Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009

Isu hukum dalam penulisan ini adalah mengenai 1). kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 dan 2). kekuatan hukum mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-VII/2009 terhadap Permendagri Nomor 29 Tahun 2010. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil yang did…

Pemasangan Aliran Listrik Pada Lahan Pribadi (Tinjauan Terhadap Putusan Nomor…

Didalam hukum pidana, kesengajaan (dolus) adalah keinginan dan pemahaman bahwa suatu tindakan dan akibatnya terjadi, sedangkan kelalaian (culpa) adalah ketidaksengajaan di mana kehati-hatian diperlukan dari setiap orang. Kelalaian yang berakibat pada kematian diatur didalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara limitatif berbunyi : “Barang siapa karena kesal…

Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambon No 220/Pdt.G/2021/PA.A…

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1. Namun, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang Pasal 3 ayat 2. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihakpihak yan bersangkutan, hanya dapat di lakukan dengan beberapa persyaratan sebagai…

Keabsahan Surat Keputusan Bersama Tentang Pembubaran Front Pembela Islam (FPI)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.462 RIZ k

Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan (extra ordinary crime) maka penanganan pemberantasan tindak pidana koruspi membutuhkan cara yang extra salah satunya tentang Pembuktian terbalik yang merupakan pembuktian diluar kelaziman hukum acara pidana (Formil) dan memiliki potensi memudahkan penegak hukum dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi melalaui pembuktian terbalik, lalu apa yang melatarbelakangi s…

Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan (Putusan Nomor :…

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 3. …

Penerapan Ajaran Concursus Dalam Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN.Amb

Perbarengan atau concursus sering terjadi dalam tindak pidana, namun adakalanya tidak dimintai pertanggungjawaban sesuai ajaran concursus dalam Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN.Amb. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif. Jaksa seharusnya memperhatikan rumusan pasal yang di…

Analisis Yuridis Hukum Hakim Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pen…

Peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan. Tingginya tingkat kecelaka…

Kewenangan Penyidik Dalam Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Terlapor…

Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang tentu saja sangat menarik untuk dikaji kepada terlapor dimana kewajiban ini disinyalir telah membawa sedikit kesulitaan bagi penyidik khususnya terhadap penyitaan barang bukti. Rumusan masalah adalah Bagaimana kewenangan penyidik dalam pemberitahuan surat pemberitah…

Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama Dikaitkan Dengan Pemberhentian Tidak …

Keputusan Bersama Keputusan Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN dibuat dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. Terkait …

Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus P…

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji Disparitas Pertimbangan Hakim dalam kasus Tindak Pidana Aborsi ( Studi Kasus Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Amb dan Ptusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN.Amb yang telah mengakibatkan terjadinya perbedaan penjatuhan pidana terhadap dua terdakwa tindak pidana aborsi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah merampas hak hidup seo…

Kajian Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri …

Penelitian ini bertujuan untuk bertujuan mengkaji putusan hakim pada Pengadilan Negeri Ambon Dalam Perkara Nomor:9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb. (Kasus DD dan ADD Kabupaten Seram Bagian Barat)Apakah Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 4 Januari 2018 telah sesuai berdasarkan alat bukti yang sah?Salah satu fakta persidangan adalah Perkara Nomor: 9/…

Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak No:173/Pid.B…

Tindak pidana penipuan secara online merupakan salah satu bentuk perubahan tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya media sosial. Kejahatan ini dilakukan dengan menyebarkan informasi yang tidak benar melalui media sosial yang bertujuan untuk menipu korbannya guna mendapat keuntungan. Rumusan permasalahan yang dijadikan sebagai dasar penulisan skripsi…

Kajian Terhadap Rumusan Norma Pekerjaan Lain menurut Putusan Mahkamah Konstit…

Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui apa makna rumusan norma pekerjaan lain menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 dan putusan Mahkamah Agung Nomor: 65 P/HUM/2018 serta akibat hukumnya terhadap syarat pencalonan perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai upaya menjaga original intent Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Penelitian ini meru…

Akibat Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putus…

Lemahnya pelaksanaan putusan PTUN adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTUN sehingga pelaksanaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat TUN. Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah p…

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 37/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb. Yang Me…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ambon dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap Terdakwa Mahmud M. Tamher dalam tindak pidana korupsi yang tertuang di dalam putusan Nomor:37/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Amb yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ambon. Penelitian ini merupakan penelitian normatif y…

Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas (Ana…

Hakim dalam melaksanakan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa mempertimbangkan secara yuridis maupun non yuridis. Sehingga putusan yang dihasilkan mempunyai pengaruh baik bagi korban maupun terdakwa dalam memperoleh rasa keadilan. Hal ini memunculkan masalah Bagaimana pertimbangan hukum Ha…

Pertimbangan Majelis Dalam Putusan Bebas Bagi Anggota Polri (Perkara PN Ambon…

Masalah narkotika di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhatirkan karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkotika, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkotika. oleh karena itu Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum harus menuntas pengedaran narkotika di indonesia, Namun dalam kenyataannya ada saja anggota polisi yang terjerat narkoba ba…

Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Pada …

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice system), maka pidana merupakan suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang langsung menyangkut pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas, lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang controve…

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan…

Skripsi ini membahas tentang apa dasar komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan upaya eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi dilandaskan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan s…