Ditapis dengan
Kajian Psikiatri Forensik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak
Pencabulan terhadap orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan haki…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1097 LAT k
Pemberitaan Media Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Kajian Hak Asasi Manusia)
Pemberitaan-pemberitaan media tidak hanya mengungkap secara terang-terangan nama dan wajah tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi dalam media massa, namun juga menyampaikan fakta saja tetapi juga membuat opini yang mengiring masyarakat untuk menvonis tersangka, terdakwa atau kelompok tertentu bersalah meskipun pengadilan belum memutuskan hal tersebut. Pemberitaan tersebut merupakan penga…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1093 SAN p
Kajian Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak P…
Keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal, tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika. Namun kemampuan anak yang ma…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1091 SIA k
Analisis Yuridis Tentang Unsur Penyalagunaan Kewenangan Oleh Pelaku Tindak Pi…
Melawan hukum menggunakan kewenangan / menyalahgunakan kewenangan dengan cara melawan hukum yang diartikan tersirat didalam unsur Pasal 3 UUPTPK yang merupakan aturan hukum pidana, yang artinya untuk menilai seseorang yang memiliki kewenangan telah melawan hukum adalah dengan cara menggunakan kewenangannya bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang secara khusus melarang melakukan perbuata…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1090 GAI a
Penegakan Hukum Tindak Pidana Merek Palsu Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahu…
Pemberlakuan undang-undang merek dan indikasi geografis akan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak merek tersebut sehingga pemilik merek dapat menggunakan hak eksklusif atas merek sehingga dapat menjual produk barang dan jasa sesuai dengan kualitas aslinya. Ancaman sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana diatur secara khusus dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1087 PAT p
Pertanggungjawaban Pidana Dokter Dalam Pemalsuan Diagnosa Pasien
Dokter adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang kedokteran, sedangkan pasien adalah orang sakit yang membutuhkan bantuan dokter untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Dasar hubungan antara dokter dan pasien adalah atas dasar kepercayaan dari pasien atas kemampuan dokter untuk berupaya semaksimal mungkin menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Berdasarkan kepercayaan itu, dalam …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1083 MAR p
Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Pasal 15 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi
Korupsi adalah perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menjadi salah satu masalah yang dihadapi di Indonesia, untuk itu dibuatlah suatu peraturan perundang-undangan untuk menanggulanginya yang dituangkan dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam UU Tindak Pidana Korupsi ini jug…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1082 RUM p
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pe…
Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Anak bukanlah kasus yang jarang terjadi masyarakat. Untuk itu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan kepastian kepada anak sebagai generasi penerus bangsa. Proses pengadilan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak sangatlah mendapat perhatian serius dari penegak hukum d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1081 MAR a
Kajian Yuridis Penghentian Penyidikan Dalam Tindak Pidana Korupsi
Perbuatan korupsi oleh inisial VS adalah perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian suatau nagara terkusunya keuangan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga berantasan dan pencegahanpun dilakukan secara propersioanal. Untuk menanggulanginya maka secara kusus diatur dalam UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberentasan Tindak Pidana Korupsi (UUP…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1079 RET k
Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan
Undang-Undang No.31 Tahun 2004 yang telah di ganti dengan Undang-Undang No 45 Tahun 2009 telah memuat regulasi/formulasi baik mengenai tindak pidana dibidang perikanan maupun hukum acara pidananya. Tindak Pidana di bidang perikanan diatur dalam Bab XV, Pasal 84 s/d Pasal 104. Sedangkan mengenai hukum acara dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan dilakukan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1077 KOE k
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara