Penelitian ini membahas tanggung jawab UNICEF dalam melindungi anak-anak yang terdampak konflik bersenjata, dengan fokus pada kasus Yaman. UNICEF, berdasarkan mandat Piagam PBB dan Konvensi Hak Anak, memiliki peran penting dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak meskipun mereka berada dalam situasi perang. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka terh…
Hak veto diatur dalam Pasal 27 Piagam PBB, suatu keputusan yang akan diputuskan harus berdasarkan kelima anggota tetap DK PBB. Hak veto sering digunakan oleh negara-negara anggota tetap DK PBB untuk menolak resolusi yang tidak sesuai dengan kepentingan politik mereka, sehingga mengganggu proses keputusan yang demokratis dan efektif. Dampak ini dapat menghapuskan proses pembuatan keputus…
Perkawinan adat adalah ikatan hidup bersama antara seorang pria dan wanita yang bersifat komunal dengan tujuan mendapatkan generasi penerus supaya kehidupan persekutuan atau clannya tidak punah, di dahului dengan rangkaian upacara adat. Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan, sanksi sep…
Eksistensi wartawan perang dalam hukum humaniter internasional memiliki peran yang sangat penting berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 tentang tindakan-tindakan perlindungan terhadap wartawan yang bertugas di medan perang. Wartawan merepresentasi profesi yang sangat berimplikasi terhadap setiap liputan perang. Akan tetapi seringkali wartawan menjadi korban saat terjadi konflik bersenjata. S…
Penipuan berkedok Investasi menggunakan modus operandi berupa iming-iming menerima keuntungan yang banyak dalam waktu yang singkat. Melaui media sosial, pelaku melakukan broadcast berisikan rencana investasi dan hasil yang akan didapatkan nanti pada komunitas online (forum) dimana korban tergabung didalamnya. Setelah korban mempercaya broadcast tersebut dan mulai menghubungi pelaku, kem…
NPS atau new psychoactive substance merupakan narkotika jenis baru yang dimana jenis zat atau kandungan yang terdapat didalamnya belum diatur atau belum diklasifikasikan di dalam peraturan hukum di Indonesia khususnya UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Golongan Narkotika. Peredaran dan penyalahgunaan n…
embimbing II. Kasus korupsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon semakin hangat diperbincangkan publik kota Ambon. DLHP Kota Ambon, dimana salah satu point yang menjadi fokus dakwaan penuntut umum adalah adanya ketidaksesuaian analisis standart belanja pada proyek pengadaan bahan bakar minyak bagi armada sampah milik pemerintah kota Ambon. Pada kasus ini didug…
Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus di berikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan yang di berikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang sangat penting, setiap anak m…
Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, dan hal ini telah d…
Perkembangan Hak Asasi Manusia saat ini, mewajibkan masyarakat internasional untuk tetap menghormatinya sebagai wujud penghormatan terhadap martabat setiap manusia yang merupakan dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Hak Asasi Manusia dan Negara pada umumnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya saling terkait dalam hal bagaimana negara dapat menjamin setiap hak dari…
Delik Adat Pencurian
Gratifikasi, Tindak Pidana Korupsi