Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Skripsi ini membahas tentang apa dasar komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan upaya eksekusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi dilandaskan. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya di analisa melalui cara deskriptif dengan mengunakan metode kualitatif. Peraturan perundang-undangan di Indonesia sesunguhnya telah mengatur mengenai kewenangan eksekusi putusan tindak pidana yaitu undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain kepolisian dan kejaksaan dan lembaga lain yang diberikan wewenang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan disahkan undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah Inkracht, pada prakteknya KPK melakukan eksekusi atas putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah Inkracht. Namun apabila merujuk pada undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi, tidak ada satupun pasal yang menyebut adanya kewenangan jaksa/pegawai pada KPK untuk melaksanakan ekseksusi putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah Inkracht. Pada akhirnya tindakan KPK melaksanakan eksekusi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berkekuatan hukum tetap tanpa dasar kewenangan yang jelas dan akan menimbulkan akibat hukum terhadap tindakan KPK dalam melakukan eksekusi