Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Masuknya ketentuan BPJS sebagaimana yang tertuang dalam Inpres
Nomor 1 Tahun 2022 sebagai syarat peralihan hak atas tanah ditengah masyarakat
menuai beberapa kontroversi serta kritikan, sebab hal ini tidak ada kaitannya
antara jual beli tanah dengan BPJS kesehatan. Pemerintah seharusnya
meningkatkan transparansi pengelolaan dan pelayanan BPJS kesehatan jika ingin
menarik masyarakat menjadi peserta.
Penelitian hukum ini memfokuskan pada jenis penelitian yuridis normatif
dengan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan,
metode analisis yang digunakan deskriptif kualitatif. Bahan hukum dalam
penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1
Tahun 2022 pada prinsipnya sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997, hanya saja pada Inpres Nomor 1 Tahun 2022 terdapat penambahan
masuknya persyaratan Fotocopy Kartu Peserta BPJS Kesehatan untuk keperluan
pendaftaran peralihan hak atas tanah. Penelitian ini juga menujukkan tidak ada
hubungan (korelasi) antara masuknya persyaratan BPJS dengan pendaftaran
peralihan hak atas tanah karena dianggap tidak penting atau tidak ada hubungan
sama sekali dengan kepentingan balik nama dalam hal peralihan hak atas tanah,
namun berkaitan dengan komitmen pemerintah yang ingin memastikan seluruh
lapisan masyarakat memiliki jaminan kesehatan yakni mengoptimalisasi
pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional