Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Keputusan pemerintah mencabut keempat layanan tersebut kontradiktif dengan komitmen pemerintah selama ini. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kejahatan merupakan salah satu perwujudan pemenuhan hak asasi manusia, oleh karena itu pemerintah mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi manusia tersebut.Hal ini memunculkan masalah : apakah pencabutan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi korban tindak pidana bertentangan dengan Hak Sasi manusia”.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Normatif. Tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pencabutan layanan BPJS bagi korban tindak pidana (tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, terorisme dan perdagangan orang) tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, karena layanan kesehatan bagi korban tindak pidana tersebut telah diatur dalam undang-undang tersendiri. Tidak dijaminnya korban tindak pidana dalam layanan BPJS karena telah ditanggung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi bagi korban tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual dan perdagangan orang. Untuk korban tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU No 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.