Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak tindak pidana pemerkosaan dalam Putusan Nomor : 16 / Pid. Sus –Anak /2015 / PN. Amb dan Putusan Nomor : 24 / Pid. Sus –Anak /2015 / PN. Amb
Penelitian dilakukan Pada Pengadilan Negeri Ambon. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, disimpulkan bahwa Dalam pertimbangan Yuridis kedua putusan perkara pemerkosaan yang dilakukan anak tersebut telah terjadi disparitas pidana dalam Putusan nomor 16/Pid.sus-Anak/2015/Amb dan Putusan nomor 24/Pid.sus-Anak/2016/Amb. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan sudah tepat jika terdakwa dikenakan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 KUHP namun terdapat perbedaan sanksi yang diputuskan hakim. Hal ini membuat pemahaman bahwa adanya ketidaksesuaian antara putusan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebab dalam ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun ini artinya keputusan hakim tidak tunduk pada dakwaan penuntut umum, bisa saja menyetujui surat dakwaan dan bisa saja bertentangan. Oleh sebab itu Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengkaitkan keyakinan itu dengan Undang-undang dan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber segala hukum.