Pengaturan Tentang Pelanggaran Ruang Udara OlehPesawat Asing Menurut Hukum In…

Konvensi Chicago 1944 Pasal 1 dan 7 telah mengukuhkan kedaulatan Negara diruang udara yang bersifat complete and exclusive yang mana, Negara berdaulat berhak mengatur dan mengamankan jalur penerbangan, mengingat sangat strategisnya ruang udara suatu wilayah bagi pertahanan keamanan Negara. Pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan ruang udara Indonesia yang dilakukan pesawat sipil maupun pesa…

Hukum Perjanjian Internasional Mengenai Tidak Di Undangnya Junta Militer Myan…

Myalnmalr altalu lebih dikenall dengaln Republic of Myalnmalr, sebelumnyal bernalmal Union of Myalnmalr merupalkaln sallalh saltu negalral yalng belum menjallalnkaln pemerintalhaln demokraltis di Alsial Tenggalral salmpali talhun 2011 setelalh diperintalh oleh rezim juntal militer Taltmaldalw sejalk talhun 1962. Pemerintalhaln militer Myalnmalr dimulali sejalk kudetal militer yalng dilal…

Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dan Penegakan Hukum

Hukum Humaniter International adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan – ketentuan perlindungan korban perang, hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri. Rome Statute 1998 menjadi dasar berdirinya International Criminal Court (ICC) merupakan sebuah pengadilan permanen dan independen yang dapat mengadili p…

Eksistensi Suku Naulu Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak masyarakat hukum adat atas wilayah hak ulayat (petuanan) memperoleh pengakuan dan penghormatan dari Negara sesuai dengan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berupa hak-hak tradisional.

Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Terhadap HAM Akibat Perang Saudara…

Perang saudara atau dalam hukum internasional disebut dengan noninternational armed conflict yang terjadi di Kamerun antara pemerintahan yang sah dan kelompok pemberontak di Kamerun menyebabkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu mengenai pengaturan perang saudara di suatu negara dalam …

Perlindungan Hukum Terhadap Anak-anak Di Sudan Selatan Atas Pelanggaran Hak A…

Perang merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihapuskan maupun dihindari dari sejarah kehidupan manusia atau, dapat dikatakan bahwa konflik maupun perang akan selalu ada dalam kehidupan umat manusia. Banyak terjadi konflik bersenjata antara negara dan sesuatu kelompok oposisi atau kelompok separatis yang ada di dalam negara tersebut. Sudan adalah suatu negara yang berada di benua Afrika…

Pengawasan Pada Wilayah Perbatasan Menurut Hukum Internasional

Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya seperti yuridiksi dan kedaulatan negara, politik,sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan. Dalam kacamata para ahli geografi poitik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi boundary dan frontier. Boundary digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (bound or li…

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perjanjian Kerjasama Internasional

Perkembangan masyarakat internasional yang berdampak pada regionalisasi politik dan ekonomi juga terdapat tuntutan otonomi lokal mempengaruhi pola hubungan internasional, sejalan dengan hal tersebut muncul aktor-aktor baru dimana pemerintah daerah turut berperan dalam mengadakan perjanjian kerjasama internasional. Sehingga yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui…

Pencemaran Lingkungan Laut Indonesia Akibat Limbah Farmasi Berdasarkan Pada K…

Pencemaran lingkungan di Teluk Jakarta yang dilakukan oleh pabrik farmasi MEP dengan membuang limbah dan kandungan obat paracetamol pada tanggal 8 November 2021 telah menyebabkan terjadinya pencemaran Teluk Jakarat khususnya di perairan Angke dan Ancol. Oleh sebab itu, pada skirpisi ini akan mengkaji tentang pengaturan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran limbah farmasi berdasark…

Perspektif Hukum Internasional Terhadap Suku Bangsa Kurdi Yang Stateless

Penelitian ini di latarbelakangi Kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan. Dengan demikian, Deklarasi ini mengakui pentingnya kewarganegaraan secara hukum…

Analisis Yuridis Pelanggaran Cyber Attack Dalam Konflik Rusia Dan Ukraina Ber…

Penguasaan negara terhadap penggunaan teknologi digital dan infrastrukturnya di dalam cyberspace semakin berkembang. Dampak negatif yang timbul adalah ketika suatu negara mencoba menerobos infrastruktur sistem pertahanan cyber space atau biasa dikenal dengan istilah cyber defence dari negara yang laju perkembangannya cukup jauh dibawah negara tersebut. Serangan terhadap infrastruktur cy…

Zona Netral Dan Akibat Hukum Menurut Hukum Internasional

Wilayah suatu negara mengacu pada kedaulatan, hak berdaulat, dan penguasaan suatu negara atas wilayahnya secara nyata. Perbatasan negara memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pemerintah, baik dari segi kepentingan nasional maupun hubungan internasional (internasional). Zona netral adalah wilayah di sepanjang perbatasan antara dua atau lebih negara di mana tidak ada pasukan atau bent…

Kudeta dalam Perspektif Hukum Internasional

Pasal 33 ayat (1), 52 Piagam PBB dan Pasal 2 ayat 2 huruf (f) Piagam ASEAN memberikan ruang terhadap Hukum Internasional untuk turut terlibat dalam upaya penyelesaian Permasalahan Sengketa (Kudeta) dengan menggunakan pendekatan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang melibatkan suatu Negara namun dalam kenyataanya sampai dengan saat ini Hukum Internasional tidak pernah ikut serta dalam upa…

Intervensi Republik Vanuatu Dalam Persoalan Papua, Perspektif Hukum Internasi…

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB memberikan konstruksi bahwa sebagai subjek hukum internasional negara memiliki kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatannya tentu Negara Indonesia sangat mengakui prinsip Non-Intervensi sebagai bentuk pengakuan hukum internasional. Berangkat dari prinsip Non-Intervensi pada tahun 2016 salah satu negara…

Pengaturan Tentang Milisi Dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Humaniter Inter…

Milisi atau disebut sebagai kelompok pasukan liar adalah suatu kelompok penduduk sipil yang dapat berfungsi sebagai suplemen untuk militer regular atau dapat pula sebagai penantang untuk melawan kudeta militer. Proses terbentuknya milisi terjadi karena adanya pertentangan antar suatu kelompok dan pemerintah pusat negara yang mengakibatkan konflik sehingga terjadilah kelompokkelompok pe…

Legalitas Hukum Internasional Tentang Pengakuan Negara-Negara Terhadap Konfli…

Penelitian ini dilatar belakangi perseturuan kedaulatan negara antara Negara China dan Taiwan Sikap permusuhan juga terjadi antara otoritas China dan Taiwan yang menjadi propinsi ke 23 China namun terpisah secara administratif yang berbicara tentang legalitas pengakuan hukum internasional. dalam penulisan ini antara lain status Taiwan dalam kedaulatan Negara China. Selain dari pada itu,…

Pengaturan Tentang Blokade Dalam Hukum Humaniter Internasional Dan Implikasi …

Perang merupakan kondisi dimana ada beberapa negara yang saling melakukan serangan fisik serta psikis dan menimbulkan korban dari berbagai kalangan. Blokade yang digunakan sebagai metode berperang tak luput dari korban yang berstatus sebagai penduduk sipil pada wilayah terblokade. Adapun dari permasalahan yang diteliti yakni; bagaimana pengaturan mengenai blokade dalam hukum humaniter…

Perlindungan Negara Terhadap Pengungsi Ilegal Di Indonesia Berdasarkan Hukum …

Masalah pengungsi sebenarnya telah timbul sejak umat manusia mengenal konflik dan peperangan. Pada umumnya yang menjadi pengungsi adalah orang yang secara terpaksa harus meninggalkan tempat asalnya karena alasan-alasan tertentu, sehingga ia ingin meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancam di negara asalnya. Perlindungan terhadap p…

Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Inte…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.326 SAH p

Pengaturan Terhadap Organisasi Pemberontak OPM Perspektif Hukum Internasional

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebuah organisasi pemberontak di Papua yang dibentuk dengan misi ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu perjuangannya adalah berupaya mendapatkan pengakuan internasional dengan cara mendirikan Kantor OPM di Inggris. Sehingga permasalahan yang ingin dikaji adalah bagaimana pengaturan terhadap organisasi …