Pengawasan Pada Wilayah Perbatasan Menurut Hukum Internasional

Masalah perbatasan memiliki dimensi yang kompleks. Terdapat sejumlah faktor krusial yang terkait di dalamnya seperti yuridiksi dan kedaulatan negara, politik,sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan. Dalam kacamata para ahli geografi poitik, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi boundary dan frontier. Boundary digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (bound or li…

Pencemaran Lingkungan Laut Indonesia Akibat Limbah Farmasi Berdasarkan Pada K…

Pencemaran lingkungan di Teluk Jakarta yang dilakukan oleh pabrik farmasi MEP dengan membuang limbah dan kandungan obat paracetamol pada tanggal 8 November 2021 telah menyebabkan terjadinya pencemaran Teluk Jakarat khususnya di perairan Angke dan Ancol. Oleh sebab itu, pada skirpisi ini akan mengkaji tentang pengaturan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran limbah farmasi berdasark…

Perspektif Hukum Internasional Terhadap Suku Bangsa Kurdi Yang Stateless

Penelitian ini di latarbelakangi Kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan. Dengan demikian, Deklarasi ini mengakui pentingnya kewarganegaraan secara hukum…

Kudeta dalam Perspektif Hukum Internasional

Pasal 33 ayat (1), 52 Piagam PBB dan Pasal 2 ayat 2 huruf (f) Piagam ASEAN memberikan ruang terhadap Hukum Internasional untuk turut terlibat dalam upaya penyelesaian Permasalahan Sengketa (Kudeta) dengan menggunakan pendekatan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang melibatkan suatu Negara namun dalam kenyataanya sampai dengan saat ini Hukum Internasional tidak pernah ikut serta dalam upa…

Intervensi Republik Vanuatu Dalam Persoalan Papua, Perspektif Hukum Internasi…

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB memberikan konstruksi bahwa sebagai subjek hukum internasional negara memiliki kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatannya tentu Negara Indonesia sangat mengakui prinsip Non-Intervensi sebagai bentuk pengakuan hukum internasional. Berangkat dari prinsip Non-Intervensi pada tahun 2016 salah satu negara…

Legalitas Hukum Internasional Tentang Pengakuan Negara-Negara Terhadap Konfli…

Penelitian ini dilatar belakangi perseturuan kedaulatan negara antara Negara China dan Taiwan Sikap permusuhan juga terjadi antara otoritas China dan Taiwan yang menjadi propinsi ke 23 China namun terpisah secara administratif yang berbicara tentang legalitas pengakuan hukum internasional. dalam penulisan ini antara lain status Taiwan dalam kedaulatan Negara China. Selain dari pada itu,…

Perlindungan Negara Terhadap Pengungsi Ilegal Di Indonesia Berdasarkan Hukum …

Masalah pengungsi sebenarnya telah timbul sejak umat manusia mengenal konflik dan peperangan. Pada umumnya yang menjadi pengungsi adalah orang yang secara terpaksa harus meninggalkan tempat asalnya karena alasan-alasan tertentu, sehingga ia ingin meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang mengancam di negara asalnya. Perlindungan terhadap p…

Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Trafficking In Person Berdasarkan Hukum Inte…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.326 SAH p

Pengaturan Terhadap Organisasi Pemberontak OPM Perspektif Hukum Internasional

Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan sebuah organisasi pemberontak di Papua yang dibentuk dengan misi ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu perjuangannya adalah berupaya mendapatkan pengakuan internasional dengan cara mendirikan Kantor OPM di Inggris. Sehingga permasalahan yang ingin dikaji adalah bagaimana pengaturan terhadap organisasi …

Pengujian Nuklir (Rudal Balistik) Oleh Korea Utara Menurut Persfektif Hukum I…

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 secara jelas dan tegas telah menyatakan arti perdamaian dan kedamaian, hal ini tertuang dalam Pasal 1 piagam tersebut. Sejalan dengan itu salah satu bentuk ganggungan terhadap perdamaian dan kedamian sebagaiman dimaksudkan tersebut ialah pengujian nuklir. Seperti diketahui pengujian nuklir bukan lagi sesuatu yang baru, oleh karenannya negara-nega…