Ditapis dengan
Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Anggaran (PA) Pada Kasus Tindak Pidana Kor…
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 memiliki tujuan antara lain untuk memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya. Tetapi, aturan tersebut tidak sertamerta membuat pelaku dalam proses pengadaan barang dan jasa patuh dan tidak melakukan kecura…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1735 AHM p
Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembalakan Hutan Adat Sabuai …
Pertanggungjawaban Pidana terhadap kasus pembalakan hutan akibat Illegal Loggig dalam Putusan Pengadilan Negeri Dataran Hunimua Nomor 19/PID.B/LH/PN/2021 Dth masih menjadi kontraversi dikalangan masyarakat. Dalam kasus pembalakan hutan adat di Negeri Sabuai Kecamatan Siwalalat Kabupaten Seram Bagian Timur yang dilakukan oleh salah satu perusahan yang bergerak di bidang perkebunan pala…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1733 PAI k
Kajian Yuridis Penolakan Uang Logam Oleh Pelaku Usaha Di Kota Saumlaki Kab. K…
Pasal 1 ayat 1, dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa: “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”. Dan “Uang adalah alat pembayaran yang sah”.Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat memiliki mata uang sebagai salah satu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1724 RAN k
Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Prajurit Tentara Nasi…
Peredaran Narkotika sudah menjadi darurat, sehingga perlu untuk dilakukan pemberantasan dan penanganan yang tepat dalam menghentikan peredaran Narkotika. Yang menarik adalah, peredaran Narkotika dikalangan Institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pada saat ini, di pengadilan Miliiter sudah menangani kasus-kasus Narkotika yang dilakukan oleh oknum dari TNI baik sebagai penggedar mau…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1720 NIN p
Pertanggungjawaban Pidana Oleh Oknum Polisi Dalam Tindak Kekerasan Seksual (D…
Pelecehan sering dianggap sebagai perilaku menyimpang karena memaksa seseorang untuk berhubungan seks atau membuat seseorang menjadi objek perhatian yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, pelecehan seksual dapat berupa perbuatan yang tidak senono, seperti menyentuh anggota tubuh vital atau bisa juga berupa kata-kata atau pernyataan yang mengandung nuansa cabul. Sedangkan orang/korban y…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1715 ANT p
Pertanggungjawaban Pidana Influencer Sebagai Afiliator Dalam Kasus Binary Opt…
Kemajuan teknologi telah berkembang pesat dan perbuatan pidana pun bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi, dari kejahatan berbasis, perjudian online, penipuan, investasi bodong. Ramai diperbincangkan belakangan ini yakni judi berkedok investasi, atau lebih dikenal dengan binary option, hal ini dikarenakan banyaknya iklan yang di publish oleh influencer mengenai keuntungan besar …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1700 RAH p
Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penebangan Hutan Mangrove
Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Salah satu fungsi utama hutan mangrove adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. di Desa Halong Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon terjadi…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.887 UMA p
Serangan Bersenjata Terhada Anggota NATO Dan Pertanggungjawabnnya
Negara merupakan sebuah subjek utama yang memiliki kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut sebagai bangsa. Dan adanya konvensi Jenewa pada Tahun 1949, mengatur konflik bersenjata antar Negara, (konflik). Oleh sebab itu terjadinya perang atau konflik bersenjata yang sering kali terjadi perlanggaranpelanggaran terhadap hukum internasional maupun Hukum Humaniter interna…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.400 TAR s
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Ter…
Pembunuhan merupakan tindak pidana dengan menghilangkan nyawa orang lain. Pelaku tindak pidana pembunuhan bisa pelaku dewasa dan pelaku anak. Penelitian ini bertujuan Menganalisa dan membahas peran pelaku anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan yang terjadi di Jembatan Merah Putih Ambon dan Menganalisa dan membahas tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Jembatan Merah Putih Ambon. Peneli…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1652 PAR p
Pertanggungjawaban Penggunaan Senjata Kimia Dalam Konflik Bersenjata Terhadap…
Penggunaan senjata kimia dalam konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina pada dasarnya memberikan dampak kerusakan lingkungan, Senjata kimia adalah jenis amunisi yang disertai racun atau zat kimia yang menyerang sistem tubuh manusia. Ada berbagai kategori senjata kimia, misalnya gas yang mampu membuat sesak nafas seperti fosgen yang menyerang paru-paru dan sistem pernapasan, menyebabk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.395 BAL p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara