Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Penggunaan SENPI (Senjata Api) oleh Kepolisian seharusnya dilakukan sesuai dengan
prosedur yang terdapat dalam PERKAPOLRI NO. 6 TAHUN 2005, meski demikian
pelanggaran dalam penggunaan SENPI oleh Kepolisian masih kerap terjadi. Untuk mengetahui
bagaimana pengaturan mengenai penggunaan kekuatan SENPI serta bagaimana Penegakkan
Hukum terhadap penggunaan SENPI oleh pihak kepolisian Republik Indonesia maka
penelitian ini dibuat sebagai upaya memberikan perlindungan normatif terhadap masyarakat
sipil dari adanya kesesatan dalam penggunaan SENPI oleh Kepolosian Republik Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum
yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara
kualitatif.
Hasil wawancara yang dilakuan pada POLDA MALUKU dengan narasumber KASSUBBID
WAPROF KOMPOL. Senja Pratama. S.I.K dalam keterangannya mengatakan bahwasannya
terkait pengaturan Hukum mengenai penyalahgunaan SENPI oleh anggota Kepolisian,
Terhadap pelaku penyalahgunaan SENPI yang merupakan anggota Kepolisian dapat dikenakan
sanksi baik berupa sanksi disiplin, kode etik, maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan
KUHP. Adapun terkait Penegakkan Hukum Terhadap anggota yang menjadi penyalahguna
SENPI, KOMPOL. Pratama dalam keterangannya menerangkan bahwa Penegakkan Hukum
terhadap oknum anggota yang menyalahgunakan SENPI yaitu dapat dapat dikenakan
Hukuman disiplin, kode etik profesi POLRI. serta Hukuman atas tindak Pidana.