Kekerasan memukuli warga yang tidak menggunakan masker oleh polisi tidak berdasarkan peraturan aturan dalam penegakan hukum tersebut sehingga tindakan aparat Polri tersebut dikatakan melanggar hukum kode etik profesi kepolisian mengatakan anggota Polri dilarang bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang. Berdasarkan latar belakang penulis merumuskan permasalahan apakah polisi mempu…
Pada tahun 2021 pihak kewang yang dinamai Grup Satu Hati ,menerbitkan aturan dan sanksi pengelolaan sasi di Negeri Lima, dalam peraturan tersebut tidak memuat tentang jaminan penyelesaian atas hasil panen masyrakat yang dicuri, padahal dalam peraturan tersebut memuat kewajiban masyarakat untuk memberikan pajak 10% dari hasil penen. Pembentukan peraturan tersebut juga tidak melibatkan pe…
Sengketa penggunaan merek dagang Ms Glow yang mempunyai kesamaan pada pokoknya dengan Merek dagang Ps Glow sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek serta bertujuan untuk menganalisis dan memahami upaya hukum y…
Usaha air minum isi ulang adalah usaha yang berskala menengah dengan kualitas pelayanan pencucian dan pembilasan wadah penampung air minum yang bersih, sehat, dan layak dikonsumsi. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum (Permenkes Nomor 492 Tahun 2010), dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkes Tahun 2010 disebutkan “…
Kesejahteraan setiap karyawan harus diperhatikan serta dipenuhi oleh setiap perusahaan selaku pemberi kerja dengan mendaftarkan setiap karyawannya dalam program Jaminan Sosial. Hal ini merupakan tanggung jawab perusahaan dalam pemenuhan hak untuk setiap karyawan, yang telah diatur berdasarkan pada Undang-Undang BPJS. Namun faktanya masih ada perusahaan yang tidak mendaftarkan setiap k…
Transaksi tanah adat dalam persekutuan masyarakat adat masih banyak terjadi kasus sengketa atas tanah adat, tentunya cara penyelesaian yang dipilih oleh masyarakat adat bertujuan untuk dapat dengan mudah menyelesaikan sautu sengketa/masalah yang dihadapi, sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dengan kedua cara (litigasi da…
UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Ayat 1 dan 2 yang mengatur, pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsikan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau perdagangankan. Dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 96 ayat 1, Pasal 97 ayat 1 dan Pasal 98 ayat 1 menjelaskan tent…
Perjanjian jual beli yang terjadi mungkin saja menggunakan obyek milik pihak ketiga dalam kaitan dengan kasus ini pihak bank sebagai pihak ketiga yang memegang sertifikat tanah milik penjual (pembeli pertama) sebagai jaminan pembayaran cicilan rumah. itikad baik datang dari pihak pembeli kedua (penggugat) dengan membayar rumah tersebut kepada penjual (tergugat), dan sepakat menanggung s…
Permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah penyalahgunaan karya cipta buku melalui media internet dapat di pidana? dan 2. Bagaimanakah bentuk ganti rugi terhadap penyalahgunaan karya cipta buku dalam aspek perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis, bahan hukum yang digunakan adalah …
Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis diatur dalam TRIPs pasal 22 ayat 3 yang berbunyi: “Seorang anggota, ex officio bila perundangundangannya membolehkan atau atas permintaan pihak yang berkepentingan menolak atau membatalkan pendaftaran merek dagang yang mengandung atau merupakan suatu indikasi geografis sehubungan dengan barang yang tidak berasal dari daerah yang disebutk…
ABSTRAK Ari Apriatman Molle, 201821608, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Shopee Atas Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Deskripsi Produk.Pembimbing (I),Teng Berlianty dan Pembimbing (II),Agustina Balik Perlindungan konsumen menjadi penting mengingat kecepatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat. Hak-hak konsumen harus dilindungi karena konsumen merupakan salah satu pihak …
Sumber kekayaan alam laut sebagaimana diatur dalam Pasal 192 dan 193 UNCLOS 1982 membuat masyarakat dan tidak boleh melakukannya.
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan program penting yang dilakukan setiap tahun. Salah satu bentuk pengadaan barang dan jasa adalah pengadaan makanan melalui jasa catering. Proses pengadaan makanan pada dasarnya diwajibkan untuk mengikuti standirisasi kesehatan serta haruslah memperhatikan hak-hak dari konsumen. Menyimpang dari hal tersebut fakta yang terjadi bahwa CV F…
Konsekuensi hukum pembatalan suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak tanggal perkawinan dilangsungkan sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 28 UU Perkawinan. Jika perkawinan dinyatakan batal demi hukum, artinya perkawinan dianggap tidak pernah ada. Namun, keputusan tersebut tidak berdampak pada status anak-anak yang lahir dar…
Perlindungan hukum bagi saksi dalam tindak pidana korupsi merupakan bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah kepada saksi untuk memberikan rasa aman sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberanta…
Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka permasalahan dalam penulisana ini adalah adanya dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang telah sampai pada penyidikan dan gelar perkara pada tanggal 15 Februari 2020, kedua pelaku ditetapkan sebagai tersangka dengan surat penetapan Nomor : S.Tap/02/III/2020/POLSEK namun tidak ditindklanjuti sampai pada pengadilan ataupun dih…
Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksana sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Dalam beberapa kasus terdapat oknum Polisi yang menyalahg…