Tinjauan Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011 Terhad…

Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mengajukan gugatan pengujian Undang-undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Ratifikasi Piagam ASEAN, ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 5 mei 2011, yang diterima secara legal oleh Mahkamah Konstitusi pada 20 juni 2011. Gugatan para pemohon terhadap uji materi terkait Undang-undang Nomor 38 tahun 2008 tentang Piagam Charter Asean terhadap Undang-undang Dasar 1…

Koordinasi Substansial Penyidik Polri Dan Dinas Infokom Terkait Content Ujara…

Dalam perkembangannya tindak ujaran kebencian melalui media sosial bila hanya ditanggulangi oleh penegak hukum formal yang dalam hal ini hanyalah penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam peradilan pidana atau lebih khususnya ialah penyidik Polri maka cenderung terdapat kendala-kendala yang diakibatkan oleh area of no enfiorcement, untuk itu dalam penanggulangannya perlu suatu koordinasi an…

Problematika Kewenangan Jaksa Agung Dalam Pemberian Deponering (Penyampingan …

Deponering (Penyampingan Perkara) diatur Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 35 huruf c. Dalam penerapannya terhadap beberapa kasus yang ada di Indonesia berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap P21 dan siap dilimpahkan ke pengadilan namun menjadi problematika ketika jaksa agung memakai hak preogratifnya untuk mengesampingkan perkara tersebut demi kepentingan umum. Penelitian ini be…

Kedudukan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penegakan…

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Diseasi 2019, (COVID-19). Terdapat suatu problematika hukum dalam Instruksi tersebut karena juga mengatur pemberhentian bagi kepala daerah. Sementara berkaitan dengan pemberhentian kepala daerah dalam Pasal 78 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tah…

Akibat Hukum Terhadap Warga Binaan Perempuan Pasca Melarikan Diri (Studi Kasu…

Lembaga Pemasyarakatan diartikan sebuah institusi dari sub sistem peradilan pidana yaitu yang mempunyai fungsi strategis guna pelaksanaan pidana juga sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, sebagaimana yang dimaksud di dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan yaitu “suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, klien pemasyarakatan (warga bi…

Kewajiban Pihak Travel Dalam Penjualan Tiket Maskapai Penerbangan Menurut Und…

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa melakukan perjalanan wisata menggunakan jasa perjalanan wisata haruslah jelih dan teliti agar tidak agar tidak menimbulkan kerugian dari segi materil dan immaterill oleh karena itu harus adanya penanganan yang represif dalam keperdataan yang dikenal dengan tanggung gugat , maka dari itu konsumen harus memahami apa saja pengertian ruang lingkup tentang tangg…

Kajian Yuridis Penerapan Pasal 170 Ayat (2) KUHP Dalam Kasus Pengeroyokan (St…

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), melakukan tindak kekerasan terhadap orang atau barang dimuka umu…

Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Perbuatan Penyerobotan Tanah Menurut …

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.537 TAM k

Kekuatan Hukum Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Terkait Pemecatan Aparatu…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.536 LET k

Upaya Hukum Terhadap Putusan Peninjauan Kembali Di Pengadilan Tata Usaha Nega…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.535 SAP u

Kewenangan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Mineral Dan Batu Bara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.534 RAJ k

Rangkap Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagai Kepala Pemerin…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.533 TAL r

Analisis Legal Feminist Terhadap Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.532 YAN a

Eksistensi Penasehat Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.531 HAD e

Kebijakan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Disiplin Bagi Kalangan…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.530 SUP k

Penggunaan Hak Veto Dewan Keamanan PBB Dalam Perspektif Konsep Keadilan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.529 GAS p

Disiplin Angoa Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Implementasi Dokt…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.528 MAN d

Konflik Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Antara Indonesia Dan China Di Laut …

Bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan Negara lain disebut kawasan perbatasan. Perbatasan suatu Negara mempuyai peran penting pada penentuan batas wilayah kedaulatan dalam pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Konflik pemanfaatan sumber daya perikanan Indonesia dan China di Laut Natuna, berawal dari pengus…

Eksplorasi Minyak Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Reed Bank Dan Dampaknya B…

Wilayah teritorial suatu Negara pada dasarnya telah diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS III). Sengketa atas wilayah Reed Bank terjadi oleh karena eksplorasi minyak oleh RRT. RRT berprinsip pada Sembilan garis putus-putus (nine dash line). Namun Filipina mengklaim bahwa Reed bank merupakan wilayah teritorialnya berdasarkan UNCLOS 1982 dan penelitian ini bertujuan mengetahui apaka…

Akibat Hukum Dari Pemutusan Kontrak Secara Sepihak

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

T.527 USM a