Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Lingkungan Di Kabupaten Kepulauan …

Penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan di kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat di butuhkan mengingat pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pembangunan yang meningkat secara pesat pada wilayah kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga memamg sangat dibutuhkan penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan. Penegakan hukum terhadap izin lingkungan menjadi kendala yang sangat ba…

Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan ABK Indonesia Yang Bekerja Di Kapal Asin…

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing berdasarkan UNCLOS 1982 berkaitan dengan kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh kapal Korea Selatan di Selat Hormus, Teluk Persia, Iran yang melibatkan ABK Indonesia. Pada umumnya ABK di kapal asing mempunyai hak-hak yang harus dilindungi oleh Pemerintah, Perusahaan, Negara Pe…

Penggunaan Senjata Biologis Dalam Perang Asimetris Persprektif Hukum Humaniter

Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang Apakah Penggunaan Senjata Biologis Dalam Perang Asymetris Telah Diatur Dalam Hukum Humaniter Internasional. Di saat ini dalam perang salah satunya yaitu perang asimetris, sudah banyak yang berperang menggunakan senjata biologis. Perang asimetris adalah perang yang dilakukan melalui budaya, ekonomi keuangan, serta teknologi informasi dan komunik…

Pengaturan Mengenai Regestrasi Bendera Kapal Ikan Sebagai Wujud Penegakan Hukum

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kapal penangkap ikan berbendera Filipina, Malaysia dan bendera Taiwan. kapal tersebut melakukan penangkapan ikan di wilaya peraiaran nasional Negara Republik Indonesia, tanpa melakukan pendaftaran registrasi bendera kapal sesuai dengan Undang – Undang nomor 45 tahun 2009 pasal 35 (a) dan pasal 36 dan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No.…

Tinjauan Yuridis Hak-Hak Anak Korban Konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi …

Pada setiap konflik bersenjata dimanapun, anak selalu berada pada posisi yang sangat rentan dan termarginal. Hak-hak anak korban konflik bersenjata sering terabaikan bahkan sampai terbunuh, yang hidup pun tak kalah menderitanya akibat kehilangan keluarganya, diculik, menjadi cacat, menjadi pengungsi diberbagai negara, serta diperdagangkan untuk menjadi obyek ekploitasi dalam kejahatan …

Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Kaum Minoritas Perspektif Hukum…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.290 NAN p

Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 T…

Dalam putusan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 bagian dua poin 2 fatwa tersebut juga disebutkan bahwa pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. namun pada kenyataanya masih terdapat Perusahaan Fintech Syariah yang belum sepenuhnya menerapkan fatwa DSN-MUI tersebut seperti yang dil…

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pidana Pencabulan Anak’’ (Studi Pu…

Anak dan perempuan merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan, terutama anak-anak. Macam-macam kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan fisik, psikologis, ataupun kekerasan seksual. Kasus yang terjadi yakni bertempat di Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya dekat rumah anak atau setidak-tidaknya pada suatu …

Penegakan Disiplin Terhadap Oknum Anggota Tni Yang Melakukan Pelanggaran Asusila

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap anggota militer ataupun prajurit TNI dituntut memiliki Legalitas dan pengakuan, akan tetapi Prajurit TNI juga sering kali melakukan pelanggaran dan juga tindak pidana yang diatur dalam KUHP Militer serta aturan pelaksana lainnya.Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyatakan bahwa “Untuk menegak…

Jaminan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Bukan Oleh Pemegang Hak Milik Dalam P…

Fungsi ekonomi dari hak milik dapat dilihat dari diperbolehkannya hak milik dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, “Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan”. Dengan diperbolehkannya hak milik atas suatu tanah untuk dijadikan jaminan utang, semakin memperje…