Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Pemerkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang marak terjadi dikehidupan
bermasyarakat. Korban pemerkosaan menjadi objek yang sangat dirugikan karena
dampak pemerkosaan yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan
secara fisik tetapi juga penderitaan psikis atau dampak mental, dampak kehidupan
pribadi dan sosial. Maka daripada itu penegak hukum menggunakan KUHP Pasal 285
dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
untuk menangani dan melindungi segenap hak korban terkhusunya pada tindak
pidana pemerkosaan.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan membahas peran korban dalam
mengungkap pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam tahap penyidikan dan
perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dalam proses penyidikan. Adapun
metode yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang
digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran korban pemerkosaan dalam tahap
penyidikan ialah ketika korban berani untuk melaporkan, korban bersifat terbuka dan
korban kooperatif serta korban menyertakan keterangan yang jelas, karena peran
korban sangat berpengaruh dalam proses penyidikan. Untuk itu ada perlindungan
hukum kepada korban pemerkosaan, dimana korban mendapatkan perlindungan
hukum yang cukup jelas tertera pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Serta
perlindungan-perlindungan lainnya seperti Perlindungan Yuridis, Perlindungan
Psikologis dan Perlindungan Sosial. Maka, pihak yang berwajib bisa mengambil
tindakan perlindungan bagi korban dan sanksi bagi pelaku sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.