Ditapis dengan
Penggunaan Kekerasan Untuk Penguasaan Wilayah Perspektif Hukum Internasional
Penilitian ini membahas tentang penggunaan kekerasaan untuk penguasaan wilayah perspektif hukum internasional berkaitan dengan sengketa perbatasan Dataran Tinggi Golan antara Suriah dan Israel, pada umumnya wilayah merupakan atribut yang sangat penting bagi eksistensi suatu negara. Kedaulatan teritorial suatu negara mencakup tiga dimensi, yaitu darat, udara dan laut. Kedaulatan atas wil…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.287 DAM p
Status Tanah Pasuri Dikaitkan Dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Len…
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program yang di buat oleh Pemerintah Indonesia, untuk membangun dan memperkuat daerah dan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria menegaskan kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran seluruh tanah yang ada di wilayah Republik Indonesia Hal ini perlu adanya suatu kepastian hukum atas Tanah Ma…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.785 LAT s
Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administrasi Dalam Peraturan Kepala D…
Artikel ini membahas tentang Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif dalam Peraturan Daerah tentang PSBB.Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang denda administratif dan unruk mengetahui dan menganalisis pengaturan denda administratif dalam peraturan kepala daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normatif, yakni suatu penelitian …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.450 WAL k
Pertimbangan Penyidik Dalam Penetapan Status Tersangka Terhadap GA Dalam Kasu…
Mengenai penetapan GA sebagai tersangka atas kasus video porno pribadinya Bersama MYD yang berdurasi 19 detik dimedia sosial GA dijerat pasal pelarangan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi pasal 4 ayat (1) dalam penjelasaanya membuat dan pasal 6 menyimpan dan memiliki untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri. Dan GA adalah korban namun pada kenyataanya penyid…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1516 NUR p
Kajian Hukum Islam Terhadap Kebijakan Pemeritah Atas Pemberian Kuota Lebih Ke…
Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai wujud Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang merupakan rangkaian ibadah keagamaan sebagaimana telah dijamin dan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Repu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.784 MUL k
Teknik Dan Taktik Penyidikan Perkara Penimbunan Bahan Bakar Minyak (Studi Kas…
Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun kejahatan di bidang minyak dan gas bumi juga s…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1515 ILE t
Urgensi Penetapan Pas Lintas Batas Antara Pulau Atauro (Timor Leste) Dan Pula…
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian telah menjelaskan mengenai penerapan pas lintas batas bagi masyarakat perbatasan yang ingin masuk keluar negara Indonesia ataupun sebaliknya. Tetapi dalam kenyataanya terdapat daerah perbatasan yang tidak diterapkan Pos Lintas Batas (PLB) yaitu pulau Atauro (Timor Leste) dan pulau Lirang (Indonesia) hal ini menyebabkan banyak masyaraka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.286 AND u
Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Sebagai Perwujudan…
Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-UM Tahun 1999 yang termasuk orang kurang mampu adalah orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah. Masalah adalah Faktor Apa S…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1514 LES t
Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 551.2-272 …
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, mengamanatkan bahwa Bupati menetapkan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten, sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga mengamanatkan bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan, menetapakan kewenangan unt…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.449 PIT t
Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Alihf…
Pengelolaan hutan dilakukan dan dikembangkan seharusnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan,namun faktanya yang terjadi di lapangan lebih khusus,Kabupaten Kepulauan Aru,terkait dengan pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan bertahun-tahun justru menghasilkan kerusakan hutan yang makin parah.Oleh sebab itu maka dalam rangka perbaikan tata kelola kehutanan,teristimewa di tingkat ka…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.448 LAB t
Penerapan Double Track System Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Persp…
Masalah double track system dalam sistem pemidanaan merupakan masalah yang selalu mengalami perubahan dan menjadi perdebatan dikalangan para ahli hukum pidana. Perdebatan yang terjadi adalah seputar pertanyaan mengenai apa yang menjadi tujuan dan manfaat pemidanaan itu (hakikat pemidanaan). Adapun Tujuan Penilitian ialah Menganalisis dan membahas bentuk penerapan Double Track system da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1513 WAE p
Penerapan Pasal 281 KUHP Terhadap Prajurit TNI Angkatan Darat Yang Melakukan …
Pada perkara pidana yang dilakukan oleh seorang prajurit Militer wajib diselesaikan di lingkungan Peradilan Miiliter. Termasuk apabiila seorang oknum prajurit Militer yang melakukan tindak pidana asusila dimuka umum.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan membahas penerapan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 281 KUHP telah terpenuhi dalam tindak pidana asusila yang dilakukan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1512 PRI p
Status Hukum Kaum Belligerent Di Dalam Hukum Internasional Yang Melakukan Tin…
Konflik bersenjata non internasional yang terjadi selama bertahun-tahun tanpa henti ini menelan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, baik pihak pemerintah maupun dari pihak pemberontak Boko Haram sendiri. Korbannya pun tidak memandang status dan usia, mulai dari pasukan militer, warga sipil, relawan pembawa bantuan kemanusiaan, orang dewasa hingga anak-anak, baik pria maupun perempua…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.285 TUT s
Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum
Pegawai Negeri Sipil yang adalah Aparatur Sipil Negara memiliki peranan penting guna menjalankan setiap administrasi dan melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan PerundangUndangan. Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan kepala pemerintahan di wilayahnya, serta berwenang untuk melakukan tindakan jika kedapatan ASN melakukan pelangg…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SH.447 MAH n
Urgensi Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 Dan Implementasinya Di I…
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Urgensi Ratifikasi konvensi ILO nomor 169 Tahun 1989 dan implementasinya di Indonesia, Indigenous People No. 169 Tahun 1989 merupakan salah satu solusi di Indonesia, dalam konvensi ini terdapat banyak aturan yang melindungi mereke khususnya dalam pemenuhan hak-hak setiap aspek kehidupan seperti hak atas tanah, hak atas pekerjaan, hak atas pendidika…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.284 SIL u
Analisis Yuridis Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan…
Penelitian ini mengkaji tentang disparitas penjatuhan pidana oleh hakim terhadap kasus-kasus narkotika. Disparitas penjatuhan pidana ini merupakan penelitian hukum normatif dan sosiologis, dengan pertimbangan untuk menginventarisasi dan mengukur tingkat singkronisasi peraturan perundangundangan di bidang narkotika mengenai disparitas pemidanaan, baik itu dari segi komponen struktural, …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1511 SIT a
Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 345 Tahun 2002 Di DesaBatu M…
Pembatalan Sertifikat hak atas tanah adalah pembatalan suatu hak atas tanah karena penerima hak tidak memenuhui syarat yang ditetapkan dalam keputusan hak atau terdapat kekeliruan dalam surat keputusan pemberi yang bersangkutan. Pembatalan Sertifikat atas tanah Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Cara Pemberian da…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SE.783 HAS p
Pemenuhan Hak Cuti Bersyarat Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Pemas…
Lembaga Pemasyarakatan saat ini merupakan tempat bagi pelaku tindak kejahatan untuk diayomi dan dibina. Diberikan pendidikan, rehabilatasi dan reintegrasi yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak kejahatan. Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SP.1510 SAT p
Perlindungan Hukum Terhadap Ekosistem Terumbu Karang Di Provinsi Maluku
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pengrusakan terumbu karang di wilayah Provinsi Maluku. Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 712.480 Km2, terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau dan panjang garis pantai 10.662 Km. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui dan m…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.283 ALM p
Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Masuk Ke Indone…
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Telah mengatur mengenai pengawasan-penindakan yang harus dilaksanakan oleh keimigrasian terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia. tetapi dalam kenyataanya banyak warga negara asing yang masuk dan bekerja di indonesia tanpa memiliki kelengkapan dokumen sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- SI.282 RIY p
Kriminologi 
Filsafat 
Hukum Tata Negara 
Hukum Pidana 
Bahasa 
Hukum Lingkungan 
Hukum Perdata 
Hukum Adat 
Peraturan 
Mayantara