Hukum Perjanjian (Business Law)

Edisi

Pertama

ISBN/ISSN

979-414-060-0

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

340.341 SOU h

Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Tanah Hibah Menurut KUHPerdata

Hibah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dimana pemberi tersebut dilakukan semasa masih hidup. Secara materil eksistensi Hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Hal ini secara tegas diatur dalam hukum positif di Indonesia didalam KUHPerdata. Selain itu, adanya kemungkinan pembatalan Hibah yang telah diberikan oleh seorang pemberi kepada yang menerima Hibah sebagaimana dijel…

Penerapan Asas Rebus Sic Stantibus Terhadap Perjanjian Timur Gende Analysis P…

Negara sebagai anggota masyarakat internasional memiliki kepentingan untuk membangun kehidupan bangsa dan negaranya dengan baik sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.Untuk dapat mencapainya hal itu, akan timbul suatu ketergantungan yang berimplikasi pada lahirnya kerja sama internasional antar negara, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk perjanjian internasional. membuat …

Perjanjian Kerja Penetapan Upah Oleh PT. Reminal Utama Sakti

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Keputusan Gubernur Maluku Nomor 268 Tahun 2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Maluku, yang mewajibkan perusahaan dalam menetapakan upah buruh minimal Rp 2.604.961 (dua juta enam ratus empat ribu sempilan ratus enam puluh satu rupiah) Selanjutnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 88 ayat (2) dan (3), selanjutnya…

Perjanjian Pinjaman Online Illegal Antara Debitur Dan Kreditur Illegal

Praktek Pinjaman Online Illegal masih tetap marak beredar padahal Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi telah mengamanatkan bahwa Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pada kegiatan Pinjaman online para pihak akan saling mengikatkan diri pa…

Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Dibawah Tangan Dan Perlin…

Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat Hal ini terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) , jual beli hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di desa maupun diperkotaan masih banyak terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan, dalam arti tidak sesuai den…

Implementasi Perjanjian Internasional Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomo…

Sebagai negara merdeka yang berdaulat, Indonesia telah aktif berperan dalam pergaulan hubungan internasional dan mengadakan perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara lain, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum in…

Perbuatan Penipuan Dalam Suatu Perjanjian Yang Dapat Dikualifikasi Sebagai Ti…

Dalam pelaksaan suatu perjanjian sering terjadi persoalan hukum dalam bentuk wanprestasi dan penipuan yang membawa dampak kerugian kepada korban sehingga pihak yang merasa di korbankan akan mengajukan upaya hukum. Penipuan merupakan delik pidana yang di atur dalam Pasal 378 KUHP dengan unsur pokok dari pasal tersebut adalah adanya “tipu musliat” dan “rangkaian kebohongan” sehingga …

Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Panen Kelapa Sawit Antara PT. N…

Perjanjian Bagi Hasil, yang diatur menurut Hukum Adat pemilik tanah yang biasanya berasal dari golongan ekonomi lemah dan selalu atau dirugikan, serta memberikan perlindungan hukum bagi penggarap maka diterbitkan Undang-Umdang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang- Undang Perjanjian Bagi Hasil dilakukan secara tertulis, maksudnya adalah agar mudah diawasi dan diadakan ti…

Perlindungan Hukum Kepada Driver GOJEK Dalam Pemutusan Perjanjian Kemitraan

Tujuan perjanjian adalah untuk mendapatkan keuntungan bersama antara kedua belah pihak, demikian juga perjanjian kemitraan yang dilakukan antara driver GOJEK dengan PT.GOJEK. Penerapan perjanjian kemitraan di sektor transportasi menimbulkan polemik akibat dari pemutusan mitra yang dilakukan sepihak oleh PT.GOJEK, para driver GOJEK yang sewaktu-waktu dapat mendapatkan pemutusan mitra karena terj…

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian

Kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan jenis kontrak yang rutin dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi aneka kebutuhan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Dalam praktek kontrak pengadaan barang/Jasa kedudukan pemerintah biasanya lebih kuat dan lebih dominan dari pihak swasta, hal mana kontrak tersebut telah dibuat dalam bentuk kontrak standar, karena telah disiapkan t…

Penyelesaian Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang Ditinjau Dari Pasal 1…

Manusia adalah Makhluk hidup yang pada dasarnya mempunyai sifat dan watak yang berbeda-beda, pada prinsipnya setiap orang berhak melakukan apa yang ingin di perbuatnya. Wanprestasi lahir dari Perjanjian di mana dua orang (Kreditur dan Debitur) saling berjanji dan mengikatkan dirinya. Permasalahan yang di kaji adalah Bagaimana cara Penyelesaian Wanprestasi atas Perjanjian Hutang-Piutang Ditinjau…

Kajian Yuridis Perjanjian Kerja Tentang Larangan Menikah Dikaitkan Dengan Und…

Hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha diatur dalam perjanjian kerja yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mengatur mengenai larangan memutuskan hubungan kerja dengan alasan menikah. Namun pada faktanya Bank BTN Ambon melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Se…

Aspek Keadilan Perjanjian Bersama Terkait Pembayaran Hak-Hak Pekerja/Buruh Ya…

Perjanjian bersama merupakan perjanjian yang dilaksanakan oleh perusahaan dan pekerja setelah adanya pemutusan hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja karena perusahaan melakukan efisiensi. Perjanjian bersama dilakukan untuk membicarakan hal-hal terkait pembayaran hak-hak pekerja dan hal-hal lainnya yang harus dilaksanakan setelah hubungan kerja berakhir. Pembayaran hak-hak pekerja dil…

Penyelesaian Sengketa Dalam Penyalagunaan Perjanjian Lisensi Merek

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara membuat sebuah perjanjanjian lisensi merek dalam praktek bisnis hak kekayaan intelektual yang benar dengan cara mengetahui dahulu apa saja yang menjadi factor dan penyebab adanya penyalahgunaan terhadap perjanjian lisensi merek ini. Serta untuk mengetahui bagai mana cara menyelesaikan sengketa penyalahgunaan perjanjian lisensi merek jika ad…

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Tenaga Kerjayang Mengalami Kecelakaan Kerja

Hak-hak yang dimiliki pekerja yang telah dilindungi oleh Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahwasanya setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan yang terdiri dari keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat dan nilai-nilai agama.didalam surat perjanjian kerja wa…

Penyelesaian Perjanjian Sewa Menyewa Sepeda Motor Di Kota Ambon Di Tinjau Dar…

Hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya diera globalisasi ini sangat penting terutama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia untuk memenuhi kebetuhan hidupnya harus saling mengadakan interaksi sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak terpenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum. Sebagaimana tel…

Implementasi Perjanjian Ibadah Haji Oleh Biro Perjalanan Ibadah Haji Di Tinja…

Dalam penyelenggaraan Ibadah Haji para pihak akan melakukan pendaftaran haji sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perjanjian Perjalanan Ibadah Haji pada Biro Perjalanan Ibadah Haji (selanjutnya disingkat PMA Nomor 13 Tahun 2018) Pasal 7 huruf a menyatakan Jemaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri sebesar setoran awal Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yakni …

Kajian Yuridis Perjanjian Kawin Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/…

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung. Akan tetapi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan juga dapat dibuat selama dalam masa ikatan perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan ini tentu berpengaruh terhadap harta be…

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perjanjian Penetapan …

Kemajuan ekonomi perdagangan merupakan salah satu factor utama dari globalisasi yang semakin mendorong bangsa Indonesia ketergantungan dalam aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Dalam proses pemenuhan konsumsinya manusia akan saling ketergantungan satu sama lain. Dalam praktik persaingan usaha banyak pelaku usaha yang menerapkan cara – cara tidak sehat. Salah satunya yaitu larangan perj…