Suksesi di Afganistan Menurut Hukum Internasional

Suksesi merupakan suatu perubahan atau penggantian subjek hukum oleh subjek hukum yang lain. Sama halnya dengan pendapat Garner, hal ini juga dituangkan dalam hukum perdata bahwa suksesi berarti pergantian suatu subyek hukum oleh subyek hukum yang lain . Misalnya, karena subyek hukum yang pertama itu meninggal dunia. Meskipun tidak terlalu tepat, perngertian suksesi itu dipakai dalam huk…

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan S…

Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, oleh karena itu aparat kepolisian sebagai penyidik memegang peranan sentral dan penting guna untuk melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelaku tindak pidana terutama dalam hal ini adalah anak sebagaiman diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 T…

Perlindungan Hukum Kepada Tersangka Pada Tahapan Pra Adjudikasi

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan maka, permasalahan dalam penulisana ini adalah Terhadap berbagai ketentuan pelaksanaan pra adjudikasi itu maka, jika kita melihat prosedur penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaaan Negeri Maluku Barat Daya di Wonreli Nomor : B-123/Q.1.18.8/Eoh.1/…

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terkandung tujuanDalam pelaksanaan tindakan keimigrasian, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi orang asing yang terkena tindakan keimigrasian keputusannya ditetapkan secara tertulis, yang memuat sekurangkurangnya identitas orang yang terkena tindakan keimigrasian, alasan penindakan dan jenis tindakan, serta dapat mengajukan permo…

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putus…

Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi nomor 451/Pid.B/2021/PN.Amb, dalam memutuskan perkara, kebebasan hakim akan dibatasi dengan dengan peraturan perundang-undangan (hukum acara pidana), layaknya telah diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga dalam memutuskan perkara tindak pidana perkosaan haruslah dengan mempunyai dasar pe…

Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Togel Online Pada Polres Maluku Tengah

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Togel Online Pada Polres Maluku Tengah serta upaya penanggulangan perjudian togel online pada Polres Maluku Tengah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis empiris. Lokasi penelitian Polres Maluku Tengah. Populasi, sampel dan responden Penyidik POlres Kabupaten Maluku Tengah dan 5 anggota masya…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Stud…

Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya. Masalah yang dianalisis dan dibahas da…

Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika

Kejahatan tindak pidana narkotika yang saat ini perkembangannya sangat pesat ditambah dengan perkembangan dunia teknologi pada masa sekarang ini memberikan ancaman yang serius terhadap masing-masing Negara pada umumnya dan Negara Indonesia pada khususnya. Walaupun begitu efek jera terhadap sanksi atas hukuman ini dianggap belum memiliki efek jera.Salah satu kasus narkotika ialah dikota …

Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Ambon

Perjudian online telah menjadi fenomena yang semakin meluas di era digital ini, termasuk di Kota Ambon. Tindakan ini menimbulkan banyak permasalahan hukum dan sosial yang memerlukan penanganan serius. Bahwasanya perjudian itu telah dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia sehingga siapapun yang melakukan perbuatan tersebut akan dihukum sesuai dengan ketentuan Undang–Undang yang b…

Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1685 AKH p

Perlindungan Hukum Bagi Laki-Laki Dewasa Sebagai Korban Tindak Pidana Peleceh…

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual yang dialami oleh lakilaki dewasa ketika menjadi korban, kasus tersebut terabaikan. Karena, aturan yang belaku saat ini lebih berorientasi kepada penghukuman terhadap pelaku dibandingkan memberikan perlindungan terhadap korban. KUHP tidak menjelaskan mengenai pelecehan seksual tetapi menjelaskan mengenai pecabulan yang di…

Tinjauan Hukum Terhadap Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Menurut Stockholm Conv…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.428 BUL t

Pengaturan Kelompok Militan Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter …

Militan atau disebut sebagai kelompok radikal adalah suatu kelompok penduduk sipil ini memiliki tujuan yang dapat berfungsi sebagai suplemen untuk militer reguler atau dapat pula sebagai penantang untuk melawan kudeta militer. Proses terbentuknya militan terjadi karena adanya pertentangan antara Taliban dan pemerintah Afganistan yang didukung oleh Amerika Serikat sehingga terjadinya k…

Pengaturan Tentang Standar Minimum Bagi Pelaku Spionase Dalam Hukum Internasi…

Pengaturan tentang spionase yang dilakukan pejabat diplomat negara pengirim yang melakukan praktik pengumpulan informasi secara rahasia yang sangat sensitif dari negara penerima dapat dikategorikan sebagai tindakan spionase, maka itu praktik yang dilakukan oleh pejabat diplomat telah melanggar ketentuan yang diatur dalam konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomat dan spionase …

Kedudukan Wartawan Perang Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter In…

Eksistensi wartawan perang dalam hukum humaniter internasional memiliki peran yang sangat penting berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 tentang tindakan-tindakan perlindungan terhadap wartawan yang bertugas di medan perang. Wartawan merepresentasi profesi yang sangat berimplikasi terhadap setiap liputan perang. Akan tetapi seringkali wartawan menjadi korban saat terjadi konflik bersenjata. S…

Hak Penuntutan Perserikatan Bangsa-Bangsa Berdasarkan Hukum Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni salah satu organisasi internasional yang berstatus global terpenting masa sekarang. Seorang petugas keamanan di kantor perwakilan PBB di Distrik Guzara, Provinsi Herat ketika bangunan itu menjadi sasaran serangan di tengah pertempuran antara kelompok milisi Taliban dan pasukan Afghanistan. Serangan terhadap warga sipil sekaligus anggota PBB dan fas…

Ekstradisi Dan Implikasi Hukumnya Bagi Hubungan Diplomatik Dua Negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.422 ALA e

Pengaturan Tentang Pelanggaran Ruang Udara OlehPesawat Asing Menurut Hukum In…

Konvensi Chicago 1944 Pasal 1 dan 7 telah mengukuhkan kedaulatan Negara diruang udara yang bersifat complete and exclusive yang mana, Negara berdaulat berhak mengatur dan mengamankan jalur penerbangan, mengingat sangat strategisnya ruang udara suatu wilayah bagi pertahanan keamanan Negara. Pelanggaran terhadap wilayah kedaulatan ruang udara Indonesia yang dilakukan pesawat sipil maupun pesa…

Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dan Penegakan Hukum

Hukum Humaniter International adalah bagian dari hukum yang mengatur ketentuan – ketentuan perlindungan korban perang, hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri. Rome Statute 1998 menjadi dasar berdirinya International Criminal Court (ICC) merupakan sebuah pengadilan permanen dan independen yang dapat mengadili p…

Implikasi Hukum Perjanjian Damai Amerika Serikat Dan Taliban

Terwujudnya suatu hubungan internasional dapat dilihat dari perjanjian internasional yang dibentuk dari negara tersebut, Konvensi internasional penting digunakan sebagai rujukan dalam pembuatan perjanjian internasional, yaitu Vienna Convention on the Law of the Treaties 1969. Perjanjian internasional dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa internasional yang terjadi di suatu negara…