Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Peraturan perundang-undangan dewasa ini telah jelas mengatur tentang tindak pidana korupsi pada undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang No 20 Tahun 2001, orang yang melakukan perbuatan korupsi jelas melakukan perbuatan yang merugikan perekonomian negara, orang tersebut harus mengembalikan kerugian negara tersebut namun dalam menggembalikan kerugian negara penegak hukum kadang mengalami beberapa hambatan dan harus mempunyai mekanisme tersendri.
Jenis penelitian ini yuridis normatif, sifat penelitian yang di gunakan bersifat deskriptif analitis,pendekatan masalah yang di gunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, sumber bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan analisa bahan hukum yang di gunakan adalah di analisis secara kualitatif.
Perampasan hasil terpidana korupsi merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah beralih atau hilangnya harta kekayaan dari terpidana korupsi yang kelak diputuskan oleh pengadilan untuk dirampas sebagai pengganti kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi. Perampasan pada praktiknya seringkali terjadi peralihan asset atau pindah tangan yang dilakukan oleh terpidana korupsi sehingga pengadilan menyatakan bahwa harta yang dimiliki terpidana korupsi tidak mencukupi untuk mengembalikan kerugian Negara. Dapat mengembalikan kerugian Negara dan juga dapat mencegah terjadinya praktek-praktek tindak pidana korupsi pada masa yang akan datang.