Tindak Pidana Penggelapan Dengan Menggunakan Jabatan

Penggunaan upaya hukum pidaan sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umunya. Penelitian ini dilaukan dengan tujua untuk menganalisis serta membahas penyalahgunaan jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 374 KUHP dijadikan dasar penuntutan terhadap tindak pidana diluar KUHP, dimana agar t…

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Media Sosial

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di media sosial dan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di media sosial Adapun jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum…

Kajian Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1336 LAS k

Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor : 144…

Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimaknai sebagai ragam bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan (fisik, psikis, emosional, seksual, penelantaran) yang dilakukan untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya, yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga, pelaku perbuatan kekerasan dalam rumah tangga meskipun sudah dijatuhi pidana penjara, pelaku keke…

Kualifikasi Menggunakan dan Menguasai Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 6…

Tindak pidana narkotika berkembang sangat pesat dalam diri semua kalangan. Hal tersebut menjadi ancaman serius terhadap generasi-generasi penerus bangsa jika narkotika tersebut disalahgunakan dalam penggunaannya. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap, dan juga meningkat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan tra…

Disparitas Putusan Pidana Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba

Putusan No. 185/Pid.Sus/2019/PNAmb dan Putusan No.208/Pid.Sus/2018/PNAmb berkaitan dengan kasus penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Rumusan norma yang berkaitan dengan ancaman pidana bersifat maksimum, menimbulkan terjadinya disparitas putusan hakim terhadap kedua putusan tersebut. Disparitas dapat menimbulkan rasa ketidakadilan (keadilan substantif) bagi terpidana. Rumusan masalahnya adalah…

Penundaan Sidang Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Kajian Dari Proses Peradi…

Skripsi ini membahas masalah Penundaan Sidang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Kajian Dari Proses Peradilan Yang Adil). Latar Belakang penulisan skripsi ini adalah di mana dalam Pasal 25 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa “Penyidikkan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi harus didahulukan guna mendapatkan Pe…

Kewenangan Pembuatan Surat Dakwaan Dalam Proses Peradilan Pidana

Kewenangan penuntut umum diatur dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selajutnya disingkat KUHAP). Proses pemeriksaan perkara tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dalam acara pemeriksaan cepat perkara tindak pidana ringan penyidik dapat menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan juru bahasa ke sidang pengadilan dan mengajukan dakwaan, perk…

Kajian Yuridis Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus …

KUHP tentang Penyertaan menyatakan Penyertaan untuk melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP seorang kurir dapat dikualifikasi sebagai pelaku turut serta. Penyertaan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengaturan hukum terhadap narkotika di indonesia. Narkotika yang telah diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan pertang…

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor : 37/PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb. Yang Me…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ambon dalam menjatuhkan putusan lepas terhadap Terdakwa Mahmud M. Tamher dalam tindak pidana korupsi yang tertuang di dalam putusan Nomor:37/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Amb yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ambon. Penelitian ini merupakan penelitian normatif y…

Analisa Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Nomor 8/Pid Sus- TPK/2017/PN Amb T…

Dalam Pasal 66 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah menyatakan bahwa Harga Perkiraan Sendiri atau disingkat HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besar kerugian negara. Namun dalam perkara pidana Nomor 8/Pid Sus-TPK/2017/PN Amb Tahun 2018 yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon menjadikan HPS sebag…

Tinjauan Beban Kesalahan Pelaku Kasus Korupsi Bandar Udara Jos/Orno Imsula di…

Pekerjaan Bandara Moa telah selesai dikerjakan sudah diserahkan kepada Pemerintah pusat Cq. Kementerian Perhubungan RI dan telah diresmikan oleh presiden RI dan telah dioperasikan sejak tahun 2014 sampai sekarang tanpa adanya hambatan atau kendala apapun. Berdasarakan hasil audit BPK-RI Perwakilan Provinsi Maluku terhadap pengelolaan keuangan Pemerrintah Daerah Kabupten Maluku Barat Daya TA. 20…

Kajian Yuridis Tindak Pidana Yang Dikualifikasi Delik Aduan (Studi Putusan No…

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP). Dari jenis tindak pidana dalam KUHP terdapat jenis tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kemba…

Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Dalam Pencabutan Layanan …

Keputusan pemerintah mencabut keempat layanan tersebut kontradiktif dengan komitmen pemerintah selama ini. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan merupakan salah satu perwujudan pemenuhan hak asasi manusia, oleh karena itu pemerintah mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia tersebut.Hal ini memunculkan masalah : apakah pencabutan layanan…

Penerapan Perbuatan Turut Serta Dalam Penanganan Tindak Pidana

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan Berdasarkan hasil pembahasan diatas terkait konstruksi…

Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Pada …

Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice system), maka pidana merupakan suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang langsung menyangkut pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas, lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang controve…

Tinjauan Yuridis Kesalahan Pelaku Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi

Korupsi di Indonesia hingga saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem bernegara, karena sangat berpotensi merugikan keuangan negara. Tindak pidana korupsi dalam sistem hukum pidana tidak hanya melibatkan kalangan pejabat dan pegawai negeri sipil saja tetapi juga melibatkan korporasi sebagai badan hukum yaitu subjek hukum yang mempunyai peluang dalam melakukan tindak pidana korupsi…

Pertanggungjawaban Pidana Lembaga Keuangan Terhadap Tindak Pidana yang Dilaku…

Berkembangnya masyarakat indonesia dengan dipermudah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sistem kredit untuk peminjaman di bank atau non bank. Dalam melakukan penagihan kredit bermasalah pihak lembaga keuangan (non bank) menggunakan jasa debt collector untuk melakukan penagihan kredit yang bermasalah tetapi debt collector sering melakukan tindak pidana kekerasan untuk menjalankan tugasny…

Pengambilan Barang Milik Negara Sebagai Tindak Pidana

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan audit terhadap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan terungkap bahwa ada sejumlah Barang Milik Negara yang belum dikembalikan ke negara. Pengambilan sejumlah barang milik negara tersebut dilakukan oleh Roy Suryo pada masa jabatannya sebagai mantan menteri pemuda dan olahraga (Menpora) sehingga meni…

Problema Hukum Penyimpanan Benda Sitaan Berupa Narkotika Oleh Penyidik Direkt…

Kepolisian mempunyai tempat khusus untuk menyimpan benda sitaan penyidikan yaitu Dittahti untuk mempermudah proses administrasi peradilan, namun demikian dalam sejumlah perkara tindak pidana narkotika saat ini, barang bukti yang disita dari terdakwa tidak disimpan di tempat penyimpanan Kepolisian yang seharusnya yaitu Dittahti melainkan disimpan sendiri oleh penyidik di tempat–tempat yan…