Standarisasi Layak Higienis Sanitasi Pada Depot Air Minum Isi Ulang Dalam Pem…

Usaha depot air minum isi ulang yang tersebar sangatlah banyak, namun yang ditemukan masih ada depot air minum isi ulang yang tidak memenuhi standarisasi yang telah ditentukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/ Menkes/ Per/ IV/2010 ; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 …

Pembatalan Sepihak Oleh Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Online

Pada awalnya masyarakat melakukan transaksi jual beli secara konvensional dimana pihak penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Namun, dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat membuat masyarakat modern lebih cenderung untuk melakukan transaksi jual beli secara online tanpa bertatap muka secara langsung Hal ini berdampak positif tetapi juga negatif karena kenyataan yang terjadi d…

Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Marefenfen Kepulauan Aru (Studi Kasus Putusa…

Tanah adat yang merupakan hak dari persekutuan hukum adat atas wilayahnya termasuk segala sesuatu (kekayaan) yang ada diatasnya. Adanya Permasalahan karena meningkatnya kebutuhan atas tanah untuk pembangunan sehingga tanah adat dipergunakan demi kepentingan pembangunan sehingga berakibat keberadaan masyarakat lokal semakin terpinggirkan. Dalam perkembangannya semakin banyak pembanguna…

Tanggung Gugat Penggunaan Permen Sebagai Alat Tukar Pengganti Uang

Penggunaan permen sebagai alat tukar pengganti uang adalah suatu perbuatan mengalihkan uang dalam bentuk permen yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen hal ini disebabkan pelaku usaha tidak memiliki uang koin untuk dikembalikan kepada konsumen maka permen akan dijadikan sebagai alat kembalian. Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyatakan bahwa: uang…

Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Penebangan Hutan Mangrove

Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Salah satu fungsi utama hutan mangrove adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang besar termasuk tsunami. di Desa Halong Kecamatan Teluk Baguala Kota Ambon terjadi…

Tanggung Jawab Penjual Terhadap Pembeli Terkait Jual Beli Online Dengan Siste…

Transaksi jual beli online diperbolahkan menurut Undang-Undang, hal ini karena adanya asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata, selama tidak melanggar ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata. Namun demikian ada saja orang yang melanggar perjanjian yang dibuat sehingga menimbulkan kerugian dikarenakan wanprestasi dalam hal ini dilakukan oleh penjual/pelaku usaha yaitu…

Tanggung Jawab Orang Tua yang Menelantarkan Anak Prespektif Perdata

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena setiap orang ( anak) Hak asasinya tidak diatur dalam Konstitusi bahkan di didalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat dan juga hak-hak sebagai manusia dengan demikian anak tidak boleh diterlantarkan. Dengan demikian, maka setiap anak tidak boleh dilantarkan. UndangUndang telah mengatur ter…

Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Negara Indonesia adalah Negara yang plural, disebut plural karena di dalamnya terdapat bermacam-macam agama, adat istiadat, bahasa serta budaya. Semuanya itu merupakan suatu warisan dan kekayaan bangsa Indonesia. Masingmasing memiliki agama, adat istiadat, suku dan bahasa serta hukum yang berlaku dalam masyarakat juga berbeda-beda. Demikian halnya dengan hukum waris, di Indonesia ada t…

Pertanggung Jawaban PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Atas Kerusa…

Fungsi lingkungan hidup yang selama ini menunjang kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat telah beralih fungsi menjadi kawasan industri pengolahan nikel (Ni) oleh Perseroan Terbatas Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP). Kawasan industri yang meluas dan giat beroperasi membuat munculnya berbagai krisis ekologi. Diantaranya adalah polusi udara, terkikisnya hutan hujan tropis, hing…

Penyelesaian Hukum Terhadap Nasabah Keuangan Bukan Bank Yang Terdampak Pandem…

Ketentuan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata menjelaskan bahwa dalam suatu keadaan memaksa (overmacht) pihak yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dilepaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tidak dilaksanakannya suatu perjanjian. Pandemi Covid-19 merupakan sebuah bencana non alam yang dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (force majeure) sehingga …

Aspek Hukum Penggunaan Bilyet Giro Sebagai Jaminan Utang

Kegiatan transaksi bisnis yang berkembang sedemikian rupa, baik secara nasional maupun internasional, pelaku bisnis menggunakan berbagai macam alat bayar. Di dalam prakteknya, masyarakat sudah mengenal jenis-jenis surat berharga seperti surat wessel, surat cek, surat sanggup, bilyet giro, dan lain-lain. Bilyet giro dikenal sebagai alat pembayaran salah satunya untuk pembayaran transaksi…

Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Telur Infertil

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas peredaran telur infertil ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/permentan/pk.230/9/2017 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras dan telur k…

Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Dalam Negara Yang Men…

Krisis ekonomi yang terjadi di Negara Srilanka akibat utang luar negeri yang menumpuk yang tidak mampu dibayarkan sehingga terjadi inflasi yang besar di negara tersebut. Kondisi negara seperti ini telah berdampak pada ketidakmampuan negara dalam memenuhi standar hidup yang layak bagi warga Negara Srilanka serta pengabaian terhadap hak-hak atas pekerjaan dari warga Negara Srilanka. Yang m…

Legalitas Drone (Pesawat Tanpa Awak) Sebagai Alat Melakukan Mata-mata Dalam P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.406 HAR l

Pelanggaran Kapal Asing Di Luar Alur Laut Kepulauan

Laut merupakan bagian penting bagi manusia karena secara ekologis berfungsi sebagai penyedia jasa bagi kenyamanan manusia dan juga menyediakan berbagai jenis sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Indonesia memiliki sumber daya laut yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun kualitas keanekaragam hayatinya. Kapal Tanker Iran dan Panama melanggar Alur Laut Kepulauan Indo…

Perekrutan Tenatara Bayaran Dalam Konflik Bersenjata Armenia-Azerbaijan Dalam…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SI.404 PAT p

Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Terhadap HAM Akibat Perang Saudara…

Perang saudara atau dalam hukum internasional disebut dengan noninternational armed conflict yang terjadi di Kamerun antara pemerintahan yang sah dan kelompok pemberontak di Kamerun menyebabkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu mengenai pengaturan perang saudara di suatu negara dalam …

Pengaturan Tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri Dalam Suatu Negara Merdeka dan…

Hak untuk menentukan nasib secara prinsip diatur berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Protokol Tambahan I Tahun 1977. Secara konsep penentuan nasib sendiri didasarkan pada CAR Conflict, akan tetapi dalam praktiknya bertolak belakang dan tidak sesuai. Pernyataan Benny Wenda dalam mendeklarasikan kemerdekaan pada salah satu provinsi di Indonesia menjadi sangat kontrovesi, akibanya menimbulkan dampak…

Tanggungjawab Negara Arab Saudi Dalam Pelanggaran Terhadap Hukum Diplomatik

Pemenuhan kebutuhan setiap negara yang tidak dapat dilakukan sendiri membuat negara-negara di dunia yang hidup berdampingan harus menjalin hubungan kerja sama satu dengan yang lain. Jalinan hubungan antar negara ini membutuhkan berbagai aturan sehingga melahirkan ketentuan diplomatik dan konsuler yakni di dalam Vienna Convention on Diplomatic Relation dan Vienna Convention on Consular…

Serangan Bersenjata Terhada Anggota NATO Dan Pertanggungjawabnnya

Negara merupakan sebuah subjek utama yang memiliki kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok manusia yang disebut sebagai bangsa. Dan adanya konvensi Jenewa pada Tahun 1949, mengatur konflik bersenjata antar Negara, (konflik). Oleh sebab itu terjadinya perang atau konflik bersenjata yang sering kali terjadi perlanggaranpelanggaran terhadap hukum internasional maupun Hukum Humaniter interna…