Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Pemerintah Kabupaten Ma…

Pemerintah Kabupaten MBD selama periode kepemerintahan tahun 2018 dan 2019 telah melakukan pengangkatan atau promosi, pemindahan atau mutasi serta pemberhentian PNS pada posisi jabatan pimpinan tinggi pratama sebanyak tiga (3) kali. Perubahan struktural khususnya pada jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilakukan oleh Bupati Benyamin Th. Noach diduga bertentangan dengan Peraturan Pemerin…

Tanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Data Pokok Pendidikan Secara Online Terhada…

Sistem Data Pokok Pendidikan, disingkat Dapodik telah menjadi satusatuanya acuan dalam pengumpulan data pendidikan di Indonesia, namun sistem ini tidak efektif penerapannya disebabkan karena beberapa faktor, seperti letak geografis,tidak semua kecamatan memiliki jaringan internet yang memadai, sarana transportasi yang terbatas dan iklim yang sewaktuwaktu tidak bersahabat sehingga membuat par…

Penegakan Hukum Administrasi Penataan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Tiakur

taan sangat dibutuhkan mengingat pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pembangunan yang meningkat secara pesat pada wilayah perkotaan, sehingga memang sangat dibutuhkan penegakan hukum terhadap ruang terbuka hijau. Penegakan hukum terhadap pemanfaatan ruang terbuka hijau menjadi kendala yang sangat banyak mengingat tidak horminsnya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara deatail akan…

Tanggung Jawab PT. Gemala Borneo Utama Terhada Perncemaran Lingkungan Hidup D…

Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi dipertambangan emas Pulau Romang ditemukan wilayah tersebut tercemari bahan beracun yang sangat berbahaya bagi masyarakat, hal ini yang menjadi pertimbangan mantan Gubernur Maluku Said Assagaff menghentikan sementara kegiatan operasi pertambangan di Pulau Romang. Menurut penelitian dilaboratorium ada sat B3 dalam hal ini bahan mercuri dan sianida ya…

Prinsip Hukum Pidana Internasional Terhadap Perbuatan Membentangkan Bendera F…

Penilitian dalam skripsi ini mengenai Prinsip Hukum Pidana Internasional Terhadap Perbuatan Membentangkan Bendera FKM-RMS di Malaysia kegiatan tindak pidana makar, merupakan kegiatan yang dapat merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dapat mengganggu kedamaian dan kesatuan yang telah lama di jaga. Maka pemerintah dan penegak hukum wajib untuk menindak apapun bentuk tindak pidana m…

Perlindungan Hukum Karya Cipta Seni Tari Tnabar Ila’a Di Kepulauan Tanimbar

Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai etnis yang memiliki kebudayaan yang beragam dengan jenis dan bentuk seni tradisi yang khas dan mewakili daerah masing-masing. Bentuk seni tradisi adalah tari tradisional salah satunya dari Kepulauan Tanimbar yaitu tarian Tnabar Ila’a yang dipahami sebagai jenis tari Putera-Puteri Kepulauan Tanimbar yang merefleksikan tingkat keteratur…

Penyalahgunaan Pas Lintas Batas Negara Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari P…

Fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan sesuai dengan tugasnya yaitu sebagai penjaga pintu gerbang negara dan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melalui wilayah perbatasan Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimanakah Pengaturan penyalahgunaan Pas Lintas Batas ne…

Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Kenderaan Roda DuaYang Masih Dibawah Umur…

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) merupakan undang-undang yang diberlakukan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Kenyataan …

Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Laut Dan Pesisir Dalam Penambangan Pas…

Kabupaten Kepulauan Aru adalah Kabupaten Kepulauan yang mempunyai wilayah pesisir. Wilayah pesisir ini mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian masyarakat dan pembangunan karena merupakan ruang yang menjembatani antara wilayah daratan dan wilayah perairan atau lautan namun pengelolaan wilayah pesisir selama ini kurang menunjukan hasil yang optimal dan cenderung merusak lingkungan …

Kedudukan Resolusi PBB Sebagai Sumber Hukum Internasional Dan Akibat Hukumnya…

PBB merupakan organisasi internasional yang berperan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional khususnya dalam mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai dan berdasarkan pada prinsip keadilan serta hukum internasional.Dalam melaksanakan tujuan tersebut, PBB dapat mengeluarkan suatu resolusi yang mengikat bagi negara-negara anggota PBB khususnya negara-negara konflik.Adanya p…

Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Vaksin Tanpa Izin

h mempersiapkan anak sebagai generasi penerus bangsa yang sehat yang mana untuk merealisasikannya maka negara melalui kementerian kesehatan dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yang ada didalamnya secara masif memberikan vaksinasi secara gratis terhadap anak. Namun, program pemberian vaksin secara gratis ini membuat masyarakat tidak begitu percaya dengan vaksin murah yang dikeluar…

Perlindungan Hukum Terhadap Migrant Workers Menurut Hukum Internasional

Migrant workers sebagai tenaga kerja antar negara merupakan tenaga kerja yang memiliki eksistensi pada era globalisasi yang didorong oleh tujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan ekonomi. Dalam kapasitas sebagai orang asing yang dipekerjakan di negara lain, pada migrant workers melekat suatu tanggung jawab negara untuk menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusianya yang kemudian dipenuhi le…

Implikasi Hukum Terhadap Penarikan Diri Dari Keanggotaan Kesepakatan Nulkir I…

Dalam menjalankan hubungan internasional tidak hanya antar negara dengan negara saja atau individu dengan negara tetapi juga antara negara dan organisasi Internasional. Demikian halnya, kesepakatan yang dibuat oleh Amerika Serikat dan Iran sangat bergantung pada persetujuan Amerika Serikat dan Iran tersebut, telah berlangsung secara intensif dan mengalami proses pasang surut dan pembicaraa…

Alternative Dispute Resolution Sebagai Bentuk Penyelesaian Konflik Hukum Ling…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.193 LES a

Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Perjanjian Extradisi Suatu Negara

Polemik ekstradisi semakin banyak muncul di permukaan, begitupula berita-berita mengenai masalah ekstradisi di surat-surat kabar maupun media massa lainnya, apalagi berita mengenai ekstradisi tersebut akan semakin menonjol apabila orang yang dimintakan ekstradisinya adalah mantan orang penting dan berpengaruh dari suatu negara. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat permasal…

Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Di Perair…

Indonesia memiliki sumber kekayaan laut yang sangat melimpah, Keadaan ini diperkuat dengan posisi geografis maritim Indonesia yang menjadi alur pertemuan arus laut dari Samudra Pasific ke Samudra Hindia maupun sebaliknya, maka wilayah maritim kaya dengan perikanan. Letak geografis Indonesia yang strategis membuka peluang terjadinya pencurian dan pemanfaatan sumber daya laut secara illegal. …

Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terha…

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hu…

Implikasi Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berkewarga Neg…

Hukuman mati terhadap warga negara asing di Indonesia dalam kasus kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang (NARKOBA), menjadi diskursus yang menarik perhatian, bukan saja masyarakat Indonesia tetapi juga publik di luar negeri. Bagi aktivis HAM, dan masyarakat internasional berpendapat bahwa hukuman mati bertentangan dengan kemanusiaan sehingga harus dihapuskan. Sementara dalam sistem hukum…

Akibat Hukum Hasil Pengendalian Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) T…

APIP sebagai Aparat Pengawasan Interenal Pemerintah dalam ppengawasan dan pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mena hasil pemeriksaan dapat dipakai oleh Badan Pemeriksaan Keuangan BPK. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa penelitian hukum normatif-empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukum normatif s…

Implikasi Hukum Kekuatan Mengikat Dari Putusan Pengadilan Internasional

Setelah suatu negara terikat dalam perjanjian Internasional melalui cara-cara pada tahapan selanjutnya adalah kewajiban untuk melaksanakan perjanjian Internasinal tersebut. pengesahan dan pelaksanaan perjanjian Internasional adalah dua hal yang berkaitan erat satu sama lain. Council of Europe mencantumkan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian Internasional dalam definisi Ratifikasi atau penge…