Ditapis dengan
Itikad Tidak Baik Salah Satu Pihak Dalam Melakukan Perkawinan (Study Kasus …
Perkawinan merupakan suatu ikatan sah antara dua individu untuk membentuk suatu keluarga dan memiliki keturunan. Proses perkawinan yang sah diatur dalam Undang – Undang. Hukum memberikan wewenang kepada pengadilan untuk membatalkan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut terdapat adanya unsur itikad tidak baik yang akan merugikan salah satu pihak. Faktor – farktor penyeba…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Itikad Tidak Baik Salah Satu Pihak Dalam Melakukan Perkawinan (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 1/Pdt.G/2024/Pn Msh)
- No. Panggil
- SE. 3051 ili
Akibat Hukum Jual Beli Tanah Hibah.
Hibah Tanah merupakan penyerahan hak milik atas tanah yang secara scuma-cuma dialihkan kepada pihak lain. Pengaturan Hibah Tanah diatur dalam KUHPerdata Pasal 1666 yang menyebutkan bahwa “Penghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan bar…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Akibat Hukum Jual Beli Tanah Hibah
- No. Panggil
- SE. 3047. yan
Akibat Hukum Terhadap Koperasi Yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahuna…
Koperasi sebagai badan usaha yang berbasis pada prinsip kekeluargaan, yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum tertinggi dalam struktur organisasinya. RAT wajib dilaksanakan oleh koperasi paling sedikit sekali dalam setahun, sesuai dengan pasal 26 UU No 25 Tahun 1992 dan pasal 7 PerMenKop No. 19 Tahun 2015. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan …
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Akibat Hukum Terhadap Koperasi Yang Tidak Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT),
- No. Panggil
- SE.3035 AYU e1
“Akibat Hukum Perubahan Jenis Kelamin Dari Prespektif Hukum Islam
Fenomena perubahan jenis kelamin melalui operasi (transgender) semakin marak terjadi seiring dengan kemajuan teknologi medis dan pergeseran budaya masyarakat. Salah satu kasus yang mencuat adalah perubahan jenis kelamin publik figur Lucinta Luna, yang menimbulkan berbagai pertanyaan hukum, sosial, dan agama. Dalam hukum Islam, identitas gender merupakan ketetapan ciptaan Allah yang ti…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Akibat Hukum Perubahan Jenis Kelamin Dari Prespektif Hukum Islam
- No. Panggil
- SE.3023 NUL e1
“Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Oleh Orang Tua Asuh Tanpa Sepengetahu…
Penggantian nama anak adalah tindakan hukum yang berkaitan dengan hak anak atas identitas diri, yang dijamin oleh hukum nasional dan internasional, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 5 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri, dan Pasal 27 menegaskan bahwa ide…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- “Akibat Hukum Penggantian Nama Anak Oleh Orang Tua Asuh Tanpa Sepengetahuan Orang Tua Kandung”, Dibimbing oleh
- No. Panggil
- SE.1202 MEI e1
Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Toko Modern
Toko modern merupakan bentuk usaha ritel yang telah mengalami transformasi akibat pengaruh globalisasi, di mana toko ini menyediakan berbagai jenis barang kebutuhan pokok secara lengkap. Di Indonesia, keberadaan toko modern telah menyebar ke berbagai wilayah. Salah satu contoh toko modern yang menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah minimarket seperti Indomaret. Oleh karena itu, pen…
- Edisi
- terbaru
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Toko Modern,
- No. Panggil
- SH.732 MAN h1
Keabsahan Tindakan Pemerintah Melakukan Pengadaan Tanah Untuk Pertambangan Qu…
Pertambangan Quarry di Desa Wadas kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah merupakan proyek infrasturktur pendukung yang dilaksanakan berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah No. 590/20 Tahun 2021 Tentang Pembaharuan Atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo Dan Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan surat keputusan yang dikeluarkan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.576 SAI k
Fungsi Dan Akibat Hukum Pengakuan Terhadap Negara Somaliland Menurut Kajian H…
Dalam Hukum Internasional, Negara merdeka terbentuk oleh setidaknya empat unsur yang tertuang dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Adapun permasalahan yang dikaji terkait hal tersebut yaitu bagaimana pengaturan dan fungsi pengakuan menurut Hukum Internasional, serta apa akibat hukum yang timbul jika suatu negara tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain. Penilitian ini menggunaka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.450 WAI f
Suaka Ekstrateritorial dan Akibat Hukumnya
Suaka ekstrateritorial merupakan praktik pemberian perlindungan internasional di luar wilayah teritorial suatu negara yang kerap dilakukan atas dasar eksistensi teori ekstrateritorial dan prinsip inviolabilitas yang dimiliki oleh suatu negara untuk melaksanakan misi diplomatiknya, dalam beberapa kasus pemberian suaka ekstrateritorial terkadang dianggap mereduksi kedaulatan suatu negara …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.448 ARS s
Akibat Hukum Bagi Anak Di Luar Kawin Yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran
lahiran anak. Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka permasalahan dalam penulisana ini adalah dengan adanya realitas yang terjadi bahwa si anak yang lahir di luar nikah telah mengikuti Ibunya yang belum menikah sehingga tidak memiliki kartu keluarga untuk membuat akta kelahiran melalui Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Maluku Barat Daya sehingga anak te…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.962 SAK a
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara