Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Skripsi ini membahas masalah Penundaan Sidang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Kajian Dari Proses Peradilan Yang Adil). Latar Belakang penulisan skripsi ini adalah di mana dalam Pasal 25 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa “Penyidikkan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi harus didahulukan guna mendapatkan Penyelesaian Secepatnya”. Tetapi di Indonesia, masih terjadi Penundaan Sidang dalam kasus tindak pidana korupsi yang menjadikan proses Peradilan menjadi lama.
Penulisan ini bertujuan 1) Untuk mengetahui penundaan persidangan pada Tindak Pidana Korupsi, dan 2) Untuk mengetahui kendala-kendala terhadap penerapan asas Perasilan cepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan teknik penelitian analisis kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (Library research), yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Kemudian data yang diperoleh akan disajikan secara deskripsi, dan diberi suatu kesimpulan.
Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: Penerapan asas peradilan cepat di pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya telah menjalankan atau mengaplikasikan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penerapannya masih belum efektif atau belum dilaksanakan sebagaimana mestinya karena beberapa faktor yang melatar belakangi terhambatnya penerapan asas peradilan cepat ini.