Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • OPAC Unpatti
  • Librarian Login
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 35 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="Pertanggungjawaban Pi...
Hal. Awal Sebelumnya 1 2
cover
Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembalakan Hutan Adat Sabuai …
Komentar Bagikan
Susanti E P Paitaha

Pertanggungjawaban Pidana terhadap kasus pembalakan hutan akibat Illegal Loggig dalam Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimua Nomor 19/PID.B/LH/PN/2021 Dth masih menjadi kontraversi dikalangan masyarakat. Dalam kasus pembalakan hutan adat di Negeri Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur yang dilakukan oleh salah satu perusahan yang bergerak di bidang perkebunan pala…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1733 PAI k
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kajian Yuridis Penolakan Uang Logam Oleh Pelaku Usaha Di Kota Saumlaki Kab. K…
Komentar Bagikan
Ane M Rangkoratat

Pasal 1 ayat 1, dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa: “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Dan “Uang adalah alat pembayaran yang sah”.Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1724 RAN k
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Prajurit Tentara Nasi…
Komentar Bagikan
Hervin A Nindatu

Peredaran Narkotika sudah menjadi darurat, sehingga perlu untuk dilakukan pemberantasan dan penanganan yang tepat dalam menghentikan peredaran Narkotika. Yang menarik adalah, peredaran Narkotika dikalangan Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada saat ini, di pengadilan Miliiter sudah menangani kasus-kasus Narkotika yang dilakukan oleh oknum dari TNI baik sebagai penggedar mau…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1720 NIN p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawaban Pidana Oleh Oknum Polisi Dalam Tindak Kekerasan Seksual (D…
Komentar Bagikan
Sartika La Antio

Pelecehan sering dianggap sebagai perilaku menyimpang karena memaksa seseorang untuk berhubungan seks atau membuat seseorang menjadi objek perhatian yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, pelecehan seksual dapat berupa perbuatan yang tidak senono, seperti menyentuh anggota tubuh vital atau bisa juga berupa kata-kata atau pernyataan yang mengandung nuansa cabul. Sedangkan orang/korban y…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1715 ANT p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawaban Pidana Influencer Sebagai Afiliator Dalam Kasus Binary Opt…
Komentar Bagikan
Rahmat

Kemajuan teknologi telah berkembang pesat dan perbuatan pidana pun bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, dari kejahatan berbasis, perjudian online, penipuan, investasi bodong. Ramai diperbincangkan belakangan ini yakni judi berkedok investasi, atau lebih dikenal dengan binary option, hal ini dikarenakan banyaknya iklan yang di publish oleh influencer mengenai keuntungan besar …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1700 RAH p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Ter…
Komentar Bagikan
Natalia Pariury

Pembunuhan merupakan tindak pidana dengan menghilangkan nyawa orang lain. Pelaku tindak pidana pembunuhan bisa pelaku dewasa dan pelaku anak. Penelitian ini bertujuan Menganalisa dan membahas peran pelaku anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi di Jembatan Merah Putih Ambon dan Menganalisa dan membahas tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Jembatan Merah Putih Ambon. Peneli…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1652 PAR p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksibisionisme
Komentar Bagikan
Delton G Jaranmassa

Dalam pasal 281 ayat (1) dan (2) mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang berbunyi dalam ayat (1) berbunyi. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan ayat (2) berbunyi. Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1594 JAR p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengguntingan Bendera Negara Republ…
Komentar Bagikan
Renny O J Iwamony

Tindak pidana penghinaan bendera Merah Putih seringkali masih terus terjadi seperti yang dilakukan di beberapa wilayah yakni pembakaran bendera di Karawang Jawa Barat dan Malasya, bendera bergambar palu di Universitas Hassanudin dan bendera yang di sikat dengan sikat Water Closet (WC). Tentu bentuk penghinaan bendera Merah Putih ini melanggar ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1582 IWA p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertangungjawaban Pidana Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Penetapan RKA-S…
Komentar Bagikan
Weldy V Lopulisa

embimbing II. Kasus korupsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon semakin hangat diperbincangkan publik kota Ambon. DLHP Kota Ambon, dimana salah satu point yang menjadi fokus dakwaan penuntut umum adalah adanya ketidaksesuaian analisis standart belanja pada proyek pengadaan bahan bakar minyak bagi armada sampah milik pemerintah kota Ambon. Pada kasus ini didug…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1577 LOP p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dalam Tindak Pidana …
Komentar Bagikan
Galang R Djokdja

Penegakan hukum di bidang perbankan diantaranya masalah regulasi di bidang teknologi informasi dan aspek lainnya adalah kemampuan aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan sarana prasarana yang mendukung penegakan hukumnya khususnya dalam mengkaji pertanggungjaban pidana pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas mengkaji dan membahas pengaturan hukum p…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1527 DJO p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawban Pidana Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Pada Saat Demonstrasi
Komentar Bagikan
Ariance Ruimassa

Setiap warga negara yang diberikan kebebasan untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya, harus tetap menjaga dan memelihara seluruh layanan sosial dan kelembagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur agar tetap terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegak…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1506 RUI p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain
Komentar Bagikan
Viktor G Rumlus

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1453 RUM p

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1453 RUM p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pelibatan Anak Dalam Pemilihan Umum
Komentar Bagikan
Cindy A Ratmala

Di Indonesia sering ditemukan pelibatan anak dalam pemilihan umum. Mengikutsertakan anak dalam kegiatan kampanye pemilu bukanlah perbuatan yang tepat karena anak berhak mendapat perlindungan dari kegiatan politik sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Anak. Maraknya pelibatan anak dalam kampanye pemilu menjadi alasan penulis untuk membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terha…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1446 RAT p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Artis Yang Mengendors Investasi Bodong Pad…
Komentar Bagikan
Willcham Wattimena

Kasus penipuan berkedok investasi terus berulang bahkan sekarang ini yang terjadi adalah semakin lama semakin banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi dengan modus-modus yang semakin canggih yaitu dengan melalui sistem online. Terdapat kasus yang menarik pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur yang mengungkap kasus investasi ilegal dengan omzet hampir Rp 750.000.000.000 …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1410 WAT p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pengembalian Kerugian Korban Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Kajian Putusan …
Komentar Bagikan
Peter Z Latuheru

Pada dasarnya tindak pidana penggelapan mengakibatkan kerugian bagi korban selaku pihak yang dirugikan. Hal ini dikarenakan bahwa adanya perbuatan yang dilakukan pelaku, sehingga terdapat penyalagunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Untuk korban tindak pidana penggelapan selama ini merasa dirugikan akibat adanya perbuatan tersebut, sehingga pengem…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1399 LAT p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Bersama
Komentar Bagikan
Gillvano Pattinasarany

Pelaku penyertaan dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP, yang membahas mengenai 4 (empat) golongan yaitu Pleger (orang yang melakukan), Doenpleger (orang yang menyuruh melakukan), Medepleger (orang yang turut melakukan), Uitlokker (orang yang membujuk melakukan). Semua golongan yang dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP dapat digolongkan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam kasus tindak pidana kekerasan bersa…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1398 PAT k
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Arisan Online
Komentar Bagikan
Meidy Y Werinussa

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1395 WER p

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1395 WER p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Menghalangi Proses Peradilan Tin…
Komentar Bagikan
Selptinus Latuihamallo

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum pemerintah Indoensia telah meletakan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam penetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 28 …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1380 LAT p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawaban Pidana Ekspedisi Dalam Tindak Pidana Penyelundupan
Komentar Bagikan
Abdul M Anggoda

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas pertanggungjawaban pidana ekspedisi dalam tindak pidana penyelundupan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Nnormatif.Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dia…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1363 ANG p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
Pertanggungjawaban Pidana Karyawan Koperasi Dalam Tindak Pidana Penipuan Terh…
Komentar Bagikan
Frado M Latupeirissa

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak koperasi yang tidak menjalankan usahanya dengan menggunakan asas kekeluargaan. Koperasi yang mengusung membantu perekonomian masyarakat miskin malah bergerak hanya untuk mencari keuntungan saja dan melupakan tujuan untuk mensejahterakan seluruh anggota koperasi. Hal ini memunculkan masalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana karyawan koperasi dalam tinda…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
-
Judul Seri
-
No. Panggil
SP.1319 LAT p
Ketersediaan1
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
Hal. Awal Sebelumnya 1 2
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura menyediakan akses ke koleksi hukum cetak maupun digital melalui sistem SLiMS (Senayan Library Management System). Dengan sistem ini, pengguna dapat mencari dan mengakses informasi secara cepat, mudah, dan fleksibel untuk mendukung proses pembelajaran dan penelitian.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Kriminologi
  • Filsafat
  • Hukum Tata Negara
  • Hukum Pidana
  • Bahasa
  • Hukum Lingkungan
  • Hukum Perdata
  • Hukum Adat
  • Peraturan
  • Mayantara
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?