Perlindungan Gedung Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam Konflik Be…

Gedung perwakilan diplomatik merupakan tempat yang digunakan untuk menjalankan segala kegiatan yang berkaitan dengan misi dari para pejabat diplomatik. Gedung perwakilan diplomatik dilindungi secara hukum dalam Pasal 22 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. Gedung tersebut dilindungi dari segala gangguan dan dalam keadaan apapun, termasuk pada saat terjadi konflik bersenjata…

Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Milisi Dalam Perang Saudara Di Nigeria

Milisi adalah suatu kelompok penduduk sipil yang diorganisasikan untuk membentuk suatu jasa paramiliter. Milisi dapat berfungsi sebagai suplemen untuk militer regular, atau dapat pula menentangnya, sebagai contoh untuk melawan kudeta militer. Milisi dibentuk untuk melaksanakan salah satu tugas negara yaitu melindungi masyarakat dari aksi kekerasan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggu…

Intervensi Kemanusiaan Dewan Keamanan PBB Terhadap Tindakan Pelanggaran HAM D…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.318 AFI i

Bentuk Pertanggung Jawaban Kejahatan Yang Dilakukan Terhadap Tawanan Perang M…

Konvensi Jenewa III menetapkan bahwa Negara penahan bertanggungjawab atas perlakuan yang diberikan kepada tawanan-tawanananya. Tawanan yang dimaksud adalah tawanana Negara musuh yaitu orang – perorangan yang merupakan kombatan dari Negara musuh. Kombatan Negara musuh yang menjadi tawanan mempunyai suatu perlindungan hukum dan tetap mendapatkan hak-haknya, tetapi perlindungan itu bel…

Yurisdiksi Dan Intervensi ICC Terhadap Negara Yang Belum Meratifikasi Statuta…

nternational Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana International merupakan sebuah lembaga peradilan internasional yang bersifat tetap dan independen dengan kedudukannya yang berada di luar tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa . ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998 dengan tujuan utama adalah untuk mengadili individu yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan inter…

Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Akibat Industri Pertambangan Pada W…

Pencemaran lingkungan pada wilayah laut bersumber dari aktivitas manusia dalam menggunakan sumber daya alam, salah satunya yaitu akibat industri pertambangan baik itu pertambangan dari darat maupun di lautan, pencemaran laut akibat industri pertambangan sangat berdampak luas terhadap segala ekosistem di laut dan berpengaruh juga terhadap penghidupan masyarakat pesisir terutama para ne…

Fungsi Dewan HAM Eropa Dalam Menangani Pelanggaran HAM Di Hungaria

Pengungsi dan pencari suaka merupakan salah satu objek yang harus dilindungi oleh setiap negara, tentu perlindungan ini sesuai dengan The Convention relating to the Status of Refugees atau Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951. Namun pada faktanya tidak sedikit negara yang mengabaikan hak-hak dari para pengungsi dan pencari suaka yang salah satunya ialah Negara Hungaria. Negara H…

Tinjauan Hukum Lingkungan Terhadap Dampak Penambangan Emas Ilegal Di Gunung B…

Penambangan emas tanpa izin adalah dilarang karena merupakan suatu aktivitas yang ilegal. Penambangan emas ilegal di Gunung Botak Kabupaten Buru, mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang sangat besar seperti rusaknya ekosistem hutan dan sungai akibat dari penggunaan mercuri dan sianida. Oleh karena itu maka penelitian ini hendak meneliti dampak penambangan emas ilegal di Gunung Bo…

Penegakan Sanksi Hukum Kepada Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Yang Memp…

Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012 Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa Sum…

Keabsahan Kebijakan Pemerintah Daerah Seram Bagan Barat Mengenai Pemilihan Ke…

Penelitian ini menimbulkan dua masalah pokok, yaitu apakah Pemerintah kabupaten seram bagian barat berwenang untuk membuat kebijakan pemilihan kepala desa adat secara serentak dan apakah kebijakan mengenai pemilihan kepala desa adat memiliki keabsahan. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah yuridis normatif. Pendekatan yang dipakai penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan pe…

Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.468 KOH p

Pembentukan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Menurut Si…

Pembentukan kementerian investasi menjadi polemik karena sebagian masyarakat Indonesia menganggap pemerintah Indonesia di bawah pimpinan presiden Joko Widodo tidak konsisten dalam penanganan pandemi covid-19 hal ini disebabkan karena pemerintah yang sibuk membentuk kementerian baru dan reshuffle pada masa pandemi covid-19, pemerintah sibuk mengurus investasi di Indonesia dan dianggap …

Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pemeriksaan Maladministrasi Tes W…

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang dan tugas dalam mengawasi dan memeriksa atas dugaan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan adanya laporan maladministrasi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh 51 pegawai KPK kepada ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh ombudsma…

Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Jalan Rusak Di Kecamatan T…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SH.466 SAW i

Urgensi Penetapan Air Defense Identification Zone (ADIZ) Pada Ruang Udara Seb…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.312 YAR u

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Masa Pandemi Covid-19

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pemenuhan hak Pendidikan anak di masa pandemic covid-19. Metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan,pendekatan konseptual,Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Teknik pengumpulan data melalui studi kepusta…

Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Menurut Perat…

Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Terbitnya Sertifikat dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah agar pemegang hak dapat menjadikan sertifikat sebagai tanda bukti kepada pemegang hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penelitian …

Akibat Hukum Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak

Pasal 58 KUHPerdata menyebutkan bahwa janji kawin (nikah) baru akan menimbulkan hak menuntut, apabila janji kawin (nikah) telah diberitahukan kepada Pegawai Catatan Sipil serta di ikuti dengan pengumuman kawin, sementara Pasal 29 ayat (1)) menyebutkan bahwa janji kawin baru mempunyai akibat hukum, bila janji kawin tersebut dibuat secara tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawina…

Pemeliharan Timbal Balik Anak Terhadap Orang Tua Menurut Undang-Undang Perkaw…

Hubungan Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak diantaranya kedudukan suami istri, harta bersama dalam perkawinan, dan pemeliharaan timbale balik antara anak dan orang tua. Selama ini anak dipelihara kalau dikasari, dipukul, atau diterlantarkan anak dapat menuntut secara hukum agar orang tua dapat diberikan sanksi berupa pencabutan hak sebagai orang tua dan diberikan pada w…

Kajian Yuridis Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Menggunakan Fitur P…

Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yakni, suatu tindakan hukum yang dilaksanakan mempergunakan komputer, Jaringan komputer, maupun media elektronik lain. Suatu jenis fitur pelayanan paling baru dari Shopee yakni fitur Paylater. Shopee Paylater yaitu metode pembayaran yang berarti pengguna atau konsumen akan mendapatkan peminjaman secara in…