Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Lingkup Pemerintah Kabu…

Implementasi Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang di atur dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, sangat jelas sehingga diharapkan agar setiap PNS harus berusaha memahami peraturan tersebut,agar dapat menjadikannya sebagai pedoman bagaimana seharusnya mereka bersikap di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam prakteknya apa yang diinginkan atau yang di…

Sanksi Pidana Terhadap Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak ( Putusan Nomor 24…

Perlindungan hukum terhadap anak dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dan berbagai jenis kekerasan, serta berbagai upaya untuk menjaga kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah undang-undang yang mengatur peradilan anak. dalam hal seorang anak nakal yang berusia 8 tahun tetapi belum berusia 18 tahun dan…

Upaya Penanggulangan yang dilakukan Oleh Direktorat Kriminal Umum Polda Maluk…

Pemerintah Indonesia mengatur masalah perjudian dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 pasal 45 ayat 2 perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik undang-undang ini mengatur tentang larangan untuk melakukan perjudian di Indonesia. Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah Menganalisa dan …

Perlindungan Hukum Terhadap Obyek Sipil Dalam Bentuk Kewajiban Negara Dalam K…

Hukum humaniter internasional menegaskan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk melindungi obyek sipil selama konflik bersenjata, ini termasuk melindungi mereka dari serangan yang tidak proporsional atau tidak perlu, dan juga melindungi mereka dari tindakan yang merugikan seperti penyiksaan, perampasaan, atau perlakuan yang tidak manusiawi. Negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan …

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Eksibisionisme Menurut Undang-Undang Nomor 44…

Eksibisionisme merupakan perilaku seseorang memperontokan alat kelamin kepada orang lain didepan umum. Perilaku ini mengandung unsur pornografi sehingga menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Maraknya kasus eksibisionisme yang terjadi namun tidak terlapor membuat pelaku eksibisionisme sering luput dari jeratan hukum, hal ini dilihat sebagai masalah yang belum mencapa…

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sedarah Yang Melakukan Tindak Pidana Pemerko…

Pemerkosaan adalah suatu tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya diluar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Tindak pidana pemerkosaan sudah diatur jelas dalam Pasal 81 Ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20…

Penyelesaian Sengketa Jual Beli Hak Atas Tanah warisan Dibawah Tangan

Tanah mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia. Mengingat keberadaan tanah yang demikian, maka masyarakat senantias berusaha untuk mendatkan tanah dengan berbagai macam cara salah satunya adalah peralihan hak atas tanah melalui jual beli. Peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang Jual beli tanah termasuk tanah warisan, namun sampai saat ini masih terdapat jual …

Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Dalam Melindungi Anak Kotban …

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanis penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan kendala-kandala yang di alami dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan cara memadukan data primer yang di peroleh dari lapangan dan data sekund…

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kekerasan Eksploitasi Ekonomi

Sesuai dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka permasalahan dalam penulisana ini adalah Permasalahan atas eksploitasi ekonomi anak dalam keluarga oleh orang tua yakni dengan tidak menyekolahkan anak akan tetapi berbanding terbalinya mempekerjakan anak sejak usia dini untuk bekerja mencari nafkah membantu orang tua dengan menjual sayur, kelapa, ikan, menyapu, memaksa anak u…

Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Pasal 340 KUHP Pada Kasus Pembunuhan Berenc…

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dan hak asasi manusia merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan mengakar kuat dalam masyarakat. Banyak sekali kejahatan yang terjadi di masyarakat, salah satunya ialah pelanggaran publik, dimanahal tersebut termasuk dalam hukum pidana dan harus dihukum berdasarkan sanksi yang b…

Kedudukan Negeri Pasca Berlakunya UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupat…

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, menganalisis pengaturan Negeri pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 serta menganalisis mengapa Negeri di posisikan sebagai desa adat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan mengunakan jenis data sekunder…

Kajian Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

SP.1792 DAR k

Kajian Terhadap Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Istri Pertama Berda…

Perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang biasa dilalui oleh umumnya umat manusia, di mana laki-laki dan perempuan hidup sebagai sepasang suami istri dalam ikatan sakral dalam suatu pernikahan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia sesuai ketentuan Yang Maha Esa. Namun berdasarkan fakta yang terjadi dengan adanya kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan…

Sanksi Administratif Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Perceraian Tanp…

Pengaturan Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 1 thn 1974, kemudian sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990. Dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.…

Upaya Hukum Terhadap Pekerja Yang Menerima Upah Dibawah Upah Minimum Regional

Masih banyak kasus gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR) terjadi di Indonesia, karena diketahui banyak perusahaan yang tidak memahami aturan hukum terkait pengupahan atau banyak perusahaan sudah mengetahui namum tidak mematuhi aturan tersebut. Selain itu, para pekerja juga tidak tahu harus melapor ke mana, sehingga pembiaran terus dilakukan. Ada beberapa contoh kasus nyata di buru…

Pertanggungjawab Hukum Terhadap Dampak Pertambagan Emas Di Gunung Botak

Usaha pertambangan atau pengambilan bahan galian yang bernilai ekonomi dan apabila pengelolaannya dilakukan secara tepat, dapat dijadikan pengembangan wilayah. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang disebut (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 33, ayat (3) yang menyatakan : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh …

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Konten Prank Pada Media So…

Pertanggungjawaban menjadi kewajiban seseorang, telah melekat bagi siapapun yang melawan hukum atas perbuatannya guna terciptanya bentuk pertanggungjawaban pidana yang melanggar norma hukum, yang telah diatur dalam Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 55 ayat (1) setiap perbuatan pidana yang diatur dalam undang-undang dapat dimintai pertanggungjawaban secara perseorangan bila seseo…

Kewenangan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Diversi Pra Ajudikasi (S…

Dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana sangat diperlukan laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang dalam hal ini di buat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang di atur dengan jelas dalam ketentuan pasal 1 angka 13 UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA Salah satu kasus yang ditangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yaitu kasus penganiayaan Dengan…

Pemberian Dana Pensiun Seumur Hidup Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Da…

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas Hukum. Di Indonesia, hukum dituangkan dalam bentuk produk hukum yang disebut dengan peraturan perundangundangan. Produk hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada kenyataannya, terdapat produk hukum yang masih diberlakukan di era reofrmasi …

Perlindungan Hukum Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Hutan Adat di Desa Waekat…

Konsep perlindungan Hukum dalam pengelolaan sumber daya Hutan merupakan kewajiban pemerintah yang harus yang di penuhi sebagimana yang di atur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-undang NKRI 1945 menyetakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pri…