Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambon No 220/Pdt.G/2021/PA.A…

Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1. Namun, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang Pasal 3 ayat 2. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihakpihak yan bersangkutan, hanya dapat di lakukan dengan beberapa persyaratan sebagai…

Keabsahan Surat Keputusan Bersama Tentang Pembubaran Front Pembela Islam (FPI)

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.462 RIZ k

Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan (extra ordinary crime) maka penanganan pemberantasan tindak pidana koruspi membutuhkan cara yang extra salah satunya tentang Pembuktian terbalik yang merupakan pembuktian diluar kelaziman hukum acara pidana (Formil) dan memiliki potensi memudahkan penegak hukum dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi melalaui pembuktian terbalik, lalu apa yang melatarbelakangi s…

Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Praperadilan (Putusan Nomor :…

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 3. …

Penerapan Ajaran Concursus Dalam Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN.Amb

Perbarengan atau concursus sering terjadi dalam tindak pidana, namun adakalanya tidak dimintai pertanggungjawaban sesuai ajaran concursus dalam Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2018/PN.Amb. Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif. Jaksa seharusnya memperhatikan rumusan pasal yang di…

Analisis Yuridis Hukum Hakim Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Pen…

Peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) haruslah dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum maka kejadian yang terjadi haruslah merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan lalu lintas kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan. Tingginya tingkat kecelaka…

Kewenangan Penyidik Dalam Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Kepada Terlapor…

Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang tentu saja sangat menarik untuk dikaji kepada terlapor dimana kewajiban ini disinyalir telah membawa sedikit kesulitaan bagi penyidik khususnya terhadap penyitaan barang bukti. Rumusan masalah adalah Bagaimana kewenangan penyidik dalam pemberitahuan surat pemberitah…

Kedudukan Hukum Surat Keputusan Bersama Dikaitkan Dengan Pemberhentian Tidak …

Keputusan Bersama Keputusan Mendagri, Menteri PANRB, dan Kepala BKN dibuat dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum Terhadap PNS Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan. Terkait …

Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus P…

Studi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji Disparitas Pertimbangan Hakim dalam kasus Tindak Pidana Aborsi ( Studi Kasus Putusan Nomor : 181/Pid.Sus/2017/PN.Amb dan Ptusan Nomor : 161/Pid.Sus/2018/PN.Amb yang telah mengakibatkan terjadinya perbedaan penjatuhan pidana terhadap dua terdakwa tindak pidana aborsi yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah merampas hak hidup seo…

Kajian Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri …

Penelitian ini bertujuan untuk bertujuan mengkaji putusan hakim pada Pengadilan Negeri Ambon Dalam Perkara Nomor:9/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Amb. (Kasus DD dan ADD Kabupaten Seram Bagian Barat)Apakah Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 4 Januari 2018 telah sesuai berdasarkan alat bukti yang sah?Salah satu fakta persidangan adalah Perkara Nomor: 9/…