Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Stud…

Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum tindak pidana narkotika oleh BNN Provinsi Maluku. Mengingat bahwa Maluku adalah Provinsi dengan wilayah kepulauan, dibangunlah satu kantor utama di Provinsi Maluku untuk bersama- sama dengan Polda menangani berbagai kasus tindak pidana narkoba di dalam Provinsi Maluku yaitu Badan…

Pengalihan Fungsi Situs Warisan Dunia Hagia Sophia Menurut Konvensi Warisan D…

Hagia Sophia merupakan bangunan bersejarah di Negara Turki dan menjadi Situs Warisan Dunia UNESCO sejak tahun 1934 dan sekarang sudah dialihfungsikan menjadi masjid oleh Presiden Erdogan. UNESCO merupakan satu-satunya badan PBB yang mempunyai tugas khusus untuk melindungi warisan budaya yang berada dalam pengawasan upaya Internasional untuk melindungi kreativitas dan keragaman budaya diseluruh …

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Lingkungan Di Kabupaten Kepulauan …

Penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan di kabupaten Kepulauan Tanimbar sangat di butuhkan mengingat pertumbuhan ekonomi, penduduk dan pembangunan yang meningkat secara pesat pada wilayah kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga memamg sangat dibutuhkan penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan. Penegakan hukum terhadap izin lingkungan menjadi kendala yang sangat ba…

Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan ABK Indonesia Yang Bekerja Di Kapal Asin…

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum terhadap perlindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal asing berdasarkan UNCLOS 1982 berkaitan dengan kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh kapal Korea Selatan di Selat Hormus, Teluk Persia, Iran yang melibatkan ABK Indonesia. Pada umumnya ABK di kapal asing mempunyai hak-hak yang harus dilindungi oleh Pemerintah, Perusahaan, Negara Pe…

Implementasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial Terhadap Kaum Minoritas…

Diskriminasi ras terhadap African-Americans menghasilkan tindakan kekerasan dan pembunuhan, terlihat dari banyaknya kasus pembunuhan masyarakat kulit hitam oleh aparat kepolisian. Sehingga muncul berbagai usaha dari etnik serta kelompok-kelompok sipil dalam upaya penegakan hak-hak minoritas seperti salah satunya (MIA) Montgomery Improvement Association yang dipimpin oleh Martin Luther untu…

Penggunaan Senjata Biologis Dalam Perang Asimetris Persprektif Hukum Humaniter

Penelitian dalam skripsi ini mengkaji tentang Apakah Penggunaan Senjata Biologis Dalam Perang Asymetris Telah Diatur Dalam Hukum Humaniter Internasional. Di saat ini dalam perang salah satunya yaitu perang asimetris, sudah banyak yang berperang menggunakan senjata biologis. Perang asimetris adalah perang yang dilakukan melalui budaya, ekonomi keuangan, serta teknologi informasi dan komunik…

Kajian Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Beda Agama

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.789 KHO k

Pengaturan Mengenai Regestrasi Bendera Kapal Ikan Sebagai Wujud Penegakan Hukum

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kapal penangkap ikan berbendera Filipina, Malaysia dan bendera Taiwan. kapal tersebut melakukan penangkapan ikan di wilaya peraiaran nasional Negara Republik Indonesia, tanpa melakukan pendaftaran registrasi bendera kapal sesuai dengan Undang – Undang nomor 45 tahun 2009 pasal 35 (a) dan pasal 36 dan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan No.…

Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan Tinjauan Dalam Perspekt…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SE.788 TOM k

Tinjauan Yuridis Hak-Hak Anak Korban Konflik Bersenjata Berdasarkan Konvensi …

Pada setiap konflik bersenjata dimanapun, anak selalu berada pada posisi yang sangat rentan dan termarginal. Hak-hak anak korban konflik bersenjata sering terabaikan bahkan sampai terbunuh, yang hidup pun tak kalah menderitanya akibat kehilangan keluarganya, diculik, menjadi cacat, menjadi pengungsi diberbagai negara, serta diperdagangkan untuk menjadi obyek ekploitasi dalam kejahatan …

Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan Kaum Minoritas Perspektif Hukum…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.290 NAN p

Pemenuhan Hak Kesehatan Tahanan Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Masohi (P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1521 TAN p

Analisis Pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 T…

Dalam putusan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 bagian dua poin 2 fatwa tersebut juga disebutkan bahwa pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. namun pada kenyataanya masih terdapat Perusahaan Fintech Syariah yang belum sepenuhnya menerapkan fatwa DSN-MUI tersebut seperti yang dil…

Perubahan Status Tersangka Dalam Kasus Begal Motor

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1520 POR p

Efektivitas Tugas Camat Dalam Melakukan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa …

Salah satu tugas camat adalah melakukan fasilitasi penyusunan Perdes, tetapi dalam praktiknya banyak desa di kota ambon yang belum memiliki Perdes. Persoalan hukum adalah apakah camat efektif dalam melakukan fasilitasi penyusunan perdes di kota ambon. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian di bidang hukum yang bertujuan meneliti pemberlakukan per…

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Pidana Pencabulan Anak’’ (Studi Pu…

Anak dan perempuan merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan, terutama anak-anak. Macam-macam kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan fisik, psikologis, ataupun kekerasan seksual. Kasus yang terjadi yakni bertempat di Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya dekat rumah anak atau setidak-tidaknya pada suatu …

Efektivitas Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembatasan K…

Peraturan Walikota Ambon Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat merupakan ketentuan hukum yang dibuat untuk membatasi mobilitas umum di Kota Ambon sekaligus merupakan tujuan dari negara hukum namun, pada kenyataannya Peraturan Walikota ini tidak terimplementasi dengan baik dalam masyarakat sebagai bagian dari efektivitas hukum. Masalah dalam penulisan ini antara lai…

Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Laut Natuna Utara Menurut Konv…

Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan sumber daya kelautan dan perikanannya. Salah satunya adalah yang berada di Zona Ekonomi Eksklusif di Laut Natuna Utara, namun saat ini Tiongkok telah mengklaim bahwa ZEE dimaksud merupakan bagian dari wilayah laut kedaulatannya yang ada di Laut China Selatan. Penelitian ini hendak mengkaji tentang Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif Indon…

Pelaksanaan Tugas KPUD Dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Men…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.453 ELK p

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Te…

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk membentuk suatu peraturan yang baik harus melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, penyebarluasan, dan peninjauan. Dan juga harus memperhatikan asasasas pembentukan perturan perundang-undangan yaitu asas partisipasi masyarakat. Dan j…