Filter by
Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia Pasca Putusan Pengadilan …
Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparatur negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu sebagai penegak hukum maka polisi dituntut profesional, proforsional dalam menjalankan tugasnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang tidak menutup bany…
- Ausgabe
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Umfang
- -
- Reihentitel
- -
- Signatur
- SP.1691 RAH p
Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ambon No 220/Pdt.G/2021/PA.A…
Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 1. Namun, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang Pasal 3 ayat 2. Meskipun hal itu dikehendaki oleh pihakpihak yan bersangkutan, hanya dapat di lakukan dengan beberapa persyaratan sebagai…
- Ausgabe
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Umfang
- -
- Reihentitel
- -
- Signatur
- SE.837 HAR k
Tinjauan Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin Sebagai Perwujudan…
Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 03-UM Tahun 1999 yang termasuk orang kurang mampu adalah orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah. Masalah adalah Faktor Apa S…
- Ausgabe
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Umfang
- -
- Reihentitel
- -
- Signatur
- SP.1514 LES t
Pelanggaran Hukum Internasional Oleh Pengadilan Nasional Suatu Negara
Berdasarkan Hukum Internasional lebih khususnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 3 “Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi”. Selain Itu dalam Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi menerapkan Prinsip nonrefouelement merupakan suatu prinsip dasar hukum international yang diterima oleh negaranegara sebagai suatu norma yang tidak da…
- Ausgabe
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Umfang
- -
- Reihentitel
- -
- Signatur
- SI.279 MAR p
Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak No:173/Pid.B…
Tindak pidana penipuan secara online merupakan salah satu bentuk perubahan tindak pidana yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya media sosial. Kejahatan ini dilakukan dengan menyebarkan informasi yang tidak benar melalui media sosial yang bertujuan untuk menipu korbannya guna mendapat keuntungan. Rumusan permasalahan yang dijadikan sebagai dasar penulisan skripsi…
- Ausgabe
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Umfang
- -
- Reihentitel
- -
- Signatur
- SP.1315 SIT a
Akibat Hukum Terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Yang Tidak Melaksanakan Putus…
Lemahnya pelaksanaan putusan PTUN adalah karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan putusan PTUN sehingga pelaksanaan putusan PTUN tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat TUN. Eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak. Hal-hal yang berkaitan dengan eksekusi adalah p…
- Ausgabe
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Umfang
- -
- Reihentitel
- -
- Signatur
- SH.373 SUJ a
Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas (Ana…
Hakim dalam melaksanakan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas melalui putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa mempertimbangkan secara yuridis maupun non yuridis. Sehingga putusan yang dihasilkan mempunyai pengaruh baik bagi korban maupun terdakwa dalam memperoleh rasa keadilan. Hal ini memunculkan masalah Bagaimana pertimbangan hukum Ha…
- Ausgabe
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Umfang
- -
- Reihentitel
- -
- Signatur
- SP.1292 TAL a
Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Negeri (Analisi…
Perkara dengan nomor 34/Pdt.G/2018/PN.Ambmerupakan salah satu perkara yang berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterima di Pengadilan Negeri padahal sudah jelas bukan merupakan kewenangan Absolut dari Pengadilan Negeri melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Kebasahan keputusan tata usaha negara yang diuji di PN dan 2) Status Huku…
- Ausgabe
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Umfang
- -
- Reihentitel
- -
- Signatur
- SH.372 MET p
Disparitas Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Pada …
Dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (criminal justice system), maka pidana merupakan suatu posisi sentral. Hal ini disebabkan karena keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang langsung menyangkut pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas, lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang controve…
- Ausgabe
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Umfang
- -
- Reihentitel
- -
- Signatur
- SP.1267 WAT d
Kajian Yuridis Pemeriksaan Saksi Secara Bersama-Sama Dalam Pemeriksaan Perkar…
Saksi dalam setiap perkara pidana mempunyai peranan yang sangat luar biasa dalam mengungkapkan suatu peristiwa pidana. Dalam pemeriksaan terhadap saksi di sidang pengadilan biasanya dilakukan seorang demi seorang berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP. Namun dalam persidangan dapat juga hakim memeriksa saksi secara bersama-sama. Rumusan Masalahnya adalah apa alasan hukum sehingga saksi di…
- Ausgabe
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Umfang
- -
- Reihentitel
- -
- Signatur
- SP.1231 PAR k
Computer Science, Information & General Works 
Philosophy & Psychology 
Religion 
Social Sciences 
Sprache 
Pure Science 
Applied Sciences 
Art & Recreation 
Literature 
History & Geography