Hak Masyarakat Adat Negeri Haya Atas Wilayah Hutan Petuanan Negeri

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B dan Pasal 33 ayat 3 menggarisbawahi bahwa masyarakat hukum adat mempunyai wilayah ulayat, yang didalamnya termasuk hutan adat. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur tentang hutan adat. Pengakuan ini belum sepenuhnya memberikan kenyamanan bagi masyarakat hukum adat karena banyaknya upaya eksploitasi dan penga…

Urgensi Ratifikasi International Labour Organization (ILO) 169 sebagai bentuk…

Dilihat dari kasus-kasus sengketa masyarakat adat bahwa dengan upaya dari negara Indonesia mempercepat ratifikasi konvensi ILO 169 kiranya akan meminimalisir terjadinya kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat adat karena ada perlindungan bagi masyarakat adat itu sendiri. Situasi ini mendorong pengembangan dan adopsi Konvensi ILO 169, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat adat d…

Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam Berdasarkan Internas…

Secara hukum nasional perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan ICESCR, namun dalam prakteknya masih saja terjadi pelanggaran terhadap hakhak masyarakat adat. Seperti kasus-kasus perempasan tanah adat, hak-hak masyarakat atas sumber daya alamnya yang dirampas, oleh Pemerintah maupun perusahan-perusahan swasta. …

Tanggungjawab Pemerintah Dalam Perencanaan Pembangunan Yang Partisipatif Di K…

Penyelenggaraan pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah merupakan salah satu sarana dalam mewujudkan pemerintahan yang bersifat demokratis yang melibatkan seluruh potensi masyarakat untuk ikut serta memikirkan dan mengurus pemerintahan di daerah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggungjawab pemerintah dalam …

Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Masyarakat Adat Di Kabupaten Buru Selatan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1551 PAS p

Penyelundupan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan

Latar Belakang penulisan skripsi ini adalahLembaga Pemasyarakatan atau lebih dikenal sebagai Lapas merupakan tempat untuk membina narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun ironisnya Lembaga Pemasyarakatan dijadikan sebagai tempat peredaran narkoba…

Eksistensi Balai Pemasyarakatan (BAPAS ) Dalam Proses Pendampingan Anak

Sering anak-anak melakukan pelanggaran hukum yang seimbang dengan pelanggaran hukum yang di lakukan oleh orang dewasa, maka di sini membutuhkan ketelitian dari para pihak yang berwenang untuk kasus anak yang melakukan pelanggaran, baik Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, maupum pihak-pihak yang berwenang mengenai penanganan anak, karena persoalan pidana terhadap anak sering menjadi suat…

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Te…

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk membentuk suatu peraturan yang baik harus melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, penyebarluasan, dan peninjauan. Dan juga harus memperhatikan asasasas pembentukan perturan perundang-undangan yaitu asas partisipasi masyarakat. Dan j…

Akibat Hukum Terhadap Warga Binaan Perempuan Pasca Melarikan Diri (Studi Kasu…

Lembaga Pemasyarakatan diartikan sebuah institusi dari sub sistem peradilan pidana yaitu yang mempunyai fungsi strategis guna pelaksanaan pidana juga sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, sebagaimana yang dimaksud di dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu “suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, klien pemasyarakatan (warga bi…

Kewenangan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Mineral Dan Batu Bara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.534 RAJ k

Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasyarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi …

Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA ini tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuannya, namun terkadang anak mengalami keadaan atau situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melawan hukum dan pada kenyataannya yang terjadi anak yang sedang menjalani masa pidana (anak didik pemasyarakatan) pun dapat melarikan diri dari LPKA. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa fat…

Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahan…

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata cara peradilan pidana. Pembinaan adalah untuk meningkatkan wawasan WBP agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya sehingga dapat diterima kemba…

Aspek Yuridis Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberian remisi terhadap narapidana yang dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran COVID-19 dalam Lembaga Pemasyarakatan yang sebagian besarnya mengalami kelebihan penghuni. Remisi adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam penulisan ini terdapat…

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat Desa Latdalam Atas Tanah Ha…

Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanah dapat dihaki oleh masyarakat termasuk masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat Desa Latdalam mempunyai hak atas tanah yang disebut dengan tanah hak milik kerabat/soa yang hak penguasaannya dilakukan secara bersama, salah satunya Soa Olusi. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat secara jelas diatur dalam pasal 1…

Implementasi Hak Mengajukan Permohonan Pengujian Peraturan Perundangan Dibawa…

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Pasal 31A ayat (2) menjamin adanya kesatuan masyarakat hukum adat dan mempunyai hak mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung dalam hal peraturan perundang undangan yang dianggap haknya merugikan kesatuan masyarakat hukum adat. Tetapi masyarakat hukum adat khususnya di Kota Ambon tidak memakai haknya, hal ini yang menjadi alasan penulis untu…

Kajian Sosio Yuridis Terhadap Pembinaan Residivis Perempuan Yang Melakukan Ti…

Perhatian tehadap perempuan menjadi bahasan tersendiri bahkan berbagai produk hukum dan kelembagaan dibentuk untuk memberikan perlindungan tehadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana. Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon, kasus pelanggaran hukum yang dominan dilakukan oleh residivis perempuan adalah tindak pidana penipuan. Berdasarkan realitas tersebut maka masalah y…

Prosedur Pelepasan Tanah Adat Untuk Kepentingan Umum

Setiap daerah provinsi dan kabupaten di Indonesia, dapat ditemukan masyarakat adat. Bagi masyarakat hukum adat, tanah menjadi tempat dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal dan memberikan penghidupan baginya. Terkait dengan persoalan pengadaan tanah oleh Pemerintah selama ini terhadap tanah adat untuk kepentingan umum hingga saat ini meninggalkan banyak persoalan karena d…

Kendala Pembinaan Warga Binaan Perempuan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kel…

Secara garis besar tugas pemidanaan ada dua faktor yaitu : pemberian hukuman dan pemberian pembinaan. Artinya di dalam suatu pemberian pembinaan tersirat suatu pemberian hukuman, sistem permasyarakatan yang baik tidak meninggalkan kedua unsur tersebut. Berdasarkan Pasal 12 angka (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa Dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana…

Studi Tentang Larangan Penggunaan Handphone di Lembaga Pemasyarakatan

Penjatuhan pidana kepada seseorang dengan menempatkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan pada dasarnya melihat bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib kedalam masyarakat. Tapi pada kenyataannya dalam lembaga pemasyarakatan banyak terjadi kendala dalam melakukan pembinaan pada narapidana karena masih banyak narapidana yang tidak taat pada aturan yang telah di tetapkan. Kare…

Kajian Yuridis Usaha Pertambangan Dan Mineral Studi Putusan Nomor : 256/Pid.S…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1427 TUL k