Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penduduk sipil khususnya anak-anak sejak awal telah dilindungi oleh hukum
internasional, hal ini secara langsung ditegaskan dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949
dan juga Protokol Tambahan Tahun 1977. Namun berbeda pada kasus konflik
bersenjata yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Rusia telah merekrut penduduk sipil
khususnya anak-anak yang dibawah umur secara illegal. Mereka ditampung dalam
sebuah komonitas kemudian mereka didoktrin, untuk mengikuti latihan militer agar
dikirim kegaris depan mengikuti perang. Perekrutan tersebut disebabkan oleh karena
30.000 pasukan Rusia yang gugur dalam konflik bersenjata, anak-anak yang direkrut
malah menjadi korban dalam konflik tersebut sehingga, pada dasarnya perekrutan ini
melanggar hukum internasional dan juga Konvensi Jenewa Tahun 1949 serta Protokol
Tambahan Tahun 1977.
Metode penelitian yang digunakan ialah yaitu penelitian yuridis normatif dengan
mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang tersedia. Pendekatan masalah yang
digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan
pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum tersebut kemudian dianalisa secara
kualitatif.
Hasil yang didapat dalam penulisan ini yaitu Negara Rusia melakukan
pelanggaran karena merekrut anak dibawah umur hal ini diatur dalam Konvensi Jenewa
Tahun 1949 dan Protokol Tambahan Tahun 1977, serta Konvensi Hak Anak Tahun
1989. Dan bentuk pertanggungjawabannya adalah tanggung jawab individu, dalam hal
ini Vladimir Putin sebagai pemberi perintah kepada bawahannya untuk melakukan
perekrutan anak secara paksa.