Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pemerintah Kabupaten MBD selama periode kepemerintahan tahun
2018 dan 2019 telah melakukan pengangkatan atau promosi,
pemindahan atau mutasi serta pemberhentian PNS pada posisi jabatan
pimpinan tinggi pratama sebanyak tiga (3) kali. Perubahan struktural
khususnya pada jabatan pimpinan tinggi pratama yang dilakukan oleh
Bupati Benyamin Th. Noach diduga bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah yaitu dilakukan hanya dalam waktu yang cukup singkat
yaitu kurang lebih tiga bulan pasca pelantikan dirinya sebagai Bupati
MBD. Untuk itu isu hukum yang diangkat dalam penulisan ini adalah
bagaimana pengaturan mekanisme Pengangkatan Dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan perundang-undangan? Apa
akibat hukum pengangkatan Dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di
Kabupaten MBD tidak sesuai prosedur?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang
bersifat deskriptif dengan mengkaji hukum tertulis yang berlaku,
sehingga diperoleh kepastian hukum bahwa pengaturan mekanisme
Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Maluku
Barat daya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Hasil penelitian ditemukan bahwa secara prosedural dan substansial
dalam pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemda
Kabupaten Maluku Barat Daya tidak sesuai dengan mekanisme yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.