagai suatu perbuatan kejahatan bersifat seksual dan tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan…

Penerapan Hukum pidana Terhadap Warga Negara Asing yang melakukan Kejahatan S…

Skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu ATM dengan cara mengambil informasi yang terdapat pada magnetic stripe pada kartu secara illegal. Kejahatan skimming tidak terlepas dari berbagai metode yang dilakukan oleh para pelaku, pelaku kejahatan skimming adalah seorang Warga Negara Asing. Kejahatan yang dilakukan secara professional dan terorganisir dengan baik sehingga dengan mu…

Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Anggaran (PA) Pada Kasus Tindak Pidana Kor…

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya. Tetapi, aturan tersebut tidak sertamerta membuat pelaku dalam proses pengadaan barang dan jasa patuh dan tidak melakukan kecura…

Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembalakan Hutan Adat Sabuai …

Pertanggungjawaban Pidana terhadap kasus pembalakan hutan akibat Illegal Loggig dalam Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimua Nomor 19/PID.B/LH/PN/2021 Dth masih menjadi kontraversi dikalangan masyarakat. Dalam kasus pembalakan hutan adat di Negeri Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur yang dilakukan oleh salah satu perusahan yang bergerak di bidang perkebunan pala…

Kajian Yuridis Hukum Pidana Terhadap Penjualan Obat Palsu

Munculnya produk industri farmasi berupa obat-obatan kimia yang membahayakan kesehatan dan jiwa konsumennya, dalam pandangan hukum sebagai suatu perbuatan yang dilarang sebagaimna telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Inti permasalahan dalam penulisan ini adalah dapatkah prnjual obat palsu dipidana menurut Hukum Pidana.untuk menjawab permasalahan tersebut, maka…

Aspek Hukum Pidana Dari Perkawinan Dini Di Desa Iha Seram Bagian Barat (SBB)

Desa Iha iha banyak perempuan yang di bawah umur yang sudah menikah berdasarkan data yang di dapatkan dari kepala desa terdapat 3 pasangan yang terhitung dari 2021 dan pada tahun 2022. Umur yang menikah di tahun 2021 dampai 2022 rata-rata di bawah umur 16 tahun kebawah. Yaitu umur 12, 13,14 sampai 15 tahun. Dan ada kenaikan pernikahan dini sejumlah 9 pasangan pada bulan januari sampai…

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiyaan Terhadap Anak Pasca Sekolah Of…

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terburuk, meningkatkan kekerasan terhadap anak, oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum untuk memenuhi hak-hak yang diperoleh setiap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan penyebab anak mendapatkan tindak penganiayaan pasca sekolah offline di masa pandemi covid-19 serta untuk mengkaji dan menjelaskan penanggulangan terhad…

Perlindungan Hukum Terdapa Istri Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, pelaku ataupun korban merupakan orang yang berada dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah Tangga bisa terjadi kepada siapa saja yang berada dalam lingkup rumah tangga. meskipun kebanyakan korban merupakan istri dan anak perempuan dan pelaku kebanyakan adalah suami atau tetapi Kekerasan dalam Rumah Tangga, bisa dialami dan dilakukan o…

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik (Studi Terhadap Putusan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1725 PAU p

Kajian Yuridis Penolakan Uang Logam Oleh Pelaku Usaha Di Kota Saumlaki Kab. K…

Pasal 1 ayat 1, dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa: “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Dan “Uang adalah alat pembayaran yang sah”.Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu…

Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Prajurit Tentara Nasi…

Peredaran Narkotika sudah menjadi darurat, sehingga perlu untuk dilakukan pemberantasan dan penanganan yang tepat dalam menghentikan peredaran Narkotika. Yang menarik adalah, peredaran Narkotika dikalangan Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada saat ini, di pengadilan Miliiter sudah menangani kasus-kasus Narkotika yang dilakukan oleh oknum dari TNI baik sebagai penggedar mau…

Penerapan Pidana Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pe…

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna atau korban penyalahguna narkotika harus mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial. Namun, hal itu tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pid.Sus/ 2021/PN Jakarta Barat. Justru penyalahguna atau korban penyintas narkotika diberikan hukuman penjara,…