Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan digolongkan dalam kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Tindakan terorisme yang terjadi, tidak hanya menjadi ancaman di Indonesia saja tetapi menjadi ancaman di seluruh dunia. Terorisme yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu memiliki keterkaitan ideologis, sejarah dan politis serta merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis pada tataran global dan regional. Tindakan terororisme juga melanggar hak asasi manusia dan melanggar konstitusi Negara Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan hal ini maka negara memerlukan landasan Undang-undang yang mengatur dan menjerat tersangka tindak pidana terorisme serta penanggulangan khusus oleh Satuan Brigade Mobile (Brimob)-Polri.
Tujuan dari penulisan ini adalah mengkaji dan menganalisis peranan Satuan Brigade Mobile (Brimob)-POLRI dalam menangani tersangka tindak pidana terorisme. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Normatif dan bersifat deskriptif analitis. Pada studi normatif ini, penulis menggunakan bahan hukum seperti kitab perundang-undangan sebagai bahan primer dan bahan hukum berupa buku-buku ilmiah, majalah ilmiah dan jurnal ilmiah sebagai bahan sekunder untuk melengkapi penulisan ini.
Hasil penelitian menunjukan bahwa tindak pidana terorisme di Indonesia digolongkan dalam sanksi pidana. Faktor-faktor penyebab terjadinya teroris di antaranya faktor ekonomi, sosiologi, ideologi, pendidikan, politik dan psikologi. Sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Setelah dijatuhi hukuman pidana, maka tersangka tindak pidana terorisme harus ditangani dengan keamanan berkadar tinggi oleh Satuan Brigade Mobil (Brimob) POLRI agar mengantisipasi perkembangan tindakan terirosme yang berkelanjutan.